Tuesday, March 21, 2017

ADVETORIAL SUMENEP

SERAPAN APBD SUMENEP LAMPAUI 50 PERSEN
JADI SATU-SATUNYA DI NUSA GARAM

YANG AMAN DARI PEMBEKUAN DAU

PARUH kedua bulan Agustus 2016, sejumlah daerah kelimpungan atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia di kabinet kedua Presiden Jokowi. Dalam peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawarti, itu 169 daerah di negeri ini mendapatkan pembekuan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016. Beberapa kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, masuk dalam angka tersebut. Total anggaran DAU yang dipotong mencapai Rp 19,4 triliun.
Namun, siapa sangka, Sumenep yang tergolong salah satu kabupaten di pulau ini aman (save) dari pengurangan dana transfer kemenkeu tersebut. Padahal, Kabupaten Bangkalan dan Sampang masuk pengurangan transfer DAU sebesar Rp 193,2 miliar. Dan, belakangan, Kabupaten Pamekasan tercatat dapat pengurangan transfer TPG (Tunjangan Profesi Guru) sebesar Rp 45 miliar.
Kota di ujung timur nusa garam ini tentu bisa bertepuk tangan. Besaran APBD Kabupaten Sumenep sebesar Rp 2,1 triliun tergolong utuh. Sehingga rencana program dan kegiatan SKPD untuk kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan sesuai harapan bersama.
Kenyataan ini membuat perolehan DAU untuk kabupaten yang dinakodai Dr K H A Busyro Karim ini dipastikan tidak akan terjadi penundaan. Karena hingga akhir Triwulan II, serapan APBD sudah di atas 50 persen. 
Bupati Sumenep, Dr K H A Busyro Karim.
Bupati Sumenep melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Drs Hadi Soetarto MSi, menjelaskan, dengan serapan anggaran sudah melampaui 50 persen itu membuat kabupaten setempat tidak terkena penundaan penyaluran DAU. 
"Ini membuktikan kalau Pemerintah Kabupaten Sumenep dinilai mampu secara konsisten melakukan serapan anggaran sesuai peraturan yang berlaku," kata Atok - panggilan akrab Hadi Soetarto - kepada FAKTA
Menurut Atok, penundaan DAU itu terjadi jika tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125 sebagaimana yang telah diubah dengan PMK No. 93 Tahun 2016. "Dalam aturan itu disebutkan, kalau belanja daerah dengan pendapatan daerah tidak sesuai, maka konsekwensinya DAU harus ditunda hingga akhir Desember 2016. Nah, Sumenep sesuai aturan, sehingga DAU-nya tidak ada penundaan," jelasnya. 
Sekda Kabupaten Sumenep, Drs Hadi Soetarto Msi alias Atok.
Oleh karena itu, Sekretaris Daerah menekankan kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat untuk mempercepat pelaksanaan anggaran. Baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur, maupun APBD Kabupaten Sumenep. 
"Percepatan anggaran perlu dilaksanakan guna menyiasati melemahnya perekonomian secara nasional akibat dampak minimnya serapan anggaran," tukasnya. 
Menurut mantan Kabag Organisasi ini, berdasarkan hasil evaluasi pendapatan dan belanja daerah hingga akhir semester ke-II sudah melampaui dari strategi kebijakan APBD. "Kebijakan APBD setiap triwulan belanja daerah harus mencapai 20 persen. Sementara pendapatan setiap semester harus mencapai 25 persen," tutupnya. (TIM FAKTA) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

LINTAS KARIMUN

2017 Dirut PDAM Tirta Karimun Bakal Tambah Pelanggan

DALAM meningkatkan pengembangan, PDAM Tirta Karimun selain terus melakukan pemasangan jaringan pipanisasi, perbaikan waduk, koneksitas antarwaduk, juga berencana menambah pemasangan jaringan air bersih ke rumah masyarakat yang ingin mendapatkan air bersih dari PDAM Tirta Karimun. Dan, pemasangan terhadap pelanggan baru itu direncanakan mulai dilakukan pada tahun 2017.
“Pemasangan jaringan air bersih ke rumah warga itu baru bisa dilakukan jika pipa yang telah terpasang telah melalui wilayah di lokasi pelanggan yang  akan masuk menjadi pelanggan PDAM Tirta Karimun,” ujar Indra Santo, Dirut PDAM Tirta Karimun, kepada Hendri dari FAKTA.
Sampai akhir tahun 2016, pihaknya masih terus melakukan normalisasi  penyaluran air bersih kepada pelangan PDAM Tirta Karimun dengan memaksimalkan pelayanan yang sebaik mungkin.
Kekuatan tekanan air bersih pada 2 pompa yang ada di Waduk Sei Bati yang minggu depan akan dilakukan pemasangan mesin pompa 1 lagi, dipredeksi bisa berkisar antara 50-60 per detik.

