Tuesday, April 29, 2014

IKLAN


IKLAN


IKLAN


ADVETORIAL : DERMAGA CICAK SENGGIGI TERBAIK DI INDONESIA

MENTERI Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Dr Ir Helmi Yahya Zaini, pada hari Senin, 23 April 2014, telah meresmikan dermaga yang bertempat di Tawun Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat itu diresmikan 3 dermaga sekaligus yang dilakukan secara simbolis, yaitu Dermaga Tawun Sekotong, Dermaga Gili Gede, dan Dermaga Senggigi. Semuanya terletak di Kabupaten Lombok Barat.
Bupati Lombar, Dr H Zaini Arony, saat menyampaikan sambutan

Acara peresmian yang ditandai dengan pemotongan pita sekaligus penandatanganan prasasti itu dihadiri Bupati Lombok Barat, Deputi V, masyarakat, dan nelayan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Ir Akhmad Saikhu, dalam sambutannya mengatakan, pembangunan 3 dermaga ini yaitu Dermaga Tawun Sekotong, Dermaga Gili Gede, dan Dermaga Senggigi, anggarannya berasal dari APBN tahun 2013 melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)  selanjutnya masuk melalui Deputi Pengembangan Daerah Khusus Tertinggal dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana. Nilai anggarannya Rp 35 milyar. Ketiga dermaga tersebut dalam pengembangan nantinya akan menggunakan dana APBD dalam rangka revitalisasi. Dan selanjutnya terkait dengan pembangunannya, semua berjalan dengan lancar, juga peran masyarakat di Lombok Barat turut mendukung atas kehadiran 3 dermaga tersebut.
Khusus mengenai dermaga yang ada di Senggigi, sangat menarik berbagai kalangan masyarakat karena menggunakan desain khusus yaitu seperti cicak, dan nampak indah sekali. Dermaga ini satu-satunya yang terbaik di Indonesia. Merupakan HDPE dengan memakai lampu seperti cumi-cumi di air tepatnya di samping apung air, menggunakan lampu LED dengan kemampuan 400 watt. Dengan adanya lampu tersebut semakin menambah keindahan pesona pemandangan air yang indah berwarna-warni, ikan-ikannya pun ikut terlihat walaupun keadaan malam.
Menteri PDT, H Ahmad Helmy Faishal Zaini,
saat menyampaikan sambutan

Bupati Lombok Barat, Dr H Zaini Arony, mengatakan, fungsi dari Dermaga Gili Gede untuk wisata, sedangkan Dermaga Sekotong untuk penumpang, tentu nantinya juga untuk wisata, dan Dermaga Senggigi juga untuk wisata. Kehadiran dermaga yang baru tersebut untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Lombok Barat. Pada tahun 2013 tercatat sejumlah 235 ribu wisatawan yang berkunjung. Tentu hal ini melebihi target. Dikatakannya, para wisatawan itu datang melalui darat dan laut. Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menambah anggaran sekitar Rp 30 milyar guna revitalisasi dermaga yang sudah ada.
Dalam sambutannya, Bupati Lombok Barat mengakui bahwa keberadaan dermaga yang baru ini untuk meningkatkan pendapatan ekonomi di wilayah Lombok Barat dan meningkatkan potensi daya tarik wisata.
Menurut Bupati Lombok Barat, Dermaga Senggigi memiliki daya tarik khususnya pada bentuk dermaganya yang menyerupai binatang cicak yang menjadi lambang daerah Kabupaten Lombok Barat. “Ini tentu menjadi ciri khas tersendiri sehingga dermaga tersebut nampak indah dan terbaik di Indonesia,” katanya.
Selanjutnya, dengan semangat tinggi, Bupati Lombok Barat mengundang Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mengunjungi Dermaga Senggigi. “Alangkah rugi jika tidak melihat dan menikmati pesona keindahan dermaga tersebut”.
Dan akhirnya Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal menyetujui undangan Bupati Lombok Barat tersebut. Usai acara, malamnya, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal melihat Dermaga Senggigi dari dekat didampingi Bupati. Setelah makan malam bersama Bupati Lombok Barat menjelaskan bahwa kapasitas dermaga itu adalah 20 kapal ditambah 2 kapal besar. Kapal-kapal yang berlabuh di dermaga ini mengangkut penumpang dari Pulau Bali.
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal didampingi Deputi V yang mendengar dan melihat dari dekat dermaga tersebut merasa sangat puas. Bahkan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal berkata,”Dermaga ini menjadi ikon terbaru di Lombok Barat”.
Selanjutnya Menteri PDT, H Ahmad Helmy Faishal Zaini, mengatakan kepada Sukariyanto dari FAKTA bahwa pertama kali ia jadi menteri yang dikunjungi adalah Nusa Tenggara Barat. NTB memiliki ciri tersendiri dibandingkan daerah lain yaitu baik gunungnya maupun lautnya. Tanah surgawi Lombok ini tidak boleh dipandang sebelah mata, maka harus berupaya kerja keras meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu dengan mengembangkan dermaga antardaerah dan pulau dengan sistem koneksitas. Hal ini tidak boleh diabaikan, mengingat dermaga yang baru diresmikan ini untuk wisata dan penumpang kapal. Hal ini akan meningkatkan wisatawan yang berkunjung di sini. Selain itu adanya dermaga ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga menambah lapangan kerja di Lombok Barat. “Saya juga mengapresiasi Pak Bupati yang giat membangun sarana dan prasarana serta tata ruang di Lombok Barat ini”.
Deputi V Bidang Pengembangan Daerah Tertinggal Khusus,
Dr Lili Romli MSc

Terkait keberadaan Dermaga Senggigi, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal mengatakan, konsepnya cukup bagus dan indah serta sangat menarik. “Yang dikatakan Pak Bupati itu memang benar terkait Dermaga Senggigi ini”.
Sementara Deputi V Bidang Pengembangan Daerah Tertinggal Khusus, Dr Lili Romli MSc, saat diwawancarai oleh Sukariyanto dari FAKTA mengatakan bahwa Dermaga Senggigi konsepnya sesuai dengan kearifan lokal. Karena cicak sebagai lambang khusus di Lombok sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Lombok. Hal ini adalah suatu kebanggaan, ternyata ada dermaga yang dibangun Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal yang menghormati kearifan local dan indah saat dilihat. Dermaga terbaik ini juga bermanfaat untuk masyarakat banyak dalalm rangka meningkatkan kesejahteraan.
Menurut Lili Romli yang baru menjabat Deputi V ini, berkaitan dengan membangun dermaga, akses jalan, air bersih, konektitas antarpulau, terutama pulau terpencil khususnya pedesaan, kita melakukan Bedah Desa untuk meningkatkan pendapatan pedesaan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. “Hampir semua daerah tertinggal yaitu sejumlah 180 kabupaten mendapatkan bantuan dari Kementerian Pembangunan DaerahTertinggal”.
Budiman, tokoh pemuda yang tinggal di Sekotong, mengatakan kepada Sukariyanto dari FAKTA bahwa pembangunan dermaga yang dikerjakan oleh kontraktor tersebut memang cukup bagus, karena diawasi oleh masyarakat secara langsung sehingga dilaksanakan dengan benar. “Ini adalah langkah awal untuk kesejahteraan masyarakat di sini, terutama di daerah Sekotong”.
 Menurut masyarakat setempat rata-rata mengatakan bahwa pekerjaan proyek tersebut dikerjakan secara prosedural dan profesional sehingga menghasilkan mutu dan kwalitas yang terjamin.

