DI TANBU, ULAMA DAN TOKOH AGAMA DAPAT JAMINAN KESEHATAN KHUSUS

DI TANBU, ULAMA DAN TOKOH AGAMA DAPAT JAMINAN KESEHATAN KHUSUS

PEMERINTAH Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) berencana akan memberikan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) khusus untuk para ulama dan tokoh agama di Bumi Bersujud. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (20/1) yang digelar di Masjid Agung Nurussalam Batulicin, Gunung Tinggi.

Jamkesmas tersebut, lanjut Bupati, akan diberikan khusus untuk ulama dan tokoh agama yang telah mengabdikan dirinya dalam membangun umat, sekaligus menjadi salah satu bentuk apresisasi dari Pemkab Tanbu terhadap kiprah dan kerja keras para ulama dan tokoh agama dalam membentuk akhlak dan karakter masyarakat Tanbu sesuai dengan tuntunan agama. “Jamkesmas khusus bagi ulama dan tokoh agama ini merupakan salah satu wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap para ulama dan tokoh agama yang konsisten dan berkomitmen dalam melakukan peran dan fungsinya sebagai pengayom akhlak masyarakat,” ujar Bupati Tanbu, Mardani H Maming.

Untuk pelaksanaan program itu pihaknya masih akan mengkaji terkait bagaimana mekanisme dan metode implementasi program jamkesmas khusus ulama dan tokoh agama tersebut. Dalam waktu dekat, sambung Mardani, ia akan membahas rancangan program itu bersama instansi teknis terkait. “Setidaknya sebagai langkah awal, kami akan melakukan pendataan terlebih dahulu berapa jumlah tokoh agama dan ulama di Bumi Bersujud, kemudian dikaji juga bagaimana mekanisme implementasi programnya nanti,” kata Bupati seraya mengatakan program jamkesmas ulama dan tokoh agama ini akan berbeda dengan pelayanan program kartu Kaspin (Kartu Sehat dan Pintar).

Untuk kartu Jamkesmas ulama dan tokoh masyarakat ini, jelas Bupati, akan mendapatkan pelayanan dengan fasilitas kamar VIP, bukan fasilitas kelas III. Dan, jika dihitung-hitung, ungkap Bupati lagi, untuk mensukseskan program tersebut diperkirakan pemerintah daerah akan mengalokasikan dana program sekitar Rp 600 juta. (Adv/Relhum)R.26