Ditambahkan Indra Santo lagi bahwa pelanggan air bersih yang dilayani PDAM Tirta Karimun ada sekitar 4.313 pelanggan dengan harga jual air bersih kepada pelanggan sekitar Rp 1.200,- per kubik. (F.942) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

LINTAS KARIMUN

Pulau Parit – Pulau Karimun Bakal Dihubungkan Dengan Tol Laut

DALAM peningkatan pembangunan di kawasan Hinterland, Bupati Karimun, Aunur Rapiq, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar antara Pulau Karimun dan Pulau Parit dihubungkan dengan tol laut.
Pembangunan tol laut yang menghubungkan Pulau Karimun dengan Pulau Parit itu bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat di dua pulau tersebut yang diyakini bakal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Sedangkan Pulau Papan, Pulau Parit Belat hingga Pulau Tulang akan dihubungkan dengan jalur darat untuk merangkai pulau-pulau agar saling terhubung guna mempermudah akses masyarakat antarpulau tersebut. Di mana  saat ini masih terbatas dengan laut,” ungkap Bupati Karimun, Aunur Rapiq, usai menbuka acara pembukaan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) di Desa Parit.
Dalam pertemuan Bupati Karimun bersama tokoh masyarakat Pulau Parit juga disampaikan bahwa selain Pulau Parit bakal terhubung dengan Pulau Karimun melalui tol laut, Pulau Parit juga diusulkan dapat segera dimekarkan menjadi sebuah kecamatan.

Ditambahkan Aunur Rapiq lagi, setelah dilakukan semenisasi jalan desa yang dilakukan pada kegiatan TMMD, tahun depan akan dilanjutkan dengan pengaspalan dan nantinya Pulau Parit akan menjadi satu wilayah yang akan menarik para pihak yang akan berinvestasi. (F.942) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

LINTAS KARIMUN

Jalan Menuju Pelabuhaan Roro Tidak Teraliri Lampu Jalan

PEMBAYARAN Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dalam rekening listrik  yang harus dibayar oleh setiap pelanggan mulai dipertanyakan. Karena beberapa lampu jalan terlihat tidak menyala, bahkan sebagian titik jalan utama yang ramai dilewati masyarakat tidak teraliri lampu jalan.
Seperti keadaan di jalan menuju pelabuhaan Roro Parit Rempak, tidak terlihat satu pun lampu jalan yang menerangi ruas jalan tersebut. “Hal itu mulai dari simpang Jalan A Yani Meral memasuki  jalan menuju arah ke pelabuhaan Roro,” ungkap Andi, salah satu warga Meral, kepada Hendri dari FAKTA.
Tidak adanya penerangan lampu  jalan ke pelabuhaan Roro itu telah  membuat para pengendara kerepotan. Sebab, selain gelap-gulita, kondisi jalannya memiliki berapa tikungan tajam, hal tersebut dinilai dapat membahayakan pengendara.
Raja Bahtiar, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri, mengatakan pada FAKTA bahwa salah satu keluhan yang terserap saat kunjungan kerja ke pelabuhaan Roro Parit Rempak pada arus mudik kemarin yaitu minimnya penerangan lampu  jalan yang  menuju ke pelabuhaan Roro Parit Rempak.

Dan, seharusnya kondisi tersebut dapat diperbaiki. Keberadaan penerangan lampu jalan merupakan sarana penunjang atas keberadaan sebuah pelabuhan, guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat aktivitas di Pelabuhaan Roro hingga malam hari dan keberangkatan kapal Roro dari pelabuhaan Roro Parit Rempak rata-rata pukul 20.00 Wib. (F.942) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

SOLO RAYA

“Sukoharjo Peduli Aksi Leterasi”




DALAM rangka mendukung program pengembangan minat dan budaya baca serta pembinaan perpustakaan, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan Pameran Buku (Book Fair) Sukoharjo 2016 dengan tema "Sukoharjo Peduli Aksi Literasi" yang digelar mulai tanggal 28 September sampai dengan 4 Oktober 2016 di Gedung Budi Sasono Kabupaten Sukoharjo. (Ist) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