Saat FAKTA berkunjung ke sana mendapati banyak masyarakat yang berkunjung walaupun pada malam hari. Di sana juga terdapat fotografer amatir yang turut mewarnai pengunjung untuk melakukan pemotretan. (F.491)R.26

ANEKA BERITA : KIAT BTPN SUMENEP DINIKMATI PARA PENSIUNAN

PADA sekitar jam dua tengah malam, tiap tanggal 1, para pensiunan yang akan mengambil uang pensiunannya berdatangan menuju ke Kantor  BTPN untuk antri ambil nomor agar dana pensiunnya segera dapat  dicairkan. Pada jam 3.30 sesuai dengan pengumuman, loket antrian sudah dibuka oleh petugas satpam dan ratusan orang sudah menunggu sambil membawa buku tabungan pensiun, sebagai bukti pengambilan nomor antrian. Setelah nomor antrian diberikan satu per satu oleh petugas sesuai dengan antrian, selanjutnya mereka mencairkan uang pensiunannya di pagi hari sampai dengan siang atau sore hari.
            Beberapa orang pensiunan di BTPN Sumenep saat dikonfirmasi FAKTA di antaranya Ach Ruji (pensiunan Diknas Sumenep), mengatakan,”Bagi saya tidak masalah tiap bulan setelah mengambil nomor antrian saya sembahyang Subuh di masjid. Setelah itu kembali lagi ke BTPN untuk mengambil uang pensiunan dan kalau sudah selesai langsung pulang, istirahat,” ujar Bachtiar (pensiunan kepsek).
            “Apa boleh buat kalau  mayoritas menghendaki demikian,” ujar Abd Haris
(pensiunan RRI) sambil menambahkan bahwa biasanya ia mengambil uang pensiunannya pada hari kelima. “Cuma sebentar langsung cair”.
            Kalaupun sebenarnya mereka yang mayoritas sudah manula (manusia usia lanjut), dengan menikmati resapan dinginnya malam dan rawan gangguan kesehatan, namun budaya unik ini sepertinya sulit  tersentuh oleh para wakil rakyat yang menganggap bahwa itu kehendak mereka para pensiunan di BTPN. Padahal sebenarnya tidaklah demikian, hanya saja mereka para manula itu sudah tidak mau ribut-ribut lagi karena usia mereka memang sudah lanjut. Pihak BTPN saja yang tidak manusiawi terhadap mereka !

            Kepala BTPN Sumenep ketika dihubungi Amin Djakfar dari FAKTA via ponselnya, tidak diangkat-angkat. Hingga tidak diketahui dengan pasti tentang motivasi dari menciptakan kenyamanan dengan menyiapkan permainan elekton agar mereka para pensiunan dapat mengekpresikan nostalgia masa lalunya dengan bernyanyi dan sewaktu-waktu disiapkan pula makanan dan minuman ringan. Meskipun hiburan itu baru dimulai setelah matahari terbit. (F.787)R.26
Hiburan elekton buat para pensiunan di BTPN Sumenep

ANEKA BERITA : PEMKAB MOJOKERTO HIDUPKAN SENI BUDAYA

PEMERINTAH Kabupaten Mojokerto, Jatim, terus berupaya mengembangkan seni budaya. Kali ini gelar seni budaya dibalut dengan suguhan musik Melayu, dengan hiburan musik Sabtu malam Minggu di lokasi wisata Sungai Brantas  disambut masyarakat dengan antusias.
             Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, mengatakan, ia akan melanjutkan program rutin tahun lalu. "Tahun ini gelar seni budaya dibalut dengan suguhan musik Melayu dijadwalkan hadir setiap sebulan sekali. Ini semua untuk menghibur masyarakat Kabupaten Mojokerto," ungkapnya singkat di atas panggung.
             Antusiasme masyarakat pada gelaran ini terlihat cukup besar. Tampak pada penuhnya venue lapangan dan banyaknya pedagang makanan ataupun minuman. Pemusatan hiburan yang selama ini ada di Mojokerto Kawasan Pariwisata Brantas direncanakan akan digelar bergilir ke beberapa lokasi, seperti  terminal Mojosari, Kecamatan Pacet, Jatirejo, bahkan Dawarblandong.
             Kepala Disporabudpar Kabupaten Mojokerto, Didik Chusnul Yakin, mengatakan bahwa di samping pagelaran malam ini, pagelaran wayang kulit juga akan dilaksanakan secara rutin. "Untuk membangkitkan kesenian dangdut asli Mojokerto, tahun ini akan dilaksanakan lomba Orkes Melayu Mojokerto,” ungkapnya.
             Selain itu Didik mengharapkan dukungan masyarakat untuk perwakilan Raka-Raki Kabupaten Mojokerto dan Febro di ajang dangdut akademi di salah satu televisi swasta. Malam itu siswa-siswi Kabupaten Mojokerto juga diberikan ruang untuk mengekspresikan jiwa seninya. Penampilan band rock asal SMA Gedeg mempersembahkan 3 buah lagu dan diselingi oleh tampilan tari khas Mojokerto oleh SMA Dawarblandong. (F.325)R.26
Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, saat menyampaikan sambutan


ANEKA BERITA :YACOB HENDRIK JADI ASINTEL KEJATI JATENG, NICO JADI KAJARI SLEMAN

NIKOLAUS Kondomo SH yang akrab dipanggil Niko sebelumnya menjabat Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua dan kini menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sleman menggantikan Yacob Hendrik SH MH yang telah menempati jabatan barunya sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jawa Tengah.
           Acara pisah sambutnya digelar di Royal Ambarukmo atas prakarsa Yacob Hendrik malam sebelumnya. Sedang serah terima jabatan Kajari Sleman tersebut dilakukan pagi harinya di kantor Kejati DIY (20/3).
           Menurut Niko kepada Fajar Rianto dari FAKTA dalam kesempatan sebelumnya, dirinya mengaku mengawali karir di Kejaksaan Negeri Semarang, Jawa Tengah, tahun 1996 dan menjadi jaksa dari tahun 2000 hingga kini. Mengenyam bangku kuliah di Semarang, putra Papua lulusan Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang ini menikahi Dra Barnadeta Sunarti, wanita Jawa asal Semarang dan dianugerahi 1 putra dan 1 putri. 
           “Kurun waktu 14 tahun menjadi jaksa, Pak Niko telah menduduki berbagai posisi jabatan serta bertugas di berbagai tempat,” tambah Yacob Hendrik dalam kesempatan yang sama pada FAKTA.
           Masih menurut Hendrik, hal itu merupakan prestasi yang cukup bagus baginya. Lebih lagi Pak Niko yang kini berusia 49 tahun masih lama masa pensiunnya sehingga tidak menutup kemungkinan jabatan yang lebih bagus lagi akan bisa diraihnya. "Saya yakin Pak Niko bisa meneruskan estafet kepemimpinan saya dan semoga bisa mempertahankan prestasi yang telah diraih Kejari Sleman sebelumnya sebagai Kejari Tipe A Terbaik I se-Indonesia dalam Sidhakarya 2013," harap Hendrik.
           Dalam kesempatan itu Hendrik juga mengungkapkan soal janji dia sebelumnya pada publik terkait penanganan tindak pidana korupsi di RSUD Sleman yang berujung penahanan terhadap mantan Direktur RS dan bendaharanya. "Hutang saya perihal penanganan TPK di RSUD sudah lunas kan," ujarnya. Sedang soal penyelidikan dugaan korupsi dana rehabilitasi dan rekontruksi kawasan terdampak erupsi Merapi 2010 yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan terendus media, menurut Hendrik, telah dikoordinasikan dengan Kajari Sleman yang baru serta Kajati DIY.
           Sekali lagi Hendrik yakin akan track record dan prestasi penggantinya sehingga dirinya optimis penanganan TPK di Sleman tetap bisa terselesaikan. "Kapasitas beliau tidak usah diragukan lagi," tambahnya.  
           Sedangkan Niko pada FAKTA kembali mengungkapkan dirinya mengaku akan banyak belajar mengenai budaya dan kondisi daerah Sleman serta mempelajari kasus yang belum sempat terselesaikan.
           Secara terpisah dan di lain kesempatan, pada sejumlah wartawan yang menghadiri sertijab Kajari Sleman, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY, Suyadi SH, berharap mutasi jabatan tersebut tidak berdampak pada penurunan penanganan korupsi namun justru akan semakin menguatkan posisi Kejari Sleman sebagai barometer penanganan korupsi.

           Suyadi juga menyinggung soal prestasi Niko yang cukup menonjol, sehingga dengan bekal yang dimiliki, pihaknya berharap Nico bisa mempertahankan prestasi dan upaya pemberantasan TPK. Kajati bahkan sempat menyinggung soal keberhasilan Niko sebelumnya yaitu memasukkan 44 anggota dewan di Papua dalam penjara karena perbuatan mereka melakukan TPK berjamaah. (F.883)R.26
Acara pisah sambut Kajari Sleman di Royal Ambarukmo Yogyakarta

ANEKA BERITA : UJIAN PERANGKAT DESA NGUJO

PADA hari Minggu (9/3) bertempat di Balai Desa Ngujo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jatim, berlangsung ujian calon perangkat desa setempat. Ketika usai, dua calon yang lulus langsung dilantik oleh Kepala Desa Ngujo, Mochtar.
           Adapun yang dikukuhkan tersebut adalah Suwarno sebagai Kaur Pembangunan dan yang menduduki jabatan Kaur Kesra adalah Dian Sandi Sandra Asika.