SOLO RAYA

BPPD Sukoharjo Gelar Sosialisasi Pengelolaan Sungai

Gerakan Resik-Resik Kali justru memiliki semangat budaya lokal yaitu gotong royong yang berdampak pada kegiatan yang berkesinambungan.
SALAH satu potensi ancaman bencana di Kabupaten Sukoharjo adalah banjir, yang disebabkan banyaknya daerah aliran sungai yang tidak sesuai peruntukannya dan pengelolaannya. Padahal jika dikelola dengan mengedepankan kearifan lokal dan dilaksanakan secara masif berkelanjutan akan menjadi sebuah nilai budaya yang menghasilkan terminimalisirnya ancaman bencana. Untuk itulah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukoharjo menggelar Sosialisasi Pengelolaan Sungai kepada aparatur dan masyarakat. Sosialisasi berlangsung dua hari (21-22/9) di Pendopo GSP diikuti seratus peserta dari masyarakat dan aparatur pemerintahan.
Asisten Adimistrasi Sekda Sukoharjo, Eko Adji Arianto, yang membacakan sambutan Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Sukoharjo menyampaikan bahwa kecenderungan bencana hidro meteorologis semakin meningkat seiring dengan perubahan iklim global. Selain juga peningkatan aktivitas manusia (anthropogenic) terhadap bencana, maka diperlukan adanya gerakan pengurangan bencana. Dalam hal ini adalah sungai dengan adanya Gerakan Resik-Resik Kali. Gerakan yang sederhana ini justru memiliki semangat budaya lokal yaitu gotong royong yang berdampak pada kegiatan yang berkesinambungan.
Gerakan resik-resik kali atau restorasi sungai ini sangat penting karena bertujuan mengembalikan fungsi sungai yang sebenarnya yakni bersih, sehat, produktif dan lestari.

Sosialisasi tersebut terdiri dari lima sesi selama dua hari. Nara sumber di antaranya dari Univertas Gajah Mada (UGM) dan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) serta aktivis lingkungan. (Ist) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

SOLO RAYA

Peringatan Hari Tani Nasional 2016

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, didampingi Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, saat menyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Jateng 
Tahun 2016 kepada para penerima.
PERINGATAN Hari Tani Nasional 2016 di Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Desa Pandeyan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada hari Sabtu (24/9).  
Perayaan Hari Tani ini dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Bupati Sukoharjo, H Wardoyo Wijaya SH MM, beserta Forkopimda serta jajaran Dinas Pertanian dan Gapoktan se-Jawa Tengah dengan mengambil tema "Gotong-royong Mewujudkan Jawa Tengah Sebagai Sentra Pangan Unggulan".
Acara ini dihadiri pula sekitar 1.500 orang petani perwakilan Gapoktan dari 29 kabupaten di Jawa Tengah. Acara ini ditandai dengan panen raya padi premium oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Bupati Sukoharjo, H Wardoyo Wijaya SH MH, dalam sambutannya pertama mengapresiasi Pemprov Jateng atas terpilihnya Kabupaten Sukoharjo sebagai lokasi kegiatan peringatan Hari Tani Nasional Tingkat Jawa Tengah. Di samping itu bupati mendoakan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dapat memimpin rakyat Jateng kembali dalam periode selanjutnya.    
Gubernur Jawa Tengah dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Peringatan Hari Tani Nasional yang diadakan setiap tahun ini diharapkan ada peningkatan kualitas dan bukan hanya acara seremonial saja. Dalam sarasehan dialog dengan para petani di sela-sela sambutannya, gubernur menemukan aduan kualitas penyaluran beras raskin yang jelek dan banyak kutunya sebagaimana yang diadukan oleh salah satu petani Girimarto, serta gubernur berharap bulan depan segera dibenahi di wilayah itu.
Selain itu Gubernur Jateng beserta jajarannya sedang menyiapkan data yang valid untuk keperluan basis data pertanian yang meliputi luas lahan pertanian hingga produktifitas lahan di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
"Kami dorong asuransi dibayar negara. Jadi, ada perlindungan kepada petani ketika gagal panen dan negara hadir untuk melindungi mereka," ungkap Ganjar Pranowo.
Sementara asuransi pertanian didorong agar petani tidak merugi terlalu besar ketika mereka gagal panen. Premi asuransi yang dibayarkan untuk lahan seluas satu hektar sejumlah Rp 36.000.
"Kalau gagal panen, misalkan kena banjir, akan dapat ganti rugi Rp 6 juta," ungkap Gubernur Jateng.
Dengan data yang baik, kebijakan yang diambil pemerintah bisa tepat sasaran, dengan kebijakan tersebut perlindungan kepada para petani bisa terjamin lebih baik.
Di akhir sambutannya, Gubernur Jateng berharap di hari tani ini perlindungan petani menjadi lebih baik sehingga kebijakan publik yang diambil pemerintah bisa tepat sasaran.  

Dalam acara ini pula gubernur didampingi Bupati Sukoharjo menyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Jateng Tahun 2016 kepada para penerima. Penghargaan ini berguna menumbuhkan dan mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dan motivasi dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. (Ist) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

LINTAS NGAWI

Pemdes Kedungputri, Kecamatan Paron, Membangun
Infrastruktur & Non Infrastruktur Dari DD Tahun 2016



PEMERINTAH Desa (Pemdes) Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, di tahun 2016 ini gencar membangun sarana dan prasarana desa baik itu membangun infrastruktur dan non infrastruktur. Alokasi dananya untuk membangun berasal dari bantuan pemerintah pusat baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
Kepala Desa Kedungputri, Tri Wahyudiono, mengutarakan, untuk memajukan Desa Kedungputri, langkah pertama adalah membangun infrastruktur dan non infrastruktur desa dengan sumber daya masyarakat (SDM) yang mumpuni. Hal ini untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, berbudi luhur, berakhlak baik dan strata kehidupan ekonominya meningkat.
Pembangunan infrastruktur diutamakan membangun jalan-jalan paving di seluruh dusun di Desa Kedungputri secara bertahap dan memperbaiki juga jembatan dusun yang mulai rusak.
“Sedangkan pembangunan non infrastruktur, yaitu melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang sumber dananya dari DD Tahun 2016 yang bertujuan untuk menggali potensi desa,” paparnya.
Totok Mujianto selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bidang Pembangunan menjelaskan, DD Tahun 2016 digunakan untuk membangun infrastruktur yang meliputi pembangunan jalan paving di Dusun Krajan RT 002 dan RT 003 dengan alokasi dananya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan volume 400 m x 2,5 m; pembangunan jalan paving di Dusun Krajan dengan dana sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); pembangunan jalan paving di Dusun Kesongo dengan dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); perbaikan jembatan di Dusun Krajan (Sumber) dengan dana Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); perbaikan jembatan di Dusun Krajan (Kedungkayon) dengan dana sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Lebih lanjut dijelaskan Ratna Dwi S,“Saya selaku TPK Bidang PMD, DD Tahun 2016 digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedungputri dalam upaya menggali potensi masyarakat desa yang alokasi dananya sebesar Rp 150.362.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) Kegiatannya meliputi posyandu, penanggulangan kurang gizi, pemberdayaan PKK, Forum Desa Sehat, pelatihan pemberdayaan masyarakat, kegiatan BUMDes. Pembangunan infrastruktur dan PMD ini semua kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) agar dapat dipertanggungjawabkan”. (F.968) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

LINTAS NGAWI

Guliran DD Tahun 2016 Dimanfaatkan Pemdes Simo, Kecamatan Kwadungan, 
Untuk Kegiatan PMD & Pembangunan Infrastruktur


GULIRAN Dana Desa (DD) Tahun 2016 dari pemerintah pusat dimanfaatkan Pemerintah Desa (Pemdes) Simo, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.
Hal ini diungkapkan Pj Kepala Desa Simo, Didik Hartanto, bahwa di Desa Simo masih ada balita yang gizinya buruk. Untuk itu perlu segera ditangani dan guliran DD Tahun 2016 di antaranya untuk penanggulangan gizi buruk, untuk kegiatan pemberdayaan PKK dalam rangka menggali potensi desa, juga untuk kegiatan operasional posyandu di tiga dusun dan untuk kegiatan Forum Desa Sehat.
Selain itu DD tahun 2016 untuk pembangunan infrastruktur, yaitu membangun drainase di Dusun Simo 2 dan Dusun Simo 3, karena selama ini belum ada drainasenya. “Apabila musim hujan air menggenang di badan jalan, sehingga jalan menjadi becek, licin dan rusak, sangat membahayakan bagi pengendaran roda 2 dan roda 4,” ujarnya.
Tim Pengelola Bidang PMD, Sugianto, menjelaskan, DD Tahun 2016 yang diplotkan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Kegiatannya meliputi operasional untuk tiga posyandu di tiga dusun dananya sebesar Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk penanggulangan gizi buruk dananya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk pemberdayaan PKK dananya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk kegiatan Forum Desa Sehat dananya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
Lebih lanjut ditambahkan oleh Harun selaku TPK Bidang Pembangunan bahwa DD Tahun 2016 juga digunakan untuk membangun infrastruktur di dua dusun, yaitu saluran drainase di Dusun Simo 2 RT 001 RW 001 yang anggarannya sebesar Rp 89.413.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan volume lebar atas 30 cm, lebar bawah 35 cm, lantai 10 cm x 40 cm, panjang 165 m dan tinggi 60 cm.
Sedangkan pembangunan saluran drainase di Dusun Simo 3 RT 004 RW 002 anggarannya sebesar Rp 191.939.000,- (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan volume lebar atas 30 cm, lebar bawah 35 cm, Lantai 10 cm x 40 cm, tinggi 60 cm, panjang 422 m.