           Acara tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat sekitar lebih dari 24 orang. Usai acara pelantikan langsung ditutup dengan acara ramah tamah di rumah Kepala Desa Ngujo, Mochtar. (F.463)R.26

ANEKA BERITA : KAMPANYE GERINDRA DI TANBU

MINGGU (23/3), pukul 13.00 sampai 17.00, berlangsung kampanye akbar Partai Gerindra di Lapangan Kresik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel. Partai kepala garuda itu menggelar kampanye akbar sekaligus mengenalkan caleg-calegnya baik DPRD Kabupaten/Provinsi/DPR RI. Acara tersebut dihibur oleh 3 artis Jakarta dan 3 artis lokal dengan alunan musik dangdut. Hampir empat ribuan massa Gerindra memenuhi lapangan.
          Tampil sebagai juru kampanye adalah Kepala DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanbu yang juga Wabup Tanbu, Drs Difriadi Darjat, H Syahrani Mataja (mantan Bupati Kotabaru) yang juga Caleg DPR RI Dapil II No. Urut 1 mencakup Kotabaru, Tanbu, Tala, Banjarbaru, Banjarmasin. H Yudhi Wahyuni (mantan Walikota Banjarmasin) yang juga Caleg DPR RI Dapil II No. Urut 2. Dan H Syamsul Bahri, Caleg DPR RI Dapil II No. Urut 3.
          Menurut Difriadi Darjat dalam orasinya bahwa masa depan bangsa dan Tanah Bumbu ada di tangan rakyat. “Jangan sampai membeli kucing dalam karung. Jangan melihat nilai isinya, kader-kader Gerindra dan simpatisannya tidak boleh terpengaruh politik uang”.
          Demikian juga yang disampaikan Syahrani Mataja. ”Jangan sampai salah pilih dan salah tusuk, sebab itu akan dianggap tidak sah oleh panitia. Apalagi golput. Prabowo tidak melihat kota, Prabowo melihat desa. Untuk itu program Gerindra 1 desa 1 milyar,” ujarnya sambil meneriakkan yel-yel,”Gerindra Menang, Prabowo Presiden, Indonesia Bangkit..!!!”

          Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kalsel, Prof H Abidin. “Alhamdulillah Kalsel kondusif dan aman-aman saja,” bebernya yang dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi cara menusuk pilihan yang benar pada surat suara di TPS nanti. “Dengan mengucap Bismilahirrahmanirrahim saya tusuk GERINDRA,” serunya disambut teriakan massa,”Hidup Gerindra …!!! Hidup Prabowo…!!!”. (F.611)R.26
Gerindra saat kampanye di Lapangan Kresik Putih,
Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel


ANEKA BERITA : ASET BELUM DISERAHKAN, PDAM TIRTA KARIMUN BELUM BISA BEROPERASI

KEKERINGAN melanda Kabupaten Karimun, Kepri, yang telah terjadi selama tiga bulan belakangan ini telah menbuat sumur dan waduk Sei Bati milik UUAB Perusda kekeringan. Pelanggan dan masyarakat Karimun pun mengeluh karena  belum adanya langkah-langkah konkret dari Pemkab Karimun dalam mengatasi kesulitan masyarakat atas ketersedian air bersih. Sedangkan  keberadaan PDAM Tirta Karimun dinilai baru sebatas menjadi penonton.
           Pjs Dirut PDAM Tirta Karimun, Herwansyah, saat ditemui Hendri dari FAKTA, tidak menampik jika dikatakan pihaknya hanya sebatas menonton. Namun selaku Pjs Dirut PDAM Tirta Karimun, pihaknya terus berkordinasi dengan Usaha Unit Air Perusda selaku pengelola bagi pelanggan air bersih kepada masyarakat.
           Belum bisa optimalnya kinerja PDAM Tirta Karimun, lanjutnya, karena   belum adanya penyerahaan aset unit air bersih yang dikelola oleh  Perusda Karimun kepada PDAM Tirta Karimun. Keberadaan PDAM Tirta Karimun baru hanya sebatas koordinasi, sedangkan untuk penanganan air bersih bagi pelanggan Usaha Unit Air Bersih (UUAB) masih ditangani Perusda Karimun.
           Lambatnya penyerahaan aset UUBA yang dikelola oleh Perusda itu karena sampai saat ini belum ada penyerahan aset dari Kabupaten Bintan yang merupakan Kabupaten Induk kepada Perusda Karimun.

           Pendirian PDAM Tirta Karimun termaktub dalam  Perda No.2 Tahun 2013 tentang Pembentukan PDAM Tirta Karimun. Dan setelah aset yang dimiliki UUBA yang dikelola Perusda diserahkan, pembentukan Direksi PDAM Tirta Karimun baru bisa dilakukan. Sedangkan untuk mengatasi ketersediaan air bersih bagi pelanggan yang dialiri air bersih dari UUBA milik Perusda, pada rencana jangka pendek, cadangan air danau yang berada di Danau Gang Merdu akan dihubungkan ke Waduk Sei Bati Kecamatan Tebing. (F.942)R.26  

ANEKA BERITA : BAPEDAL KOTA BATAM “DIAMKAN” PERUSAHAAN PENIMBUN LIMBAH B3

PT BES, perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan (Ship Building and Ship Repair), berdomisili di kawasan industri perkapalan Tanjung Uncang dan telah berdiri sejak lama di Batam dengan mengerjakan berbagai macam jenis kapal, tug boat maupun tongkang. Hal ini pasti akan menguntungkan beberapa pihak baik itu Pemerintah Kota Batam maupun pekerja galangan kapal yang ada di Kota Batam. Akan tetapi perusahaan ini tentu tidak boleh semena-mena dan bertindak merugikan para pekerja, masyarakat sekitar lingkungan yang mereka tempati. Karena dari kegiatan dan sisa produksi dari perusahaan ini berdampak negatif kepada lingkungan sekitarnya. Apalagi dilakukan dengan cara sengaja, menebarkan dan mengubur berton-ton limbah B3-nya di sepanjang jalan akses masuk menuju perusahaan tersebut. Ini adalah murni kejahatan lingkungan dan melanggar UU Lingkungan Hidup.
Saat FAKTA bersama LSM Persatuan Nelayan Puluh Buluh (PNPB) meminta BAPEDALDA Kota Batam turun langsung ke lapangan untuk cek lokasi dan mengambil sample tiga bulan yang lalu, sampai berita ini diterbitkan belum ada sanksi maupun tindakan hukum yang diberikan kepada perusahaan itu. Dan area yang tercemar limbah B3 tidak di-Bapedalda Line sama sekali oleh pihak BAPEDALDA Kota Batam. Hal ini menimbulkan tanda tanya yang sangat besar, ada apa dengan perusahaan ini ?
Ketika wartawan dan LSM PNPB membuat laporan di BAPEDALDA Kota Batam dengan nomor registrasi pengaduan 72/P3SLH/Bapedal/XI/2013 pada tanggal 15 November 2013 untuk meminta konfirmasi dan bertanya ke pihak  BAPEDAL Kota Batam tentang perkembangan dan proses atau tindakan yang diberikan oleh BAPEDAL Kota Batam, mereka hanya menjawab ringan,”Kami masih menunggu hasil uji laboratorium”. Sangat tidak masuk akal, uji laboratorium memakan waktu tiga bulan. Kemanakah hasil uji coba laboratorium ini diberikan sehingga tidak ada tindak lanjut dari pengaduan masyarakat nelayan tersebut ?