“Kegiatan pembangunan non infrastruktur maupun pembangunan infrastruktur pelaksanaannya berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), tujuannya agar apabila ada pemeriksaan dari Inspektorat dan BPK, TPK dapat mempertanggungjawabkan,” jelasnya. (F.968) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

LINTAS NGAWI

DD Tahun 2016 Yang Dialokasikan Untuk PMD Digunakan
Pemdes Paron, Kecamatan Paron, Menggali Potensi Desa


DANA Desa (DD) bantuan dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) digunakan Pemerintah Desa (Pemdes) Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, untuk menggali potensi desa guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, skil atau kemampuan kader posyandu, kader PKK untuk menambah penghasilan keluarga melalui berbagai pelatihan.
Hal ini senada dengan pernyataan Kepala Desa Paron, Dian Andi Surya Putra, bahwa DD Tahun 2016 selain digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa juga digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Paron melalui berbagai pelatihan dengan mendatangkan instruktur yang berpengalaman. Seperti pelatihan membuat batik jumput, pelatihan membuat tas rajut dari benang nylon, pelatihan membuat kue, pelatihan di bidang pertanian dengan membuat bibit toga, tanaman holtikultura, bibit bunga, bibit sayuran di polybag.
Usai pelatihan diharapkan para kader dapat mengembangkan hasil pelatihan ini dengan memproduksinya sebagai usaha sampingan, sehingga dapat menambah income keluarga, paparnya.
Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bidang PMD, Sugimin, menjelaskan, kucuran DD Tahun 2016 yang dialokasikan untuk kegiatan PMD di antaranya untuk kegiatan PKK sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); untuk kegiatan posyandu di empat dusun (Dusun Paron 1, Dusun Paron 2, Dusun Nongkorejo, Dusun Sukorejo) sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); untuk penanggulangan gizi buruk dialokasikan dana sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); untuk Forum Desa Sehat dialokasikan dana sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); untuk pemberdayaan masyarakat desa dalam menggali potensi masyarakat Desa Paron, kegiatannya meliputi : kegiatan pelatihan membuat batik jumput dialokasikan dana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pelatihan membuat tas rajut dari benang nylon dialokasikan dana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pelatihan di bidang pertanian dialokasikan dana sebesar Rp 13.555.500,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan pelatihan membuat kue dengan alokasi dana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Semua kegiatan PMD pelaksanaannya sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), sehingga apabila ada pemeriksaan dari Inspektorat dan BPK, saya selaku TPK dapat mempertanggungjawabkan, jelasnya. (F.968) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

MAKASSAR RAYA

Dua Hakim Beda Pendapat, Bupati Barru Divonis 4,5 Tahun Penjara

DUA orang majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Abdur Razak dan Andi Syukri, memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara korupsi yang menjadikan Bupati Barru, Andi Idris Syukur, sebagai terdakwa. Hal tersebut diungkapkan dalam sidang putusan dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dibacakan ketua majelis hakim, Andi Cakra Alam, di Pengadilan Tipikor Makassar.
            Dalam kasus ini, Razak dan Syukri menganggap perbuatan yang dilakukan Idris tidak termasuk sebagai tindak pidana korupsi. Menurut Razak dan Syukri, perkara dugaan gratifikasi dan TPPU pada proses pemberian izin eksplorasi tambang batu gamping dan tanah liat di Kabupaten Barru adalah perkara perdata. Maka hal tersebut harus diselesaikan melalui gugatan perdata.

Seperti diketahui bahwa pada bulan Juni 2015 Andi Idris Syukur ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri dan pada 24 Februari 2016 berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejagung selanjutnya dilimpahkan ke Kejati Sulsel. Tersangka ditahan pada 16 Maret 2016. Pada 28 Maret 2016 sidang perdananya berlangsung di Pengadilan Tipikor Makassar. Pada 4 April 2016 terdakwa mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan jaksa. Pada 1 Agustus 2016 jaksa menuntut terdakwa bersalah. Pada 8 Agustus 2016 terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi). Pada 15 Agustus 2016 jaksa bersikukuh bahwa terdakwa bersalah. Pada 22 Agustus 2016 terdakwa diputus bersalah dan dihukum 4,5 tahun penjara. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

MAKASSAR RAYA

Sindikat Pemalsuan STNK Libatkan Pegawai Samsat

DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Direskrim) Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar merilis tangkapan 11 orang tersangka kasus dugaan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan penggelapan mobil di Mako Polda Sulselbar, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, 22/8.
Belasan orang tersangka ini merupakan hasil tangkapan anggota Reserse Mobil (Resmob) Polda Sulselbar selama beberapa pekan terakhir. Mereka merupakan tiga jaringan yang terorganisir. Tiga kelompok ini masing-masing kelompok MO modusnya menghapus data dalam STNK asli, lalu mencetak data ranmor lain di atasnya dan dilengkapi dengan notice pajak yang dicetak di atas blanko asli notice pajak kosong. Kelompok ini terdiri dari enam orang tersangka.
Kedua, kelompok Iqbal yakni sindikat kelompok pemalsuan BPKB. Modusnya, pelaku menghapus data dalam BPKB asli (mayoritas R2), lalu mencetak data ranmor lain di atasnya (mayoritas R4).
          Sedangkan kelompok penyedia mobil gelap yakni dari sumber mobil kredit macet dari lembaga pembiayaan diamankan satu orang tersangka.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulselbar, Kombes Pol Erwin Zadma, mengatakan, pihaknya masih melakukan penyidikan terhadap 11 tersangka yang diamankan saat ini. “Kalau dilihat jaringannya mereka terorganisir. Dari pengakuannya mereka baru bekerja sekitar satu tahun,” tegas Erwin.
Sementara, Kanit Resmob Polda Sulselbar, AKP M Yunus Saputra, mengatakan, notice pajak yang digunakan oleh oknum sindikat pemalsuan STNK adalah notice pajak asli. Hal ini dikaitkan Resmob dengan kasus kehilangan satu dos notice pajak di kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jl AP Pettarani belum lama ini. Yunus menduga, salah satu oknum pegawai Samsat berinisial SY terlibat dalam kelompok sindikat tersebut. SY saat ini masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).
“Saya sudah cek di Samsat Jl AP Pettarani, dan benar ada 1 dos hilang. Namun belum bisa ditentukan siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Notice pajak itu asli dan ternyata sangat mudah untuk mendapatkannya di Samsat,” kata Yunus.

Dirreskrim Polda Sulselbar, Kombes Erwin Zadma, juga mengungkapkan hal senada. Dia mengatakan bahwa pihak Samsat diduga terlibat di dalam sindikat pemalsuan tersebut. “Saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkini pemalsuan STNK dan BPKB, yang diduga ada keterlibatan pihak samsat,” kata Erwin. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

MAKASSAR RAYA

Ismunandar Diduga Terlibat Lagi Kasus Korupsi Pengadaan Brosur Terpadu

MANTAN Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pemerintahan Kota Makassar, Ismunandar, diduga terlibat lagi dalam kasus korupsi pengadaan brosur terpadu dengan nilai kontrak Rp 2,3 milyar.
“Tim telah menemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang berakibat terjadinya kerugian negara,” kata Kepala Kejari Makassar, Deddy Suwardy Surachman, kepada wartawan di ruang kerjanya.
Dia mengatakan bahwa berdasarkan pendalaman yang dilakukan tim pidsus, ragam indikasi perbuatan melawan hukum yang terjadi di antaranya penentuan harga perkiraan sementara (HPS) tidak didasari dengan harga sebenarnya. Akibatnya, terjadi kemahalan harga berkali-kali lipat atau lazim disebut mark up.
Adapun harga yang ditentukan untuk satu eksemplar Rp 3.900,- dengan jumlah brosur sebanyak 600.000 eksemplar. Jumlah ini dicetak dengan dua desain yang berbeda. Sementara, tim pidsus menemukan fakta harga brosur jenis tersebut hanya sekitar Rp 2.000,- hingga Rp 2.500,- per eksemplar. Jadi diperkirakan terdapat selisih harga Rp 1.000,- hingga Rp 1.500,- per eksemplar. Tim memperkirakan kerugian negara Rp 2 milyar. “Kerugian negara ini akan diperkuat dengan hasil audit BPKP Perwakilan Sulsel,” urai Deddy.
Perbuatan lain yang ditemukan tim sebagaimana ditambahkan Kasi Pidsus Kejari Makassar, Sri Suryanti Malotu, yaitu spesifikasi brosur terpadu yang diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pada kontrak. Spesifikasi meliputi kualitas kertas, kualitas cetakan serta isi dan materi brosur. “Ketebalan kertas tidak sesuai, juga di kontrak disebutkan kualitas cetakan karena ada namanya menggunakan UV,” ujar Sri.
Sri menuturkan, peran mantan Kadis Kominfo yang kini menjabat Kadis Pendidikan Kota Makassar, Ismunandar, tengah diperkuat lantaran dalam proyek pengadaan ini yang bersangkutan merangkap tiga jabatan sekaligus yaitu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam pengusutan kasus ini, tim pidsus telah memeriksa sejumlah pihak termasuk mantan Kadis Kominfo yang kini menjabat Kadis Pendidikan Kota Makassar. Kata Sri, Danny Pomanto, Walikota Makassar, juga menerangkan bahwa brosur yang diadakan Kominfo itu isinya tidak sesuai dengan petunjuk teknis yaitu berisi penjelasan kemudahan mendapatkan layanan pemerintah. Isi brosur faktanya sekadar sosialisasi program, serta tidak ada petunjuk atas layanan Pemkot Makassar. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