            BAPEDAL Kota Batam tidak pernah serius menangani masalah pencemaran lingkungan hidup di Kota Batam, padahal ini adalah tanggung jawab mereka sepenuhnya, karena BAPEDAL adalah satu-satunya lembaga yang bernaung di bawah Pemerintah Kota Batam yang paling bertanggung jawab  tentang kerusakan lingkungan hidup di Kota Batam. BAPEDAL Kota Batam yang diketuai oleh Dedi Purnomo ini seolah-olah tidak menganggap pencemaran lingkungan oleh limbah B3 yang dilakukan perusahaan sejenis galangan kapal adalah melanggar hukum. Mereka hanya menanggapinya sepintas saja, hanya mengambil sample seterusnya hanya diam saja tanpa ada tindakan dan sanksi apa pun yang diberikan kepada perusahhan pelaku kejahatan lingkungan itu. Hingga timbul pertanyaan, ada apa dengan BAPEDAL Kota Batam terhadap perusahaan-perusahaan perusak lingkungan di Batam ? Banyak pengaduan dilakukan oleh LSM, masyarakat dan wartawan akan tetapi tidak ada penanganan yang serius dari BAPEDAL Kota Batam. Dari sekian banyak perusahaan pelaku kejahatan lingkungan hidup hanya sebagian kecil/sedikit saja yang diberi sanksi. Itu pun hanya sanksi administratif berupa penyelesaian di luar pengadilan, yakni ganti rugi terhadap dampak lingkungan dari pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pencemaran dengan limbah B3. Itu pun dengan biaya yang sangat ringan, tidak sebanding dengan pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. (F.947)R.26

ANEKA BERITA : OLIMPIADE OLAHRAGA DAN SENI TINGKAT SD/MI DI KOBAR

OLIMPIADE Olahraga Siswa Nasional(O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) digelar di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
Pesta olahraga dan lomba seni siswa usia dini ini bertujuan untuk menjaring atlet berbakat dan bagi siswa yang berprestasi nantinya akan dikompetisikan ke tingkat selanjutnya yang lebih tinggi lagi dan juga untuk lebih meningkatkan kegiatan belajar siswa/siswi SD/MI untuk meraih prestasi.
H Safrudin, Ketua Panitia, mengatakan bahwa even ini diikuti kurang lebih 700 siswa/siswi SD/MI yang sudah dijaring oleh 13 gugus dengan prestasinya masing-masing yang ada di Kecamatan Arut Selatan. Dan bagi pemenang atau juara akan mendapatkan trofi dan akan diikutkan lomba di O2SN dan FLS2N Tingkat Kabupaten. Selanjutnya, juara di tingkat kabupaten akan diikutkan lomba lagi di tingkat provinsi.
Selain itu H Safrudin juga memaparkan cabang-cabang yang dilombakan antara lain atletik, bulu tangkis, tenis meja, catur, karate, pencak silat, bola voli, dan renang. Sedangkan lomba seninya terdiri dari Pentas Seni Kreasi Daerah (Tari Dayak), Menyayi Solo, Cerita Bergambar, Pantomin, Pidato dan Anyaman. Tidak ketinggalan lomba mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). (F.651)R 26
Rifki Adhe Arsela Abdul Hamid sebagai peserta lomba Tari Dayak
bersama ibunda tercinta, Normayanti (kanan)


ANEKA BERITA : HUJAN 8 JAM, JEMBATAN JALUR TRANS KALIMANTAN PUTUS

JEMBATAN Sungai Buaya yang melintasi jalur trans Kalimantan putus diterjang arus deras Selasa pagi (18/3). Jembatan Sungai Buaya Kilometer 76 Jalan Ahmad Yani di Desa Amin Jaya, Kecematan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, merupakan jalur utama  transportasi yang menghubungkan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan wilayah kabupaten dan provinsi yang ada di Kalimantan.
Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka saat detik-detik runtuhnya jembatan tersebut melainkan satu  unuit truk tangki CPO yang sempat tercebur dan terseret arus sungai setelah gagal melintasi jembatan tersebut. Suwandi beriringan dengan rekannya sopir truk tangki CPO naas itu mengaku tidak sempat menghindar saat jembatan sepanjang 6 meter yang sehari-hari dilewati itu runtuh. “Saya panik dan melompat keluar truk. Kabin depan truk saya sempat menggantung beberapa saat sebelum terseret arus deras, sedangkan teman saya sempat lolos”.
Kapolres Kotawaringin Barat, AKBP Ma’num, beserta sejumlah anggota Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi tiba di lokasi tiga jam setelah kejadian runtuhnya Jembatan Sungai Buaya tersebut dan langsung memerintahkan Satlantas untuk mencari jalur alternatif di wilayah perkebunan sawit. Karena terputusnya jalan utama transportasi ini sangat mengganggu jalur perekonomian masyarakat Kotawaringin Barat dan wilayah-wilayah yang ada di Kalimantan.
Pantauan FAKTA di lapangan, sejumlah truk ekspedisi maupun truk Puso (tronton) berbaris menunggu kepastian jalur alternative. Sedaangkan mobil pribadi ataupun kendaraan travel memilih jalan di perkebunan sawit yang telah disurvei Satlantas dan Dishubminfo meski harus melintasi banjir hingga setinggi lutut. Jalur alternatif ini satu-satunya yang bisa dilalui dan untuk mengurangi antrian panjang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S Ampung, mengatakan, terputusnya jalan ruas trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit - Palangkaraya ini difokuskan pada jalan alternatif yang akan dibantu oleh perusahaan di sekitar lokasi kejadian. Seperti PT Koren Tiga dan berkordinasi dengan Pemkab Kotawaringin Barat untuk bersama-sama pihak PPK Satuan Kerja Wilayah Jalan Nasional Kalimantan Tengah.
Leonard menambahkan, terputusnya jembatan di Desa Amin Jaya itu disebabkan karena arus air deras yang menghantam jembatan yang dibangun pada tahun 1990 tersebut.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, telah memerintahkan pihaknya untuk segera menangani agar tidak terjadi antrian  panjang dan meresahkan masyarakat. Leonard mengakui bahwa ada jalan altrenatif melalui jalan  sawit PT Indotrubo dan PT Wana Sawit Subur Lestari. “Namun sementara masih banjir juga,” jelasnya. (F.651)R.26
Jembatan Sungai Buaya yang runtuh 

ANEKA BERITA : WARTAWAN PALANGKA POST DIPUKULI 7 POLISI

KEKERASAN  terhadap wartawan kembali terjadi di Palangka Raya, yang dilakukan oleh 7 orang anggota Polda Kalimantan Tengah terhadap Prasojo Eko Aprianto,  Wartawan Palangka Post, saat peliputan jurnalistik di Palangkara Raya. Pemukulan ini menyulut aksi solidaritas para wartawan di Pangkalan Bun. Mereka dari berbagai media cetak dan elektronik lokal dan nasional berkumpul di Bundaran Pancasila menggelar aksi protes terhadap kepolisian, khususnya Polda Kalimantan Tengah.
Ketua DPD Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kalimantan Tengah yang juga Wapimred Palangka Post, Supardi, mengecam anggota polisi yang bertugas di Polda Kalimantan Tengah yang melakukan pemukulan terhadap wartawan Palangka Post. “Kalau benar oknum anggota polisi yang memukul itu, kami minta kepada Kapolda agar ditindak tegas. Karena profesi wartawan dalam  peliputan dilindungi undang-undang, dan juga merupakan contoh kepada aparat lain dengan harapan kejadian serupah yang  anarkis kepada  profesi  wartawan tidak  terjadi lagi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah”.

Supardi juga menghimbau kepada profesi wartawan agar pada saat peliputan selalu mengenakan tanda pengenal (id card/kartu pers) agar aparat di lapangan  mudah mengenali mana wartawan yang meliput berita dan mana yang bukan  wartawan. Dan bagi jurnalistik, dalam peliputan juga harus selalu mengedepankan  Kode Etik Wartawan, dengan harapan aparat jangan lagi menggunakan arogansinya  terhadap jurnalitik karena wartawan adalah mitra kerja kepolisian yang dilindungi  undang-undang. (F.651)R.26
Para wartawan saat demo menolak aksi kekerasan
terhadap wartawan di Kalimantan Tengah

Monday, April 28, 2014

UNTAIAN PERISTIWA : KORUPSI PEMBANGUNAN GEDUNG SDN RANGKAH I SURABAYA DILANJUT

PENANGANAN kasus dugaan korupsi pembangunan gedung SDN Rangkah I Surabaya sebesar Rp 3,2 miliar yang sempat tersendat cukup lama dan tidak ada gaungnya kini bakal berlanjut. Ini terbukti ketika penyidik pidana khusus Kejari Surabaya sudah melakukan pemberkasan kasus tersebut dengan tersangka WN, Dirut PT Samudera, dan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemkot Surabaya berinisial SSP.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya, Nurcahyo Jungkung Madyo SH, mengatakan, tim penyidik sedang bekerja menuntaskan pemberkasan kasus korupsi tersebut. "Insya Allah minggu depan sudah bisa diserahkan ke penuntut," katanya kepada wartawan, Jumat (21/3).
Menurutnya, penuntasan pemberkasan baru dilakukan oleh kejaksaan setelah beberapa hari lalu menerima hasil audit adanya kerugian negara dalam kasus ini dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Yang jelas, ada kerugian negaranya. Saat ini tim kita masih bekerja untuk menghitung besaran kerugian negara tersebut," tuturnya.
Ditambahkan, dalam pemberkasan itu ada dua tersangka yang terlibat. Yakni, WN, Dirut PT Samudera, dan SSP, pejabat pembuat komitmen (PPK). "Ada dua tersangka pada kasus ini," tambahnya.

Pembangunan gedung SDN Rangkah I Surabaya yang dilaksanakan pada 2009 diduga menyalahi ketentuan, di antaranya terjadi pengurangan volume material dan ketidaksesuaian spesifikasi. Kesalahan itu terkuak setelah gedung SDN Rangkah 1 yang dibangun dengan nilai proyek Rp 3,2 miliar pada 2009 itu rusak, meski baru saja dibangun. Parahnya lagi, pada tahun 2012, kerusakan gedung sekolah dasar yang berlokasi di samping Pasar Tambak Rejo tersebut semakin parah. Sejak itulah Kejari Surabaya menurunkan tim penyidik untuk mengusut dugaan korupsi proyek ini. (F.568)R.26
Nurcahyo Jungkung Madyo SH

UNTAIAN PERISTIWA :POLEMIK PEDAGANG ASONGAN DALAM GERBONG KA EKONOMI

UPAYA pedagang asongan untuk bisa berjualan di dalam gerbong Kereta Api (KA) Ekonomi terus dilakukan, terutama di wilayah DAOP VII Madiun. Mereka melakukan demo di kawasan stasiun KA. Seperti yang dilakukan pada akhir Februari 2014, para pedagang asongan yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Asongan Kereta Api Indonesia (PASKI) melakukan unjuk rasa damai di Stasiun Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jatim.
Sekitar 200 orang pedagang asongan melakukan unjuk rasa dan orasi yang intinya mengecam tindakan kasar dari petugas polsuska dan aparat marinir dalam menghadapi kenekatan pedagang asongan selama ini. Beberapa poster dibentangkan, di antaranya bertuliskan,”TNI Dari Rakyat Untuk Rakyat”, ”TNI Manunggal Dengan Rakyat”, ”Neraka Bagi Pedagang Asongan”, ”Kami Butuh Makan PAK!!” dan masih banyak lagi tulisan yang mengecam tindakan pelarangan jualan di atas KA.
Unjuk rasa damai itu dimulai pukul 13.00 Wib. Setelah sholat Jum’at, mereka berkumpul di halaman depan Stasiun Walikukun. Ternyata di situ juga sudah dijaga petugas dari Polsek Walikukun, Koramil dan Polres Ngawi. Untuk mengantisipasi para pendemo masuk kawasan stasiun, maka semua pintu ditutup dan dijaga personil petugas keamanan sehingga pedagang asongan tidak bisa memasuki area Stasiun Walikukun.
Riyanto, salah satu korlap unjuk rasa, dalam orasinya di atas meja yang dipakai sebagai mimbar, memohon kepada pihak KAI untuk lebih berpikir manusiawi serta selalu mendengar tuntutan pedagang asongan untuk bisa berjualan lagi di atas KA.
Pihaknya juga menolak keras tindakan kekerasan yang dilakukan petugas polsuska dan marinir dalam menghadapi para pedagang asongan. Intinya, ia dan rekan-rekan pedagang asongan hanya ingin mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga.
Para pedagang asongan tak lupa juga membawa anak-anak mereka. Sambil mengacung-acungkan poster, anak-anak itu berteriak-teriak mendukung upaya yang dilakukan orangtua mereka.
Mendekati pukul 13.30 Wib para unjuk rasa masuk area Stasiun KA Walikukun melalui jalan perumahan penduduk yang berada di pinggir rel KA dan ternyata di situ sudah dihadang puluhan petugas polsuska dibantu aparat marinir. Pendemo berusaha untuk menemui Kepala Stasiun Walikukun dengan tujuan mengadakan dialog guna mencari solusi agar pedagang asongan diperbolehkan lagi berjualan. Sempat terjadi keributan kecil, saling dorong antara pedagang dengan pihak aparat keamanan dan itu segera bisa diatasi, akhirnya para pendemo hanya duduk-duduk di pinggir rel KA.
Aris (50), salah satu pendemo yang berasal dari pedagang asongan Purwodadi, Jateng, saat ditemui Kasmijanto dari FAKTA mengaku bahwa kedatangannya ke Ngawi merupakan bentuk solidaritas sesama pedagang asongan dalam memperjuangkan tuntutannya. “Sejak pedagang asongan tidak diperkenankan jualan di atas KA, penghasilan kami tidak ada karena kami hanya mengandalkan jualan di dalam KA,” ujarnya berapi api. Menurutnya, semua cara sudah mereka lakukan, mulai mengadu ke Dewan, Bupati sampai menemui pimpinan KAI di Bandung tapi semuanya tidak menemukan hasil alias buntu.
Sekitar pukul 14.30 Wib, KA Brantas dari Madiun masuk Stasiun Walikukun dan di sinilah mulai terjadi keributan. Para pendemo nekat ramai-ramai menaiki KA yang sudah berhenti lewat pintu gerbong KA tetapi petugas KA sudah mengantisipasinya dengan menutup semua pintu gerbong. Menjaga agar tidak terjadi korban maupun kerusakan fasilitas KA maka polsuska dibantu marinir mencoba menghalau pedagang asongan hingga terjadi saling dorong. Bahkan ada beberapa pedagang asongan yang terjatuh. Keributan baru mereda setelah KA Brantas melanjutkan perjalanannya, tetapi beberapa perempuan pedagang asongan nekat berteriak-teriak memaki petugas sehingga mereka harus dikeluarkan dari area Stasiun Walikukun.
Sampai kapan polemik pedagang asongan dengan pihak PT KAI ini berakhir serta menemukan jalan keluar terbaiknya ? Sepertinya memang sulit diwujudkan karena masing-masing pihak saling mempertahankan argumennya. Pihak perwakilan PT KAI Daop VII Madiun saat beraudiensi dengan para pedagang asongan yang melakukan demo di halaman DPRD Ngawi beberapa waktu yang lalu menjelaskan bahwa pelarangan itu berdasarkan pada Keputusan Direksi KAI Pusat (Bandung) serta adanya UU No.32 Tahun 2007 pasal 38 tentang perkeretaapian yang menyebutkan manfaat jalan KA diperuntukkan bagi pengoperasian KA dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum.
Ditambah lagi UU No.32/2007 pasal 173 yang menyebutkan bahwa masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan perkeretaapian. Serta masih ada lagi PP No.72 Tahun 2009 pasal 124 tentang Lalin dan Angkutan KA.
Sedangkan pihak pedagang asongan mengatakan, larangan berjualan di dalam gerbong KA merupakan bentuk kesewenang-wenangan KAI serta mematikan profesi dan penghasilan mereka. “Ini urusan perut Pak dan untuk menghidupi anak-isteri, mestinya kan dicarikan solusinya,” ucap Agus, salah seorang pedagang asongan, kepada FAKTA.

Dan, upaya pedagang asongan yang tergabung dalam PASMA (Pedagang Asongan Madiun) sejak 19 Maret 2014 mendirikan tenda keprihatinan dan aksi protes di trotoar depan Stasiun KA Madiun, setelah sebelumnya mereka melakukan unjuk rasa serta menduduki halaman stasiun tapi belum membawa hasil. (F.219)R.26
Ibu-ibu dan anak-anak pedagang asongan saat demo di Stasiun Walikukun

UNTAIAN PERISTIWA : H SAMSUL TEKUNI USAHA IKAN BAKAR SEJAK 1979

JANGAN takut untuk mencoba sebuah usaha apabila ada dalam hati untuk melaksanakannya. Itulah yang dikemukakan salah seorang pengusaha ikan bakar yang sangat terkenal di Makassar, bahkan sampai di daerah Sulawesi Selatan. Dia adalah H Samsul atau H Ancu, yang sekarang sudah masuk usia ke-56 tahun.
Selama di Makassar, pekerjaan yang dia tekuni mulai tahun 1979 ini sangat banyak kenangan suka-dukanya. Pertama kali membuka warungnya dia bermodalkan pas-pasan di Jalan Pettarani, persimpangan Jl Urip Sumoharjo. Hingga sekarang dia menekuni usaha ikan bakarnya tersebut. Sudah dua kali dia pindah tempat karena digusur.
H Samsul yang dikaruniai anak 6 orang, 3 putra dan 3 putri, dengan cucu 11 orang, kini sudah mempekerjakan sekitar 15 orang karyawan yang dibantu oleh anaknya dalam melayani tamu yang singgah makan di warungnya.
Tamu yang hendak merasakan Ikan Bakar, Sop Saudara dan Sop Konro yang dihidangkan H Samsul berdatangan mulai pagi hingga malam. Dalam melaksanakan tugas di warungnya, H Samsul selalu didampingi istrinya, Marsani, yang kini berumur 50 tahun. Posisi Warung Sop Saudara dan Sop Konro H Ancu ini sangat strategis, sehingga pengunjung sangat mudah bila hendak mampir, karena pas di pinggir Jalan Pettarani dan Urip Sumoharjo Km 4 Makassar.
Harapan H Samsul kepada kaum muda supaya mempergunakan keahlian masing-masing selagi umurnya belum mencapai 40 tahun agar tenaga mudanya bisa dipergunakan untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang patut dicontoh dari H Samsul adalah seringnya membantu orang-orang susah yang datang kepadanya. (F.546)R.26
H Samsul alias H Acung

UNTAIAN PERISTIWA : GONDANG WETAN BERSUARA KEBEBASAN DEMOKRASI

DINAMIKA politik di Indonesia mengalami proses metamorfosa perjalanan politik menuju kedewasaan dan kesadaran di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jauh dari pusat ibu kota tercermin kota kecil yang tak lepas dari pergolakan politik dari jaman ke jaman sekaligus menjadi mitos benang merah maupun sumbu pendek untuk pergolakan politik di Indonesia yang disebut poros Solo-Jakarta.
Kota Solo yang dikenal dengan sebutan Spirit of Java telah menunjukkan tentang gambaran berpolitik di salah satu tempat tepatnya di Kampung Gondang Wetan RW I, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang telah memberikan contoh kebebasan demokrasi yang bermartabat dalam nuansa sosialisasi caleg-caleg yang terjun di masyarakat, blusukan, untuk kebersamaan walaupun banyak perbedaan tetapi tetap satu, guyup-rukun dan gotong-royong.
Kampung Gondang Wetan, yang dulu dikatakan “merah”, sekarang berubah menjadi beraneka ragam warna, di mana banyak perbedaan tetapi tetap satu di dalam kebhinekaan. Itu tampak jelas pada saat FAKTA menelusurinya mulai tanggal 2 Maret, 9 Maret, 16 Maret dalam agenda acara senam pagi ibu-ibu RW I Gondang yang dihadiri salah satu caleg dari Partai Nasdem Dapil II Banjarsari, Surakarta, Ninik Wahyu Pujiastuti. Pelaksanaan senam pagi di Kampung Gondang Wetan yang dikoordinatori oleh ibu-ibu di antaranya Ibu Tiwuk, Ibu Amik, Ibu Tatik, Ibu Suradi bekerja sama dengan caleg Nasdem tersebut mengarah pada perencanaan rutinitas untuk mengadakan senam pagi tiap hari Minggu jam 6 pagi. Adapun susunan pengurus senam pagi Gondang Wetan RW I sebagai berikut;
Pelindung     : Bapak Sumarno (Ketua RW I Gondang Wetan)
Penasehat    : Ketua RT I, Ketua RT II, Ketua RT III, Ketua RT IV
Ketua             : lbu Iis
Sekretaris      : Ibu Amik, Ibu Tutik
Bendahara    : Ibu Tatik, Ibu Cici
Humas           : Bapak Agus Sulistyawan dan Bapak Untung
Walaupun ada kabar tentang intervensi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan adanya keharusan mendukung caleg tertentu, tidak menjadikan masyarakat Gondang Wetan lemah maupun takut, justru muncul keberanian dan kedewasaan dalam ranah politik untuk ikut berperan aktif mensukseskan pemilu damai 9 April 2014. Jiwa nasionalisme yang berkobar pada masyarakat Gondang Wetan telah memporak-porandakan pihak-pihak tertentu yang mengancam kebebasan berdemokrasi di Kampung Gondang Wetan RW I.

Pada Minggu pagi, 23 Maret 2014, kembali dilaksanakan senam pagi yang keempat kalinya. Dalam acara tersebut hadir juga salah satu anggota dewan dari Partai Damai Sejahtera (PDS), Rudyricos, yang ikut menyemarakkan senam pagi masyarakat Gondang Wetan RW I dan RW II. Setelah senam pagi selesai diisi pengarahan dari Rudyricos untuk ibu-ibu supaya kumpulan senam sehat tersebut diberi nama sebagai identitas agar dapat disosialisasikan untuk tertibnya wadah senam sehat tersebut. (F.894)R.26

UNTAIAN PERISTIWA : LIMBAH TETAP ABADI DI GROGOL

MENJELANG pemilihan legislatif (pileg) di daerah pemilihan Grogol, masyarakatnya dalam suasana kondusif, tenang seperti tenangnya pengusaha di bidang tekstil yang bergerak di perusahaan printing/sablon yang terang-terangan membuang limbah tanpa peduli siang maupun malam, cuaca terang maupun hujan. Seperti yang dilakukan Arto Guna Textil dan Garuda Mas yang berlokasi di JI Raya Solo Saki di Dlopo, Gedangan, Grogol, Sukoharjo. Air yang mengalir berasal dari dua perusahaan tersebut menuju pemukiman warga Danyung, Kwarasan, berwarna keruh dan berbusa, baunya pun menyengat sangat tidak sedap.
FAKTA menemui Ketua RT 02/02, Pardo, mendapatkan pengakuan bahwa limbah yang mengalir ke wilayahnya itu sudah berlangsung lama. Kelihatannya ada pembiaran dari institusi terkait, bahkan dari anggota DPRD Sukoharjo. Pardo menyampaikan rasa kekecewaannya pada caleg (calon legislatif) yang melakukan sosialisasi di wilayahnya, tidak ada satu pun program yang ditawarkan pada masyarakat mengenai penanganan limbah di wilayahnya tersebut.

Tidak berbeda dengan komentar Ketua RT 07/06 Tanjung Anom, Kwarasan, Agus, yang ditemui FAKTA mengungkapkan bahwa banyak caleg (caton legislatif) baik yang baru mencalonkan maupun yang sudah jadi anggota DPRD (incumbent) kurang responsif terhadap lingkungan karena di wilayah Agus juga tidak lepas dari pencemaran limbah perusahaan plastik, perusahaan printing dan limbah oli dari perusahaan otobus yang ada di wilayah Cemani. Selain pencemaran, praktek koperasi simpan pinjam yang sangat mencekik leher masyarakat dengan bunga pinjaman 20 % hingga 30 % pun tidak pernah disampaikan kecuali janji-janji yang muluk tapi omong kosong. (F.876)R.26

UNTAIAN PERISTIWA : DUGAAN PENYELEWENGAN DANA GLH

JAKSA dari Kejati Jateng memeriksa sejumlah saksi terkait dengan kasus dugaan penyelewengan dana dari United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat) di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo, Selasa sampai Kamis (18/3 sampai 20/3).
Pantauan FAKTA, pada hari pertama pemeriksaan, jaksa pemeriksa yang diutus berjumlah tiga orang . Pemeriksaan dilaksanakan di ruang pemeriksan pidana khusus. Sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB jaksa memeriksa tiga orang. Informasi yang dihimpun FAKTA, para saksi yang diperiksa merupakan pegawai BLUD GLH. Sedianya jaksa mengagendakan memeriksa lima orang, termasuk Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Solo, Budi Yulistiyanto, dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas P3AKB), Anung Indro Susanto. Namun, keduanya belum dapat diperiksa karena satu hal. Budi Yulistiyanto urung diperiksa karena jaksa masih memeriksa saksi lain.
Saat ditemui FAKTA di kantor Kejari, dia mengatakan datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan dari Kejati. Budi menambahkan, berdasarkan keterangan di surat panggilan dirinya akan diperiksa mengenai kasus BLUD GLH. Kendati demikian, dia tidak mengetahui diperiksa sebagai saksi atau hanya diminta klarifikasi. "Saya hanya memenuhi panggilan. Tapi tadi (Selasa) nggak jadi diperiksa karena para jaksa masih memeriksa orang lain," kata Budi sambil berjalan menuju mobil dinasnya.
Sumber FAKTA mengatakan, tiga saksi yang diperiksa jaksa adalah pegawai bagian keuangan BLUD GLH, Erma Ayu Rachmawati, pegawai bagian teknis BLUD GLH, Patricia, dan Kepala Pengelolaan BLUD GLH, F X Sarwono. Benar saja, saat ditemui wartawan seusai diperiksa, mereka mengaku dari BLUD. Namun, ketika ditanya diperiksa dalam kaitan apa, mereka bungkam. Hanya Patricia yang sedikit membuka suara. Saat ditanya apakah dia diperiksa terkaitan kasus dugaan penyelewengan dana hibah dari UN Habitat senilai Rp 10 miliar, Patricia hanya tersenyum. Dia merasa tidak berwenang untuk menjawab. "Kalau soal materi pemeriksaan, saya nggak berwenang menjawab. Bisa ditanyakan ke jaksa," jawabnya singkat.
Secara terpisah, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Mayushi SH, saat dihubungi FAKTA membenarkan pihaknya mengutus tiga jaksa untuk memeriksa saksi kasus BLUD di kantor Kejari Solo. Namun, dia belum menjelaskan secara rinci terkait kasus tersebut.

Seperti diketahui, dana hibah dari UN Habitat senilai Rp 10 miliar ditengarai bermasalah. Pasalnya, dana yang sejatinya untuk membangun rumah layak huni bagi keluarga miskin digunakan BLUD untuk membeli sebidang tanah di Mojosongo, Jebres, Solo. Dana yang digunakan bukan pada peruntukannya itu diduga mencapai Rp 1,7 miliar. (F.876)R.26

Saturday, April 26, 2014

LINTAS JOGJA : RAKERNAS DUA IKADIN BERLANGSUNG DI JOGJA

Dari kiri : IKADIN pimpinan Todung Mulya Libis dan IKADIN pimpinan Otto Hasibuan

DUA organisasi Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) baik versi Todung Mulya Lubis maupun Otto Hasibuan, pada 21-22 Maret lalu mengadakan Rakernas di Yogyakarta.
           Saat konferensi pers di sela-sela acara yang berlangsung di Quality Hotel  tersebut Todung Mulya Lubis antara lain mengharapkan penataan ulang penegakan hukum di Indonesaia, termasuk substansi perundang-undangan. Terkait KPK, pihaknya berharap penyadapan yang dilakukan tidak perlu ijin pengadilan karena untuk mengungkap perkara korupsi tidak boleh ditunda-tunda. "Jangan alergi atas semua penegakan hukum selama ini. Momen yang sangat historis Ikadin berjuang sebagai garda depan penegakan hukum," katanya.
           Todung juga mensinyalir adanya erosi tanggung jawab kebangsaan dan sosial dari para advokat. "Banyak yang sudah menyerah dan hanya membela perkara demi uang. Itu tidak layak untuk hidup, dalam diri mereka ada tanggung jawab,” tambahnya. Untuk itu dirinya ingin semua advokat ada tanggung jawab. "Bangsa ini tidak akan eksis tanpa tanggung jawab, cari bentuk yang pas dan tepat untuk masa depan, kami sebagai bagian dari organisasi advokat beranggapan wadah tunggal sudah tidak pada tempatnya, kemajemukan profesi menuntut kemajemukan organisasi. Ikadin jadikan kemajemukan profesi atau multibar untuk dilaksanakan,” tegas Todung pada puluhan wartawan yang menghadiri acara tersebut.
           Sedangkan di tempat terpisah, sore harinya, Otto Hasibuan dalam keterangan persnya antara lain mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi bantuan cuma-cuma, evaluasi sikap kerja DPC Ikadin juga divisi hukum, maupun  kerja sama pendidikan dengan perguruan tinggi. Cita-cita Ikadin sebagai organisasi yang membela rakyat bisa dikerjakan dan harus bermanfaat bagi masyarakat. Pihaknya memandang perubahan UU utamanya UU Advokat sangat mencederai masyarakat. Dalam Rancangan UU Advokat antara lain disebut soal DAN (Dewan Advokat Nasional). DAN diusulkan Presiden dipilih dewan dan dibiayai pemerintah. "Padahal ciri khas advokat di dunia adalah independen. Profesi advokat demi keadilan masyarakat. Adanya DAN akan menghancurkan profesional karena bisa diintervensi yang mana diusulkan oleh beberapa orang yang banyak tidak disepakati oleh PERADI," ujarnya.

             Otto juga mendukung keberadaan KPK dan perlunya penyadapan tapi jangan sampai disalahgunakan secara sewenang-wenang. IKADIN versi Otto yang menggelar acara di Jogja Plaza Hotel juga dihadiri ratusan perwakilan advokat  dari seluruh Indonesia. (F.883)R.26


LINTAS JOGJA : ALEK MULAI SOROTI BEBERAPA PROYEK DI DIY

JANJI Alek kepada FAKTA untuk turut mengawal kebijakan pembangunan di DIY ternyata tidak main-main. Ketua Umum LSM Korek (Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil) ini bahkan mengajak FAKTA menelusuri salah satu program pemerintah yang sempat mendapat berbagai reaksi masyarakat.
Adalah MSMHP atau Metropolitan Sanitation Management and Health Project (Pengelolaan Sanitasi dan Kesehatan Perkotaan) di bawah kendali Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Dinas Pekerjaan Umum DI Yogyakarta. Proyek ini mencakup wilayah administratif Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, yang dikenal dengan nama KARTAMANTUL. Drajat Widjunarso, Kepala Satuan Kerja PPLP DIY, saat ditemui di kantornya mengatakan, dengan adanya proyek tersebut pihaknya ingin sistem pengelolaan limbah bisa lebih baik lagi. Kemudian dipaparkanlah soal drainase Samirono dan Janti. Di mana berfungsi untuk mengurangi lamanya genangan air hujan, contohnya kawasan Ambarukmo Plasa yang kini tidak banjir lagi. "Kalau banjir biasanya terkait perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan,” dalihnya.
MSMHP sendiri untuk mengelola air limbah skala besar di mana banyak saingan karena kota lain pada memperebutkannya dan DIY bersyukur bisa mendapatkannya. Target saat ini 14 ribu sambungan rumah baru supaya IPAL berfungsi maksimal. Drajat meminta semua pihak untuk membantu jalannya proyek tersebut yang saat ini tengah diaudit BPK setelah sebelumnya Inspektorat Daerah masuk. Sistemnya melalui penggalian jalan selebar 1,25 m atau dibor untuk menanam PVC atau ada HDPE  sepanjang 54 km. "Gali pasang pipa berdasar kemiringan terus pasang menhul tiap jarak 50 meter, setelah itu diurug,” jelasnya.
Permasalahan mulai timbul karena kandungan tanah di bawah Kota Yogjakarta ternyata kebanyakan pasir. Jadi saat jalan dibuka 1,25 m kanan-kirinya menjadi runtuh. Ditambah kontribusi curah hujan yang kemudian banyak mengakibatkan bolong (lobang) di bekas galian, keberadaan kabel optik juga menyumbang peranan akan rusaknya jalan.
Dicontohkan pula saat jalan di Demangan Baru saat salah satu bus pariwisata ambles di menhul, yang ternyata merupakan mata air. Prosesnya memang memerlukan waktu. Saat kembali menutup galian juga harus rata jalan, sedang kalau ada pengguna jalan jatuh atau kecelakaan pihaknya berani bertanggung jawab. "Nanti akan diaspal dua tahap, ini program Kementerian PU Dirjen Cipta Karya,” tandasnya mengakhiri wawancara dengan FAKTA.

Alek mengkritisi pembangunan yang dilakukan agar jangan sampai merusak insfrastruktur yang sudah ada. "Coba lihat jalanan yang ada saat ini," tegas Alek yang merasa prihatin sehabis menolong korban kecelakaan bermotor akibat terpeleset menhul. "Harusnya rekanan yang notabene dari  BUMN bisa memberikan contoh semua pihak saat menjalankan kegiatannya. Pasti akan kita sikapi kalau tetap begini keadaannya,” tandasnya kemudian. (F.883)R.26
Menhul (tutup bulat) MSMHP sebagai salah satu contoh 
yang kurang rapi pengerjaannya

SOLO RAYA : PD BPR BANK PASAR DIDUGA LAKUKAN MONEY LAUNDRY

Kantor PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo

RASA gondok dan dongkol dirasakan laki-laki separo baya ketika menghadapi persoalan yang melilit keluarganya berupa tagihan utang dari PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo. Apalagi pihak bank akan menyita tanah beserta bangunan yang merupakan satu-satunya aset yang dimiliki sebagai tempat berteduh dan usaha. Dialah Teguh Warsito yang biasa dipanggil Teguh Jeep atau Teguh Topi, tinggal di Dukuh Langenharjo RT 02 RW 02 Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
Ketika ditemui FAKTA di rumahnya, Teguh Warsito menuturkan bahwa masalah ini merupakan cobaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. “Ketika saya masih banyak rejeki banyak teman yang datang dan minta bantuan pada saya, ada yang dari kalangan elit dan anggota dewan datang ke sini. Tapi sekarang seakan-akan mereka tidak kenal Teguh itu siapa,” katanya sambil menyodorkan kertas kepada FAKTA yang berisi surat pengaduan yang dibuat YLBH BSI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Buruh Sejahtera Inonesia)          dengan Direkturnya, FX Setiawan SH, sebagai kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 April 2013. Surat pengaduan No.0010/2/14/BK/PDT tertanggal 26 Pebruari 2014 itu ditujukan kepada Bupati Sukoharjo, Ketua DPRD Sukoharjo, Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo. Adapun alasan pengaduannya adalah sebagai berikut;
1.Teguh Warsito dan Endang Suprihatin adalah nasabah PD BPR Bank Pasar
   Kabupaten Sukoharjo, mengajukan pinjaman dana sebesar Rp 100.000.000,-
   dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan HM No.478 Kel.Langenharjo seluas ±
   410 m2.
2.Bahwa petugas survei dari PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo memutuskan
   memberikan pinjaman sebesar Rp 75.000.000.
3.Bahwa Teguh Warsito dan Endang Suprihatin pada saat menerima realisasi
   pinjaman, menerima pinjaman dana sebesar Rp 200.000.000. Hal itu diputuskan oleh
   Direktur Utama, Soetrisno, dengan tawaran potongan pertama 20% menjadi 10%.
4.Bahwa Teguh Warsito dan Endang Suprihatin pada kenyataannya hanya
   mempergunakan pinjaman dari PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo sebesar
   Rp 70.000.000,- dan pinjaman sisanya sebesar Rp 130.000.000,- dikembalikan lagi
   kepada Direktur PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo, Singgih Purbadi (bukti
   terlampir Surat Perjanjian tanggal 4 Mei 2013 ).
5.Bahwa dengan adanya perjanjian terserbut di atas maka PD BPR Bank Pasar
   Kabupaten Sukoharjo mengajukan permohonan pembatalan lelang kepada Kepala
   Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta (bukti terlampir Surat
   Permohonan Pembatalan Lelang No.580/52/Pem/V/2013 tanggal 14 Mei 2013).
6.Bahwa PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo menyetujui Surat Perjanjian  
   tanggal 4 Mei 2013, di mana pinjaman Teguh Warsito dan Endang Suprihatin hanya
   sebesar Rp 70.000.000, dibuktikan dengan PD BPR Bank Pasar Kabupaten
   Sukoharjo menghitung bunga, denda dan biaya lelang (bukti terlampir)
7.Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 Teguh Warsito dan Endang Suprihatin melakukan
   pembayaran cicilan pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- dan telah mengangsur setiap
   bulannya sebesar Rp 2.000.000,- kepada BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo
   (bukti terlampir)
8.Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 4 Mei 2013 jatuh tempo pelunasan
   pinjaman tanggal 4 Desember 2013, di mana Singgih Purbadi membuat surat
   permohonan kepada Direktur Utama PD BPR BANK Pasar Kabupaten Sukoharjo
   yang intinya penundaan pembayaran uang sebesar Rp 130.000.000,- yang
   dipergunakan untuk proses jual beli tanah dan bangunan milik orangtuanya dan
   meminta ditunda sampai tanggal 4 April 2014 (bukti terlampir)
9.Bahwa berdasarkan surat permohonan poin 8 tersebut di atas PD BPR Bank Pasar
   Kabupaten Sukoharjo memberikan batas waktu sampai akhir Febuari 2014. Dengan
   adanya surat tersebut maka Teguh Warsito dan Endang Suprihatin tidak lagi
   melakukan angsuran (bukti terlampir)
           Namun, surat pengaduannya yang dilayangkan ke lembaga eksekutif dan legislatif Kabupaten Sukoharjo itu tidak mendapat tanggapan. Maka LBH melayangkan surat pengaduan yang kedua No.0011/2/14/BK/PDT tanggal 3 Maret 2014, ditujukan kepada Ketua DPRD Sukoharjo dengat tembusan Bupati Sukoharjo dan Komisi II DPRD Sukoharjo. Isinya, berdasarkan surat No.0011/2/14/BK/PDT perkara yang diadukan sampai sekarang belum ada tindakan maupun kepastian hukum dari Bupati Sukoharjo, maka Ketua DPRD dan Komisi II DPRD Sukoharjo dimohon agar mempertemukan para pihak yang bermasalah yaitu Teguh Wasito dan Endang Suprihatin (istrinya) dengan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo. Setelah surat pengaduan ke-2 disanpaikan kepada Ketua DPRD, Teguh mendapat panggilan dari PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo No.580/46/Pem/111/2014 perihal penyelesaian
             Kredit Macet. Dalam surat panggilan tersebut Teguh beserta istri diharapkan hadir Sabtu, 8 Maret 2014, jam 09.00 WIB s/d selesai di ruang kerja Direktur Umum PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo Jl Wandyapranoto No.1 Sukoharjo, keperluan membicarakan penyelesaian kredit atas nama Endang Suprihatin. Surat panggilan tersebut ditandatangani Direksi, Drs Soetrisno, Direktur Utama. Pada waktu yang telah ditentukan sesuai surat panggilan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo, LBH sebagai kuasa hukum Teguh Warsito dan istrinya, Endang Suprihatin, tidak hadir.
Dirut PD BPR Bank Pasar Sukoharjo, Drs Sutrisno, dan
Asisten II Sekda Kabupaten Sukoharjo, Supriyono

FAKTA menemui FX Setiawan SH, Direktur YLBH BSI, mendapat jawaban,”Kami sengaja tidak hadir karena sudah tidak percaya lagi dengan PD BPR Bank Pasar. Saya lebih percaya kepada lembaga wakil rakyat (DPRD) maka saya mohon Ketua DPRD melalui Komisi II segera memanggil para pihak yang bermasalah, ini adalah kasus yang sudah mengarah pidana yaitu money laundry. Ini uang rakyat harus dikembalikan pada rakyat”.

Senin, 10 Maret 2014, para pihak yang bermasalah akhirnya dipertemukan di ruang Komisi II DPRD Sukoharjo dengan agenda penyelesaian kredit macet. Dalam pertemuan itu hadir dari pimpinan dan anggota Komisi II, Hasman Budiadi SE MM, H Sardjono SM SE, Slagen Abu Gorda SE, dari Pemerintah Kabupaten, Asisten II, Kepala Bagian Hukum Sekda, Kepala Bagian Perikonomian Sekda, dari PD BPR Bank Pasar, Dirut, Drs Soetrisno, Direktur I dan II, dari nasabah hadir Teguh Warsito didampingi kuasa hukumnya dari YLBH BSI, FX Setiawan SH. Dalam pertemuan tersebut pimpinan dan anggota Komisi II DPRD maupun Direktur PD BPR Bank Pasar tidak memutuskan secara tegas dan jelas mengenai penyelesaian kredit macet atas nama Teguh Warsito dan Endang Suprihatin. (F.876)R.26