MAKASSAR RAYA

Kasus Balai Kota Rusak Citra Polisi

KAPOLRI, Jendral Tito Karnavian, di hadapan ratusan anak buahnya di Mapolda Sulselbar menyebutkan, insiden penyerangan Kantor Balai Kota Makassar oleh puluhan oknum polisi beberapa waktu lalu telah mencoreng nama baik 430.000 anggota lainnya.
“Bentrokan yang terjadi di Makassar antara Satpol PP dan anggota Sabhara itu dampaknya sangat besar secara nasional,” kata Jenderal Tito Karnavian saat memberikan pengarahan di Mapolda Sulselbar.
Jenderal Tito Karnavian mengatakan, jumlah anggota polisi secara keseluruhan se-Indonesia sekitar 430.000 orang dan dampak dari penyerangan Kantor Balai Kota Makassar beberapa waktu lalu itu sangat berdampak.
          Karenanya, dia meminta kepada semua anggota agar insiden yang telah terjadi pada awal Agustus 2016 tidak lagi terulang dan menjadikan peristiwa kelam itu sebagai pelajaran. “Sayangnya 200 kebaikan anggota polisi seakan tidak dipedulikan dan satu keburukan yang terjadi itu langsung menjadi sorotan dan dampaknya bagi semua”.
Dia juga menegaskan jika insiden antara oknum anggota Sabhara Polda Sulselbar dan Satpol PP Kota Makassar itu bukanlah perseteruan antara lembaga atau institusi karena dilakukan hanya oleh orang per orang dengan ego individual.
Dilanjutkan, terjadinya bentrokan itu karena pembinaan terhadap Satpol PP sasuai dengan undang-undang belum maksimal, sekaligus menandakan bahwa pesan di tingkat atas untuk menjaga citra polisi tidak sampai ke tingkat bawah.
Selain itu, dalam arahannya Tito juga mengaku senang dengan capaian yang dilakukan Polda Sulselbar di bawah kepemimpinan Irjen Anton Charliyan dalam enam bulan terakhir. “Saya sangat bangga terhadap Polda Sulselbar, ini tentunya berkat kepemimpinan Pak Anton yang ulet dalam mengarahkan anggotanya. Polda Sulselbar beda dengan polda lain,” katanya.
            Menurut Tito, Anton adalah seorang yang kreatif, inovatif dan mempunyai satu keunggulan dalam membangun dan mengembangkan suatu organisasi. “Keunggulan beliau adalah cepat dan tanggap dalam memahami sesuatu, makanya yang membedakan Polda Sulsel dengan polda yang lain adalah cepat menjalankan program polri,” lanjutnya.
Sementara, Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes) Makassar, Kombespol Rusdi Hartanto, mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menetapkan tersangka baru dalam kasus penikaman yang mengakibatkan seorang anggota polisi tewas pada bentrokan oknum Satpol PP dan oknum Sabhara tersebut.
Menurutnya, polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut dan belum ada calon tersangka lain selain seorang oknum Satpol PP berinisial J. “Belum, baru satu, inisialnya J. penyidik masih terus berproses, artinya masih ada dinamika. Nanti kita lihat ke depan bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh penyidik. Tapi sampai sekarang masih satu,” paparnya. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

MAKASSAR RAYA

Kasat Reserse Narkoba Polres Jeneponto Ditahan

PENAHANAN terhadap Arivalianto dilakukan sejak Sabtu (27/8). Hal itu dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan demi mengambil keterangan yang bersangkutan terkait insiden peluru nyasar. Sedangkan untuk menjalankan tugas dan fungsi Kasat Reserse Narkoba selama ditinggalkan Arivalianto, diserahkan kepada Kapolres Jeneponto, AKBP Joko Sumarno.
Dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan Propam Polda Sulselbar, peluru yang melesat dari pistol Arivalianto tidak sengaja bersarang di pinggul Burhan. Katanya, tim identifikasi yang telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Café Resky Jalan Lingkar, Kecamatan Tamalatea, Jeneponto, menemukan bekas proyektil di salah satu rangka atap.
Hasil tim identifikasi itu juga dikuatkan dengan visum et repertum yang dilakukan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sulselbar bahwa luka tembakan di paha Burhan menunjukan peluru masuk dari arah bawah, setelah memantul dari atap ke lantai kemudian mengenai korban.
“Dari visum tim dokter juga mengatakan arah peluru dari bawah ke atas, setelah mantul dari atap ke lantai baru kena paha korban,” ujar Anton.
Dia menyebutkan, langkah yang diambil Arivalianto itu lantaran terjadi pertikaian dua kelompok pengunjung yang melengkapi diri dengan senjata tajam maupun benda tumpul. Sehingga anak buahnya terpaksa menggunakan tembakan peringatan untuk melerai keributan.
           Sedangkan terkait alasan Arivalianto berada di THM, menurut Anton, untuk bertemu dengan salah satu informan terkait pengedar narkoba yang sering berinteraksi di sana. Mantan Kepala Devisi (Kadiv) Humas Polri itu menyebutkan, keberadaan Kasat di TKP juga dilengkapi surat perintah. Anton juga membantah jika anak buahnya itu dalam pengaruh minuman keras saat melepas tembakan. Justru korban yang sedang mabuk saat terjadi keributan dan terkena peluru. “Makanya tidak bisa dilakukan tindakan sesegera mungkin karena kondisinya tidak memungkinkan sebab tensi tinggi, dan memang orang mabuk tensinya naik”.
            Secara terpisah, Kabid Dokkes Polda Sulselbar, Kombes Pol Dr R Harjuno, menyebutkan, proyektil di paha Burhan belum bisa diangkat lantaran tim dokter salah memprediksi posisi peluru. Katanya, tim awalnya mengira tembakan dengan rekorset biasanya tidak terlalu dalam sehingga tidak menggunakan alat khusus. “Cuman kan konsep awal namanya rekoset paling ada di permukaan, namun saat dibedah rupanya terselip tidak tahu ke mana, karena otot pinggul itu tebal dan terus bergerak,” kata Harjuno.
Selanjutnya, dokter rencananya akan kembali melakukan operasi kedua dengan menggunakan alat khusus untuk mengetahui lokasi proyektil. Namun, belum diketahui, di RS mana operasi kedua itu akan dilakukan. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

MAKASSAR RAYA

Kejati Telusuri Dugaan Korupsi Mobil Dinas DPRD Barru

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Sulsel segera melakukan penelusuran terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 22 mobil dinas merek Daihatsu Terios kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru.
Sebelumnya, pengadaan mobil dinas yang dinilai tidak sesuai peruntukannya tersebut dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mahatidana sejak 11 Agustus 2016. “Memang benar kami telah menerima laporan kasus dugaan korupsi pengadaan 22 mobil dinas legislator Barru. Namun saat ini laporan tersebut masih dipelajari,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin, (29/8).
Namun, Salahuddin enggan membeberkan sampai di mana laporan LSM Mahatidana tersebut telah dipelajari oleh kejati. “Yang jelas, kalau ada laporan masuk pasti kami akan tindak lanjuti,” ungkapnya.
Seperti diketahui bahwa LSM Mahatidana telah melaporkan sedikitnya 22 anggota DPRD Kabupaten Barru pada 11 Agustus 2016 terlibat dalam kasus dugaan pengadaan mobil dinas yang menggunakan APBD 2016 sejumlah Rp 4,4 milyar.
Menanggapi hal itu, Direktur Riset dan Data Anti Corruption Committee (ACC) Sulsel, Wiwin Suwandi, mengatakan, kasus dugaan korupsi yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Barru itu merupakan korupsi berjamaah berpegangan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004.
“Namun, peraturan tersebut telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2006. Ada kekeliruan pada PP No. 24 Tahun 2004 itu sehingga sudah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2006 yang tidak boleh lagi terjadi pengadaan untuk anggota DPRD,” tandasnya sembari meminta kepada pihak Kejati Sulsel agar segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 22 anggota DPRD Kabupaten Barru.
“Apalagi sudah ada laporan yang masuk, sebaiknya kejaksaan segera melakukan pemeriksaan. Terlebih lagi kucuran dana yang diperuntukkan mobil dinas dewan tersebut tidaklah sedikit”.
Ketua LSM Mahatidana, Rudi Najamuddin, kembali mengatakan, pihaknya telah melaporkan pengadaan mobil dinas tersebut ke pihak Kejati Sulsel dikarenakan anggota DPRD Barru diduga telah melakukan korupsi. “Kami sudah memasukkan laporan sejak 11 Agustus 2016 di Kejati Sulsel. Menurut saya, anggota DPRD tidak boleh mendapatkan mobil dinas sesuai dengan PP nomor 21 tahun 2007,” kata Rudi.
Rudi meminta kepada pihak Kejati Sulsel untuk melakukan penyelidikan secara tuntas dikarenakan anggota DPRD itu diduga telah memakai uang rakyat yang seharusnya untuk rakyat.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, menyampaikan bahwa pembelian mobil dinas bagi anggota DPRD Kabupaten Barru itu seharusnya dibatalkan. Hal itu dilakukan demi efektivitas dan efisiensi anggaran. Ia juga menjelaskan berdasarkan PP No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur kendaraan dinas hanya untuk pimpinan DPRD, bukan anggota DPRD. “(Mobil dinas) bagi anggota DPRD tidak diperkenankan, hanya kepada pimpinan DPRD”.

Ia mengatakan, pengadaan kendaraan dinas operasional bagi alat kelengkapan dewan memang diatur. Namun, kendaraan dinas tersebut tidak melekat pada masing-masing anggota DPRD. Misalnya, anggota AKD 20 orang (pengadaan mobil dinas) bisa dua atau tiga. Jadi, tidak berarti semua harus diberikan dalam jumlah banyak. Ia menyampaikan mobil dinas tersebut sifatnya dukungan operasional, bukan untuk anggota. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks