Monday, June 30, 2014

SULUT RAYA : LOMBAN LEPAS 26 PESERTA MTQ KOTA BITUNG

JUMAT (9/5) bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, Wakil Walikota Bitung, M J Lomban, melepas 26 utusan peserta Kafilah Kota Bitung untuk mengikuti Lomba MTQ Ke-25 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan di Kota Kotamobagu.
Lomban dalam sambutannya memotivasi para kontingen MTQ agar jangan merasa terbebani dengan target kemenangan, dan jika kalah janganlah langsung kecewa dan dijadikan beban. Untuk itu peserta diharapkan berusaha dengan baik dan sungguh-sungguh, serta jangan lupa untuk selalu berdoa meminta berkah kepada Tuhan agar dalam mengikuti MTQ peserta dapat dikuatkan imannya dan kesehatannya terjaga. “Semoga melalui langkah ini keberhasilan dan kemenangan akan diraih,” pinta Lomban seraya menyatakan selamat berjuang bagi para peserta MTQ Kota Bitung.
            Sementara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, Drs H Ulyas Taha MPd, berharap para peserta MTQ Kota Bitung mampu menujukkan prestasi untuk menjadi juara, sesuai moto yakni,“datang untuk bertanding membangun ukhuwah menuju kemenangan”. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bitung atas dukungan serta kontribusinya dalam upaya membantu penyelengaraan keikutsertaan peserta MTQ Kota Bitung ini. (Tim) majalah fakta online
M J Lomban saat memberangkatkan Kafilah Kota Bitung
dalam Lomba MTQ Ke-25 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara

SULUT RAYA : DANKORSIS ARYAWAN; LOMBAN LUAR BIASA

WAKIL Walikota Bitung, M J Lomban, menerima kunjungan peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pertahanan Wilayah (Hanwil) Pasis Dikreg XLI Sesko TNI Tahun Angkatan 2014 bertempat di Ruang Sidang Lantai IV Kantor Walikota Bitung, Rabu (7/5).
Kunjungan tersebut dipimpin Dankorsis, Laksamana TNI I Nyoman Gede Aryawan, yang juga selaku Ketua Tim Pelaksanaan Pendidikan Regular Sesko TNI Tahun 2014. Aryawan dalam laporannya menjelaskan bahwa peserta Sesko akan dilaksanakan di Sulut dan diikuti 134 siswa perwira terdiri dari 127 siswa menengah TNI berpangkat kolonel yang merupakan utusan dari kesatuan yakni 64 TNI AD, 32 TNI AL dan 31 TNI AU serta 5 peserta dari mancanegara yaitu  Australia, India, Malaysia, Pakistan dan Singapura.
Ditambahkan pula maksud dan tujuan kunjungannya di Kota Bitung untuk mengaplikasikan teori yang dikaitkan dengan kondisi lapangan kemudian dianalisis guna dijadikan konsep dalam rangka pengembangan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara yang berkaitan dengan kemungkinanan ancaman serta permasalahan-permasalahan yang ada, baik secara potensial maupun nyata.
Selain itu kurikuler ini guna meningkatkan kemampuan Pasis dalam merumuskan strategi penataan pertahanan wilayah agar memiliki daya tangkal dan konsep pertahanan wilayah yang mantap dan dinamis.
Sementara, Lomban lewat sambutannya menjabarkan secara detil informasi dan gambaran umum tentang profil Kota Bitung serta pengembangan pembangunan dan perekonomian melalui MP3EI, HUB Port, KEK dan Konektivitas Jalan Tol sebagai aspek pemberdayaan sumber daya nasional daerah.
Selanjutnya dalam pertemuan ini juga dilakukan evaluasi antara Pemkot Bitung dengan para Sesko mengenai aspek dan potensi pemberdayaan sumber daya nasional daerah di Kota Bitung. Usai evaluasi, Ketua Tim Sesko, Laksamana TNI Nyoman Gede Aryawan, mengucapkan terima kasih kepada Wakil Walikota Bitung, M J Lomban, yang telah menerima Kunjungan Peserta KKDN dalam menggali informasi di Kota Bitung.
Aryawan pun memuji M J Lomban sangat komperensif dan luar biasa dalam menyajikan penjelasan materi dan berharap semoga apa yang dipaparkan Pemkot Bitung dalam pertemuan ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai.
            Pertemuan diakhiri dengan pertukaran cinderamata antara Pemkot Bitung dan Pimpinan Tim Sesko TNI KKDN  dan disaksikan para pimpinan FKPD dan peserta Sesko juga pimpinan SKPD Pemkot Bitung. (Tim) majalah fakta online
Serah terima cinderamata antara M J Lomban dengan
Laksamana TNI I Nyoman Gede Aryawan

DELTA RAYA : MOBIL SEHAT SIAP DILAUNCHING

MOBIL Sehat dilaunching bareng dengan Hari Jadi Lamongan ke-445 pada Senin (26/5). Terkait itu, sopir Mobil Sehat dilarang merangkap sebagai sopir puskesmas keliling (Pusling) dan harus siap selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Lamongan, Fida Nuraida, saat melakukan Sosialisasi Persiapan Operasional Pelayanan Mobil Sehat pada seluruh Camat, Kepala UPT Puskesmas, Bidan dan Kepala Desa yang akan ditempati oleh Mobil Sehat di Ruang Pertemuan Sabha Dyaksa, Senin (19/5).
Fida Nuraida mengatakan bahwa Mobil Sehat ini merupakan program unggulan Bupati Lamongan (Fadeli) untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lamongan. “Pada tahap awal akan diluncurkan 33 unit Mobil Sehat sesuai dengan banyaknya UPT Puskesmas di Kabupaten Lamongan dengan penanggung jawab kegiatan Mobil Sehat yakni Camat di wilayah masing-masing. Sedangkan penanggung jawab teknis pelaksana kegiatan Mobil Sehat yakni Kepala UPT Puskesmas,” ungkap Fida Nuraida.
Camat dan Kepala UPT Puskesmas selanjutnya diminta mengadakan rapat koordinasi tiap bulan untuk membuat jadwal kegiatan Mobil Sehat. “Diharapkan sopir Mobil Sehat tidak merangkap sebagai sopir Pusling. Karena sopir Mobil Sehat harus siap 24 jam jika dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Fida Nuraida.
Acara sosialisasi tersebut juga mendatangkan narasumber dari sebuah provider layanan telekomunikasi selaku pihak ketiga yang bekerja sama dengan Dinas Kesahatan untuk menyediakan call center Mobil Sehat. Penyediaan call center Mobil Sehat itu selanjutnya akan dibagi menjadi 7 wilayah dengan fitur mobile extention, mobile hunting & queuing, restriction, dan Automatic Switchboard.
Sekkab Lamongan, Yuhronur Efendi, yang hadir membuka acara sosialisasi tersebut berharap program Mobil Sehat bisa berjalan sukses. ”Diharapkan program Mobil Sehat ini dapat dilaksanakan dengan sukses. Dan, nantinya, kinerjanya akan dievaluasi untuk mengetahui kekurangannya sehingga bisa diperbaiki,” ujar Yuhronur Efendi.
            Ditambahkannya, harus ada kesamaan visi dalam melaksanakan program tersebut. Yakni, visi dan misi Mobil Sehat adalah sebagai salah satu tugas pelayanan tindakan medis kepada masyarakat yang dilakukan sewaktu-waktu dengan gratis serta kerja sama dan koordinasi baik dari Camat, Kepala UPT Puskesmas dan pihak yang terkait lainnya. (F.728) majalah fakta online
Sekkab Lamongan, Yuhronur Efendi, saat Sosialisasi Mobil Sehat

DELTA RAYA : BANJAR STUDY DI LAMONGAN

KABUPATEN Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lamongan, Jatim. Kali ini Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar melakukan kunker terkait ketertiban sosial. “Kami datang ke Lamongan untuk mengetahui dan mendalami bagaimana perangkat kebijakan di kabupaten ini dalam menangani berbagai permasalahan sosial seperti pengemis, anak jalanan, gelandangan dan anak-anak yang terjerat obat-obatan terlarang (narkoba),” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Gusti Abdurrahman.
Kabupaten Banjar yang terdiri dari 20 kecamatan tersebut sedang mengalami masalah sosial, menurut Gusti, karena terkenal sebagai kota yang religius. Sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri sendiri.
Sekkab Lamongan, Yuhronur Efendi, saat menyambut kedatangan rombongan kunker yang terdiri dari 15 peserta tersebut menyampaikan bahwa Lamongan sudah memiliki beberapa regulasi terkait permasalahan sosial. “Kabupaten Lamongan telah mempunyai Peraturan Daerah No.4 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan itu masuk dalam leading sector Satpol PP. Setiap tahunnya ada kegiatan yang memang dianggarkan dalam APBD terkait operasi pelajar, operasi miras, operasi PNS, operasi PKL dan operasi PSK,” ujar Yuhronur Efendi.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemkab Lamongan, Imam Tresno Edy, mengatakan bahwa di tahun 2014 ini ada penanganan untuk 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Yakni, Satpol PP bekerja sama dengan 36 UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. “Setelah dilakukan razia, yang tertangkap akan dibina di UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur,’’ ujarnya.
           Masih terkait penanganan masalah sosial, di tahun 2014 ini Kabupaten Lamongan telah menuntaskan bantuan Program Keluarga Harapan untuk rumah tangga sangat miskin di 27 kecamatan. Program serupa terkait pemberdayaan kemiskinan tidak hanya berada di Dinsosnakertrans, tetapi juga dilaksanakan oleh Bappeda, Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan beberapa SKPD lain. (F.728) majalah fakta online
Sekkab Lamongan, Yuhronur Efendi, saat menerima kunker dari Banjar

DELTA RAYA : WARGA MALAYSIA GAGAL SELUNDUPKAN SABU-SABU

WPK gagal menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 720 gram. Warga Malaysia itu dicokok petugas Bea Cukai Juanda Surabaya setelah di saku celananya ditemukan barang haram itu. Bahkan, menurut Kepala Bea Cukai Juanda, Iwan Hermawan di Sidoarjo, pelaku juga mencoba mengelabuhi petugas dengan cara memasukkan barang haram itu pada celana dalamnya.
Selain menangkap WPK, beberapa hari sebelumnya, tepatnya 14 Mei 2014 petugas juga mengamankan wanita warga negara Indonesia berinsial C. Dia berusaha menyelundupkan sabu-sabu seberat 1.705 gram. Modusnya, sabu-sabunya dimasukkan pada  tas perempuan yang disembunyikan dalam travel bag miliknya.
             Pelaku  ditangkap saat turun dari penerbangan dari Kuala Lumpur di terminal kedatangan Internasional Bandara Juanda Surabaya. (F.551) majalah fakta online

DELTA RAYA : TIDAK DIBERI AIR BERSIH, GERBANG PT PARIN DIBLOKIR

PINTU gerbang pabrik PT Pakarti Riken Indonesia (Parin) diblokir ratusan warga Keboan Anom, Gedangan, Sidoarjo.  Warga yang melakukan aksi tersebut demi menuntut perusahaan spare part itu memperhatikan lingkungan. Pasalnya, air sebagai konsumsi kebutuhan sehari-hari warga telah tercemari limbah perusahaan tersebut.
“Kami minta disediakan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Selama ini air bersih yang didapatkan warga dari kantongnya sendiri-sendiri. Padahal air kotor itu imbas limbah pabrik,” ucap Bagus, Ketua 2 Panitia Penanggulangan Lingkungan Dusun Joho, Desa Keboan Anom.
            Menurutnya, selama ini pertemuan warga dengan perusahaan hanya diakhiri dengan janji-janji saja sejak tahun 1993 sampai sekarang. Padahal warga hanya meminta disediakan air bersih karena air sumber yang ada sudah tidak layak dikonsumsi karena tercemar limbah perusahaan. Oleh karena itu, warga bertekad menggelar aksi demo ini sampai tuntutan warga terealisasi. Jika tidak, tak hanya depan pintu gerbang produksi yang akan diblokir warga. Namun pintu masuk karyawan perusahaan spare part mobil ini juga akan menjadi sasaran pemblokiran warga. (F.551) majalah fakta online

DELTA RAYA : PENGANGGURAN DI SIDOARJO TERCATAT 50 RIBU

WAKIL Bupati Sidoarjo, H M G Hadi Sutjipto SH MM, membuka bursa kerja atau job fair yang digelar di GOR Sidoarjo. Ada 70 ribu lowongan pekerjaan pada  52 perusahaan yang dipersiapkan dalam bursa kerja tahap pertama 2014 ini.
Wakil Bupati Sidoarjo pun memberikan apresiasi positif diselenggarakannya kegiatan job fair 2014 oleh Dinsosnakertrans yang didukung perusahaan-perusahaan lokal Sidoarjo. “Ini jelas berpeluang mengurangi angka pengangguran di Sidoarjo. Selain itu bursa kerja ini bisa mempermudah para pencari kerja dan perusahaan untuk mencapai tujuannya masing-masing,” terangnya.
            Dalam kegiatan tersebut, diperkirakan ada sekitar 3.000 – 5.000 pelamar kerja  datang.  Menurut M H Thamrin, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, bursa kerja tahun 2014 ini diharapkan bisa memberi kesempatan bagi 50.018 orang yang selama ini tercatat belum memiliki pekerjaan. (F.551) majalah fakta online

DELTA RAYA : SIDOARJO ANGGARKAN RP 3,4 M UNTUK RASKIN

SEKITAR 3.642 Rumah Tangga Sasaran (RTS) diproyeksikan menerima bantuan raskin (beras untuk warga miskin) yang telah disediakan dari dana APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2014.
Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah SH MHum, pun telah mengawali penyerahan raskin tersebut di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo (19/5). Didampingi Wakil Bupati Sidoarjo, H M G Hadi Sutjipto SH MM, serta Sekdakab Sidoarjo, Vino Rudy Muntiawan SH, Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah, mengatakan, program ini bertujuan untuk mengurangi sebagian beban pengeluaran rumah tangga sasaran. “Program rutin tahunan ini merupakan wujud nyata dari aktivitas pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin,” katanya.
H Saiful Ilah juga mengungkapkan untuk meluncurkan program raskin, APBD tahun 2014 ini telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 3.460.000.000. Anggaran tersebut diperuntukkan kepada 3.642 RTS penerima bantuan raskin. Oleh karena itu, beras bersubsidi tersebut jangan dijual namun bisa dimanfaatkan sendiri. Hal tersebut perlu disesuaikan dengan slogan 6-T yaitu Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat administrasi dan Tepat kualitas.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Sidoarjo, M Husni Thamrin SH MM, melalui Kepala Bidang Bina Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Wiyono SH MSi, menjelaskan, setiap RTS penerima bantuan raskin akan menerima beras 10 kg/bulan. Beras yang dibeli RTS dengan harga Rp 1.600,-/kg tersebut akan diterima selama 10 bulan dan dapat diambil di balai desanya masing-masing.
            Perlu juga diketahui, jumlah RTS penerima bantuan raskin APBD tahun ini menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Penerima bantuan raskin APBD tahun ini mengacu dari hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 lalu. (F.551) majalah fakta online

Sunday, June 29, 2014

LINTAS KARIMUN : TIM PENYIDIK KEJAKSAAN DATANGI LOKASI PROYEK KKP

SETELAH sekian lama dilakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Kantor Karantina dan Kesehatan Pelabuhaan (KKP) Tanjung Balai Karimun, tim penyidik Kejaksaan Negeri Karimun turun langsung meninjau lokasi dan melihat langsung masih adanya  proses kegiatan pekerjaan proyek oleh PT Sinar Surya Terang Abadi (STSA).
             Kasi Intel Kejari Karimun, Hasby SH, dan Kasi Pidsus, Rizky Rahmatullah SH, serta beberapa jaksa yang tergabung tim penyidikan kasus dugaan korupsi proyek KKP Tanjung Balai Karimun, meneliti setiap ruangan bangunan pada proyek yang masih dikerjakan itu disaksikan oleh KPA, PPK, Konsultan Pengawas dan dari PT STSA. Satu per satu ruangan bangunan Kantor Karantina dan Kesehatan Pelabuhaan (KKP) Tanjung Balai Karimun tidak luput dari pengamatan para jaksa.
             Kasus dugaan korupsi pembangunan Kantor KKP Tanjung Balai Karimun mencuat setelah pihak Kejari melakukan penyelidikan terhadap pembangunan Kantor KKP Tanjung Balai Karimun yang dananya bersumber dari APBN Tahun 2013 sebesar Rp 3.480.500.000. “Pembayaran pada pembangunan proyek itu  telah dilakukan mencapai 100% pada tanggal 25 Desember 2013. Namun jika dilihat dari hasil yang telah dikerjakan pada batas akhir pengerjaan proyek pada tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan yang terlihat saat ini pembanguan proyek itu masih terus dikerjakan,” ujar Kasi Pidsus Kejari Karimun, Rizky Rahmatullah SH, didampingi Kasi Intel, Hasby SH, di lokasi proyek.
           Tujuan tim penyidik melakukan peninjauan di lokasi proyek KKP itu untuk menguatkan bukti terhadap kondisi pengerjaan proyek saat ini dan dugaan korupsinya. Terlihat sampai tanggal 20 Mei 2014 masih terjadi pengerjaannya di sana-sini. Bagaimana kalau pada saat jatuh temponya, mungkin lebih parah lagi. Kejaksaan telah menerbitkan surat  perintah penyelidikan ke penyidikan dengan nomor : Print-01/N.10.12/Fd.1/04/2014. “Insya Allah dalam waktu dekat akan ada yang ditetapkan sebagai tersangkanya,” ujar Rizky sambil menambahkan, pihaknya  telah memeriksa sebanyak 20 orang saksi. Hingga saat ini pihaknya terus mengumpulkan barang bukti dan memeriksa beberapa saksi terkait adanya dugaan korupsi pembangunan proyek Kantor KKP Tanjung Balai Karimun tersebut. “Tentang kerugian negaranya akan dihitung oleh ahlinya,” ungkapnya. (F.942) majalah fakta online
Tim penyidik Kejari Karimun saat meninjau lokasi proyek Kantor KKP

LINTAS KARIMUN : AKAN DIBANGUN JEMBATAN KARIMUN – JOHOR – RIAU (KJR)

KABUPATEN Karimun terletak di daerah kelautan dan memiliki sejumlah pulau dan berada di antara perairan Selat Malaka serta di daerah perbatasan dengan negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah pesisir, Pemerintah Kabupaten Karimun berencana membangun jembatan penghubung antar pulau hingga ke negeri jiran, Malaysia.
          Dalam perencanaan pembangunan jembatan antar pulau yang ada di Kabupaten Karimun hingga ke Malaysia itu selain mendapat dukungan dari Bapenas RI juga dari kalangan swasta. Pengusaha Malaysia cukup berminat untuk membangun koneksitas daerah yang menghubungkan antara satu pulau ke pulau yang lain hingga ke Malaysia tersebut. “Pihak swasta Malaysia itu bakal   menyediakan anggaran sebanyak Rp 30 triliun untuk rencana tersebut,” ujar Kabag Humas Pemkab Karimun, M Yosli, kepada Hendri dari FAKTA.
            Saat ini daerah yang baru mulai terhubung oleh jembatan itu adalah daerah Pulau Pauh ke Pulau Moro. Pembangunan jembatannya masih pada tahap pengerjaan. Sedangkan pembangunan jembatan untuk Pulau Karimun ke Pulau Parit direncanakan dikerjakan pada tahun 2016.
            Pembangunan jembatan dari Pulau Karimun ke Pulau Parit itu sebagai langkal awal dalam perencanaan pembangunan penghubung koneksitas antara  satu pulau ke pulau lain yang ada di Karimun – Palelawan, Provinsi Riau, hingga ke Johor, Malaysia, yang disebut jembatan Karimun – Johor – Riau (KJR).
            Dalam menghubungkan koneksitas Karimun dengan Johor, Malaysia, akan dilakukan pembangunan terowongan bawah laut agar tidak mengganggu arus lalu lintas kapal di perairan Selat Malaka. Lokasi pembangunan terowongan itu akan  dilakukan di daerah Pulau Karimun Anak. Terowongan dibangun dari Karimun Anak tembus hingga ke Kukup, Malaysia, dengan panjang terowongan hingga 17 Km.
            Pada rencana pembangunan koneksitas antar pulau di daerah Karimun – Palelawan, Provinsi Riau, hingga ke Malaysia itu telah dilakukan kajian konstruksi  dari kalangan para akademisi. Rencana pembangunan jembatan penghubung antar pulau yang berada di Kabupaten Karimun hingga pembangunan terowongan dasar laut sampai ke Malaysia itu juga telah dilakukan pertemuan dengan  berbagai pihak dan Bapenas RI. (F.942) majalah fakta online
M Yosli, Kabag Humas Pemkab Karimun

LINTAS KARIMUN : BEA DAN CUKAI KARIMUN AMANKAN 2 KAPAL PENGANGKUT BERAS

KM Jaya Baru dan KM Bima Sukses diduga memuat beras tanpa memiliki dokumen sah, sehingga diamankan oleh kapal patroli Bea dan Cukai Karimun.
KM Bima Sukses membawa 50 ton beras dan 15 karton rokok Khusus Kawasan Bebas Batam. KM Bima Sukses diamankan oleh kapal patrol BC-15040 di Perairan Sekikir pada posisi 00-58-028-U/104-00-857 T dengan tujuan Tembilahan, Provinsi Riau.
Sedangkan KM Jaya Baru dengan muatan 50 ton beras diamankan oleh kapal patroli BC -1607 di Perairan Sekikir dengan posisi 00-58-028 U/104-00-857 T. KM Jaya Baru berangkat dari Batam dengan tujuan Tembilahan, Provinsi Riau. KM Jaya Baru dan KM Bima Sukses membawa beras dalam 2 ribu kampit, setiap kampit berisi 25 kg. Kedua kapal tersebut berangkat dari jembatan I dapur 12  P Batam.
Beras tersebut diyakini beras dari luar. Guna memastikan asal dan mutu beras itu nantinya akan diperiksa oleh ahlinya. Selain itu juga akan dihitung  nilai kerugian negara yang ditimbulkannya. Perkiraan potensi kerugian negaranya mencapai Rp 1 milyar. Beras yang diangkut KM Jaya Baru dan KM Bima Sukses   itu bermerek Kepiting dan Ramos.
KM Jaya Baru dan KM Bima Sukses berangkat dari daerah Khusus Kawasan Bebas Batam tanpa memiliki dokumen yang sah sebagaimana diatur pada ketentuan tata niaga impor di mana barang yang diangkut merupakan barang terkena aturan larangan pembatasan.
Nakoda kedua kapal bermuatan beras dan rokok tersebut masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. “Pihak Bea dan Cukai belum mengetahui apakah pemilik beras yang dibawa kedua kapal tersebut merupakan orang yang sama,” ujar Budi Santoso, Kabid P2 Kanwil DJBC Tanjung Balai Karimun sambil menambahkan bahwa pada pasal 53 ayat 4 UU No.17 Tentang Kepabeanan berbunyi;“Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (F.942) majalah fakta online
Beras yang diamankan Bea dan Cukai dari KM Jaya Baru dan KM Bima Sukses

LINTAS KARIMUN : 3 CALEG PEREMPUAN BAKAL DUDUKI KURSI DPRD KARIMUN

DARI 30 kursi di DPRD Kabupaten Karimun ada  3 kursi yang akan diduduki oleh 3 calon legislatif (caleg) perempuan. Sebelumnya DPRD Karimun hanya diisi oleh  dua orang anggota legislatif perempuan.
Ketiga caleg perempuan yang terpilih dalam Pileg 9 Juli 2014 itu adalah   Nyimas Novi Ujiani dari PKB dengan perolehan suara sebanyak 1.037 dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV  Meral - Tebing - Meral Barat. Hj Rosmeri, calon incumbent dari Partai Golkar dengan perolehan suara sebanyak 1.481 suara dari Dapil IV Meral - Tebing - Meral Barat. Dan, Hj Rohani dari Partai Golkar dengan perolehan suara sebanyak 2.011 dari Dapil III Kundur.
“Sidang Pleno KPUD Karimun tentang penetapan calon anggota legislatif DPRD Karimun periode 2014 -2019 dari 30 kursi yang ada, 3 kursi diisi oleh legislator perempuan tadi,” ujar Eko Purwandoko SH kepada FAKTA.
Dari 30 caleg yang bakal duduk menjadi anggota DPRD Karimun periode 2014-2019, 50 % merupakan calon incumbent. Mereka ada yang maju dari partai sebelumnya dan ada juga yang telah berpindah partai. Berikut nama ke-30 caleg terpilih hasil penetapan KPUD Karimun untuk periode 2014 -2019 : M Tahir dari Partai Demokrat, Aloysius dari Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP),  Zainudin Ahmad dari Partai Gerindra, Djumadi dari Partai Golkar, Ady Hermawan dari Partai Hanura, Sjarifudin dari PKB, Isnuriman dari PAN, Zhudiono dari PPP, Bakti Lubis dari Partai Hanura, Samsul dari Partai Golkar, Syafri Sandy dari Partai Golkar, H M Asyura dari Partai Golkar, Hj Rohani dari Partai Golkar, Azmi dari Partai Demokrat, Suharsono dari PPP, Rasno dari PDIP, H M Taufik dari PKS, Abdul Hafizd dari Partai Nasdem, Fakhurrazi dari PKB, Marjaya dari Partai Gerindra, H Anwar Hasyim dari Partai Golkar, Hj Rosmeri dari Partai Golkar, Rodiansyah dari Partai Hanura, Sulfanow Putra dari PDIP, Zaizulfikar dari Partai Gerindra, H Kamarudin dari PKS, Nyimas Novi Ujiani dari PKB, Sumardi dari Partai Demokrat, Drs Anwar dari PAN, Sappe Sinaga dari Partai Nasdem.
             “Pelantikan calon legislatif yang terpilih tersebut akan dilaksanakan setelah masa berakhir jabatan anggota DPRD Karimun periode 2009-2014 yang diperkirakan pada akhir bulan Agustus mendatang,” ungkapnya. (F.942) majalah fakta online
Eko Purwandoko SH, Ketua KPUD Karimun

LINTAS BATAM : DI BATAM MARAK KONGKALIKONG SOLAR BERSUBSI

JAUHNYA perbedaan harga BBM solar industri dan solar bersubsidi, membuat para tengkulak bermain harga. Hasil Investigasi FAKTA di lapangan, ada beberapa temuan di antaranya kartu survei yang ditetapkan oleh Perwako, ada kongkalikong antara SPBU BBM bersubsidi dengan tengkulak. Contohnya, penjualan di salah satu SPBU untuk BBM solar subsidi adalah Rp 5.500.-/liter tapi masih bisa dimainkan oleh SPBU dan pembeli yaitu ada selisih harga dari harga biasanya yaitu antara Rp 6.200,- s/d Rp 6.500,-/liter.
                   Sudah seharusnya dinas terkait menindak tegas oknum SPBU nakal tersebut, dan sudah seharusnya membekukan izin atau PHU SPBU-nya. Informasi yang di lapangan, ada dugaan salah satu SPBU di Batam melakukan pengecoran di malam hari, dan di siang hari cukup pasang plang Solar Subsidi Habis. SPBU membekukan solar dalam tangki dan tidak dijual dikarenakan jika dijual di siang hari maka keuntungannya sedikit. Mereka lebih memilih menjual ke penyedot solar di malam hari. (F.947) majalah fakta online

LINTAS BATAM : DINAS PARIWISATA KOTA BATAM TUTUP MATA DAN TELINGA

PANTI pijat beraroma seks bebas makin marak saja di Kota Batam, seperti yang pernah diberitakan Majalah FAKTA beberapa bulan lalu berjudul “BATAM KOTA MESUM”.
Dari hasil pengamatan FAKTA di lapangan, seakan tempat-tempat mesum terselubung itu dibiarkan saja beroperasi oleh pihak Dinas Pariwisata Kota Batam sehingga makin menjamur.
            Selain panti pijat mesum juga ada judi gelper yang seakan-akan juga dibiarkan dan dianggap sepele. Ketika masalah tersebut dikonfirmasikan FAKTA, HP Kadis Pariwisata Kota Batam selalu tidak aktif. (F.947) majalah fakta online
Yusfa Hendri, Kadis Pariwisata Kota Batam

LINTAS BATAM : DISHUB KOTA BATAM DIMINTA SEGERA TANGANI PARKIR LIAR

SUDAH seharusnya kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam dipertanyakan dalam menangani masalah parkir liar yang kian hari kian marak memadati sepanjang jalan Kota Batam. Di antaranya, di simpang Panbil, Muka Kuning. Parkir liar yang tidak teratur dan semrawut itu akhirnya berdampak pada kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya. Hal itu sudah sering dikeluhkan warga, tapi tidak digubris oleh pihak Dishub Kota Batam. “Memang hal itu sudah sering dikeluhkan warga tapi tidak digubris oleh Dishub Kota Batam,” ujar warga.
            Ya, memang sudah seharusnya Dishub Kota Batam turun tangan membenahi jalan raya yang digunakan sebagai lahan parkir liar yang semrawut dan tidak beraturan itu.  Apalagi pada saat jam kerja dan pulang kerja, hal itu sangat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya. (F.947) majalah fakta online
Zulhendri, Kadishub Kota Batam

LINTAS BATAM : KONGKALIKONG PROYEK PENGASPALAN JALAN SIMPANG JAM SEI HARAPAN SEKUPANG

MASALAH proyek pengaspalan jalan yang menggunakan dana APBD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) senilai miliaran rupiah kabarnya kian meruncing hingga pada ranah Kejaksaan Negeri Batam.
Dihubungi FAKTA melalui ponselnya, pihak manajemen PT SMS melalui salah seorang stafnya mengatakan bahwa pihak PT SMS bukanlah selaku kontraktornya melainkan rekan kerja PT BELANTARA KARYATAMA (BK) dalam hal penyewaan alat berat pada proyek jalan di Simpang Jam Sei Harapan Sekupang tersebut. "Kami PT SMS hanya menyediakan alat berat dengan sistem sewa. Jadi, selaku penanggung jawab di proyek tersebut adalah PT BK yang bosnya adalah Pak HD," ujar staf PT SMS berinisial NN.
Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam saat dikonfirmasi FAKTA masalah ini, tidak merespon. Padahal santer diberitakan bahwa kasus tersebut merupakan dugaan tindak pidana korupsi dalam hal penyalahgunanaan dana anggaran pemerintah yang notabene ditangani pihak Kejari Batam.
Begitu pula Kepala Dinas PU Provinsi Kepri, Bos PT BK dan Bos PT SMS  tidak dapat ditemui FAKTA untuk dikonfirmasi soal proyek jalan pengaspalan tersebut. Hingga semakin memperkuat dugaan adanya TPK dalam proyek pengaspalan jalan ini sekaligus adanya indikasi kongkalikong. (F.947) majalah fakta online
Proyek pengaspalan jalan Simpang Jam Sei Harapan Sekupang yang amburadul

Friday, June 27, 2014

WATAMPONE RAYA : PKK BANTAENG KUNKER KE KEMENAKERTRANS

KETUA Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bantaeng, Hj Liestiaty F Nurdin, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertans) RI, Jakarta, Selasa (15/4).
                  Kunjungan kerja TP PKK Bantaeng itu terkait dengan rencana kerja sinergitas program-program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat Bantaeng dalam menyongsong operasinalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Bantaeng.
                 Kepala Bagian Humas dan Protokol, Risesa Meylani, mengatakan, kunjungan istri Bupati Bantaeng itu untuk mengajukan konsep pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dalam menyikapi perdaganga pasar bebas Asean 2015 mendatang.
                Menurutnya, kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi program kegiatan Bantaeng dengan melibatkan PKK Bantaeng khususnya dalam melatih kelompok usaha industri rumah tangga berupa packing kemasan yang nantinya akan memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran.
                Dalam pertemuan ini, juga membahas seputar pembangunan prototipe agro industri pangan lokal sebagai wadah pelatihan teknik dan manajerial usaha baru bagi angkatan kerja produktif.
               Pada kunjungan kerjanya kali ini, Ketua TP PKK Bantaeng didampingi oleh DR H Muchtar Nawir yang merupakan Staf Khusus Bupati Bantaeng Bidang Pertanian, DR Hj Nurlaela MS selaku Konsultan UKM Pemkab Bantaeng dan ahli penelitian pertanian. Kedatangan mereka disambut oleh Sekretaris Jenderal Kemenakertans RI, Ir Abd Wahab Bangkona MSc.
              “Alhamdulillah, kami bisa diterima dengan baik di sini terkait dengan rencana kerja sinergitas program-program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat Bantaeng dalam menyongsong operasionalisasi BLK Bantaeng yang terbesar di Indonesia Timur. Bersama dengan tim terpadu, kami dari Bantaeng mengajukan konsep pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dalam menyikapi perdagangan pasar bebas Asean 2015 mendatang,” kata Hj Liestiaty F Nurdin.
             Dalam pertemuan ini, tim terpadu Pemkab Bantaeng membahas seputar pembangunan prototipe Agro Industri Pangan Lokal sebagai wadah pelatihan tehnik dan manajerial usaha baru bagi angkatan kerja produktif era pasar bebas Asean, yang mana juga membahas seputar kehadiran BLK Bantaeng yang akan menjadi wadah untuk mendidik calon wirausaha baru yang nantinya akan menghadirkan unit Bisnis Profesional dan dapat meningkatkan PAD Bantaeng. Juga berharap BLK Bantaeng ini memberi pembelajaran penerapan Hazard Analysis Critical Crutral Point (HACCP) pada industri hasil pertama tanaman pangan berbasis snack bergizi, berbahan baku hasil pertanian lokal.
            Kehadiran tim terpadu Pemkab Bantaeng disambut hangat oleh Sekjen Kemenakertans RI, Abd Wahab Bangkona, yang sekaligus memerintahkan timnya untuk segera menindaklanjuti usulan Pemkab Bantaeng dalam berbagai hal dengan melakukan pertemuan intens nantinya. Bahkan Sekjen Kemenakertans RI ini segera mengupayakan operasionalisasi BLK Bantaeng yang dimulai dengan program pelatihan berbasis masyarakat. Pihaknya juga akan menyiapkan pelatihan kerja yang dibutuhkan oleh smelter nikel di Bantaeng. “Insya Allah tahun ini kita akan berikan dana lagi untuk melanjutkan BLK Bantaeng senilai Rp 13,4 miliar dan sementara proses lelang dan sekaligus sebagian peralatan pelatihan yang dibutuhkan Bantaeng,” kata Abdul Wahab Bangkona yang juga merupakan alumnus SMA Negeri 1 Bantaeng di era 1970-an. (F.566)majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : STAF SKPD PEMKAB BULUKUMBA IKUTI DIKLAT PBJ

SEBANYAK 40 orang staf dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Bulukumba mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah, di ruang pola Kantor Bupati Bulukumba, Selasa – Kamis (15-17/4).
                Menurut Kepala Bidang Diklat BKDD Bulukumba, Muhammad Guntur, kegiatan ini merupakan upaya pemkab memperkenalkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sudah menggunakan E-Procurement, E-Tendering, dan Purehasing.
                Selain itu juga untuk mengoptimalkan penyusunan dan persiapan kontrak, pengoptimalan pelaporan dan penyelesaian pekerjaan. Secara khusus peserta diklat dibekali dan dilatih tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk pengadaan barang dan jasa yang sifatnya swakelola. “Ini salah satu upaya pemkab mendorong pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Bulukumba,” kata Guntur.
               Ke depan hasil diklat ini diharapkan bisa mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik, sehingga tata kelola pemerintahan di Bulukumba bisa berjalan dengan baik.
              Johny Hari Matung Pailang, salah seorang widyaswara dari Balai Diklat PU Wilayah V Makassar, memberikan materi diklat tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. (F.566) majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : PEMKAB BANTAENG KEMBALI LAKUKAN MUTASI

MUTASI jabatan kembali dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Kali ini mutasi dilakukan terhadap 26 pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemkab Bantaeng, Rabu (16/4).
Para pejabat yang dimutasi tersebut masing-masing Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dissosnakertans) Bantaeng yang selama ini dijabat oleh Syamsul Suli digantikan oleh Syahrul Bayan (SBY), yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Tenaga Kerja Dissosnakertans Bantaeng. Sementara Syamsul Suli sendiri kini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM menggantikan H Bakhtiar yang kini menjadi Asisten III Bidang Administrasi.
               Muslimin yang selama ini menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan mendapat tugas baru sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Bantaeng, menggantikan Ir Abd Rasyid S yang juga mendapat tugas baru sebagai Kepala Dinas PU dan Kimpraswil.
              Pejabat Eselon II lainnya yang dimutasi adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selama ini dijabat H Abd Karim Bagada, diserahkan kepada Sekretarisnya, Asruddin. Jabatan Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dipercayakan kepada Abdi Syam, yang sebelumnya staf pada Sekretariat Pemkab.
             Abdul Karim sendiri mendapat tugas baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pendidikan dan Kesehatan, sedang Asisten III H Maula Akil dipercaya menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan.
             Pejabat lainnya yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wakil Bupati, H Muhammad Yasin, adalah Staf Ahli Bidang Hukum, H Hartawan Zainul Adin, menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta sejumlah pejabat Eselon III dan IV lainnya.
            Wakil Bupati Bantaeng berharap pejabat yang baru dilantik segera membangun komunikasi yang baik agar tim work tetap berjalan sesuai harapan. Menurutnya, hal mendesak yang perlu segera dilakukan adalah mempersiapkan LKPJ. “Segera mengambil langkah konkrit agar LKPJ tersebut bisa segera diselesaikan,” pinta Wabup.
             Ia juga mengingatkan komitmen yang sudah dibangun agar tidak dicederai. “Karena kita berpacu dengan waktu, terlebih persaingan antar negara Asean segera diberlakukan pada 2015. Bila kita tidak siap, kita akan tertinggal. Karena itu bila ada masalah agar segera dikomunikasikan supaya bisa segera ditangani, jangan ditunda-tunda,” katanya. (F.566) majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : BUTTA TOA KEMBALI JUARA AITIS 2014

KABUPATEN Bantaeng kembali sukses meraih juara pertama di ajang pameran kedua (2014) Aplikasi International Tradean De Investment Summit (Aitis) 2014 di JI Expo Kebayoran, Jakarta.
               Prestasi sebagai peserta ajang tahunan aplikasi tersebut langsung diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bantaeng diwakili Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi, Abdul Gani.
              Pameran yang berlangsung dari tanggal 14 April 2014 sebelumnya diikuti 412 peserta yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, Kementerian BUMN, perusahaan swasta dalam negeri dan sejumlah negara sahabat seperti dari negara Asean, Cina dan Australia.
              Menurut Abdul Gani, Pemerintah Kabupaten Bantaeng mempromosikan potensi-potensinya seperti market pengolahan biji nikel yang kini sedang dalam proses oleh PT Titan Mineral Utama. Abdul Gani menambahkan setelah melalui kegiatan-kegiatan ini diharapkan akan dapat menjembatani antara daerah dan investor. (F.566) majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : HUT JENEPONTO KE-151, WAGUB SULSEL RESMIKAN SEJUMLAH PROYEK

WAKIL Gubernur Sulsel, Agus Aripin Nu'mang MS, meresmikan sejumlah proyek sebagai kado HUT Jeneponto ke-151 pada Kamis (1/5). Acara peresmian sejumlah proyek itu dihadiri Wakil Gubernur Sulsel bersama rombongan, Wakil Ketua DPRD Sulsel asal Jeneponto, Wakil Bupati Jeneponto, Ketua DPRD Jeneponto bersama anggota, muspida, para SKPD, pimpinan parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan insan pers.
              Bupati Jeneponto Drs H Iksan Iskandar MSi, mengatakan bahwa program 100 hari kerjanya sementara masih dilaksanakan. “Saya tata dalam kota. Contohnya, lapangan Passamaturukang Jeneponto dirombak pagarnya dan ditata di semua lini. Dari segi perombakan, di beberapa tempat gencar-gencarnya dilaksanakan termasuk pembangunannya. Dan penanaman pohon sudah dilaksanakan di beberapa tempat, termasuk dalam kota Jeneponto”.
             Iksan Iskandar menambahkan bahwa ia masih tetap berharap bantuan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel dalam hal pembangunan demi untuk kemajuan Kabupaten Jeneponto. “Saya masih memerlukan bantuan dari tingkat atas yaitu Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Sulsel,” pintanya.
            Wakil Gubernur Sulsel, Agus Aripin Nu'mang MS, mengatakan, Pemerintah Tingkat I, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel tetap bersedia membantu. “Pak Bupati minta saja apa yang diinginkan, kita tetap membantu kapan saja. Dirgahayu Kabupaten Jeneponto ke-151, semoga semakin jaya ke depan, Amin”. (F.566) majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : SEKKAB SINJAI LANTIK 27 KEPSEK

BUPATI Sinjai yang diwakili Sekretaris Kabupaten (Sekkab), H Taiyeb A Mappasere SH, melantik dan mengambil sumpah 27 Kepala Sekolah (Kepsek) di ruang pola Kantor Bupati Sinjai Rabu, (16/4). Pelantikan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sinjai, Hj Mas Ati, dan sejumlah pejabat lainnya.
              Dari 27 Kepsek yang dilantik terdiri dari satu orang Kepsek Sekolah Kejuruan yaitu SMK 4 Pulau Sembilan, 20 orang Kepala Sekolah Dasar dan satu orang Kepala Sekolah SMP yakni Kepala SMP 3 Sinjai Selatan serta lima orang Kepala Taman Kanak-Kanak. Pelantikan ini sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Sinjai No.V20/114/BKD tanggal 16 April 2014.
              Sekkab Sinjai, H Taiyeb A Mappasere SH, berharap agar para Kepala Sekolah yang dilantik ini bisa menjalankan amanah yang dipercayakan pada mereka ini dengan baik. “Semoga amanah dan tanggung jawab ini betul-betul dijalankan dengan baik agar kualitas pendidikan di Kabupaten Sinjai di era globalisasi saat ini mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita harus dilaksanakan dengan baik, kemudian bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing serta meningkatkan mutu kinerja sesuai program,” kata Taiyeb A Mappasere mewakili Bupati Sinjai. (F.566) majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : “JANGAN POTONG DANA BSM”

KEPALA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Jeneponto, H Khaerul GS Karaeng Kuli, meminta kepada seluruh Kepala Sekolah yang siswanya menerima kucuran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk tidak melakukan pemotongan.
                Menurut Kadispora, pemotongan dana BSM adalah pelanggaran berat bagi Kepala Sekolah. “Kami tidak mau mendengar ada teman-teman yang berproses hukum karena memotong dana BSM,” katanya sambil menambahkan, program nasional ini harus disukseskan untuk menggenjok mutu pendidikan dan terutama untuk menjaga agar tidak ada lagi siswa yang putus sekolah karena tidak ada biaya.
                Dalam hal ini perlu diketahui kalau Jeneponto masih masuk dalam daftar IMP terendah di Sulawesi Selatan untuk bidang pendidikan. “Mari kita mencegah anak didik kita putus sekolah, demi kemajuan bangsa dan negara,” tukas Khaerul GS Karaeng Kuli.
                Siswa penerima BSM di SMA Bangkala Barat, Riswanto dan Minarti, mengatakan dirinya datang ke Bank Sulselbar untuk menerima dana BSM sebesar Rp 500.000,- per triwulan. “Kakak kelas kami juga sudah menerima dan tidak ada pemotongan sepeser pun,” tegas Riswanto diamini Minarti dan puluhan temannya. (F.566) majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : LPM PSIKOGENESIS UNM GELAR DIKLAT JURNALISTIK

LEMBAGA Pers Mahasiswa Psikogenesis Universitas Negeri Makassar menggelar Diklat Jurnalistik Dini (DJD) Sabtu-Ahad (20-21/4) DI gedung SKB Kabupaten Bulukumba. Diklat diikuti oleh 83 siswa dari lima sekolah yang ada di Bulukumba.
Widyastuti Mansyari, Ketua Panitia, mengatakan, meskipun pihak sekolah mempersulit siswanya untuk mengikuti diklat itu tapi pelatihan jurnalistik dini itu tetap berhasil. “Kami berhasil menggelar diklat sampai selesai dengan jumlah peserta 83 siswa,” katanya.
              Dia menyesalkan pihak sekolah. Pasalnya, siswa dipersulit sehingga pihak panitia terpaksa menjemput peserta ke sekolahnya masing-masing dan meminta izin pada pihak sekolah meskipun sudah ada Surat izin dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bulukumba.
             Menurut dia, 20 siswa tidak mengikuti pelatihan karena dilarang oleh pihak sekolah yaitu siswa SMA 9 Bulukumba. Adapun peserta lainnya diijinkan yaitu, siswa dari SMAN 1 Bulukumba, SMAN 7 Bulukumba, SMAN 8 Bulukumba.
             Dia berharap seluruh peserta agar dapat mengaplikasikan ilmu jurnalistik dan menggerakkan media massa yang memiliki kemampuan di sekolahnya secara khusus dan masyarakat secara umum. Mereka diharapkan mampu meretas generasi-generasi jumalis handal di masa mendatang.
            Yuliana, salah seorang peserta dari SMAN 1 Bulukumba, mengaku, setelah mengikuti kegiatan DJD hari pertama, ia baru kali ini mendapatkan ilmu jurnalistik. “Dan ini awal saya mempelajari ilmu jurnalistik,” katanya.
            Sedangkan sekolah yang menjadi pemenang pertama lomba mading jurnalistik LPM Psikogenesis ialah siswa dari MAN I Bulukumba, juara kedua SMAN 8 Bulukumba dan juara ketiga SMAN 1 Bulukumba. Peserta terbaik diperoleh Andi Rabmansyah dari SMAN 1 Bulukumba. (F.566) majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : IMAM MASJID DAN GURU MENGAJI DI SINJAI TERIMA INSENTIF

SALAH satu bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai khususnya di bidang keagamaan, yakni dengan memberikan insentif kepada para imam masjid, guru mengaji, muadzim dan pelaku keagamaan lainnya.
           Sesuai data yang ada, untuk imam masjid yang menerima insentif sebanyak 680 orang dan guru mengaji 615 orang, muadzim 596 orang dan 160 orang untuk penyelenggara jenazah termasuk kepada petugas riayah.
Kepala Bagian Kesra Setdakab Sinjai, A Muh Ikbal, mengatakan, pemberian insentif ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu dan bahkan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah penerima insentif.
           “Jadi, semua yang menerima insentif ini tersebar di sembilan kecamatan dengan besar insentif yang diberikan per bulannya juga bervariasi,” jelasnya usai penyerahan secara simbolis insentif tersebut oleh Sekkab Sinjai, H Taiyeb A Mappasere SH, di gedung pertemuan Sinjai.
           Besaran insentif yang diterima imam masjid Rp 125.000,- per bulan, guru mengaji Rp 125.000,- per bulan, muadzim dan riayah masing-masing mendapatkan Rp 75.000,- per bulan, sedangkan penyelenggara jenazah menerima insentif sebesar Rp 100.000,- per bulan.
“Untuk tahun ini insentif yang diberikan kepada mereka juga kita naikkan atau bertambah Rp 25.000,- untuk semua penerima. Pembagiannya sendiri kita lakukan secara per triwulan dengan jumlah dana yang disiapkan mencapai Rp 800 juta lebih,” terangnya.
          Sementara itu Sekkab, H Taiyeb A Mappasere SH, berharap agar insentif yang diberikan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan lebih meningkatkan tugas dan tanggung jawab masing-masing. “Kita jangan melihat nilainya, yang jelas insentif yang kita berikan ini merupakan wujud perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat khususnya kepada pelaku keagamaan yang ada di Sinjai,” katanya mewakili Bupati Sinjai saat pemberian insentif kepada ratusan imam masjid, guru mengaji, muadzim, petugas riayah dan penyelenggara jenazah untuk tri wulan pertama, Januari-Maret tahun ini, yang berlangsung tertib meskipun hanya dilakukan di satu tempat. (F.566) majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : BUPATI KONAWE KUNKER KE BANTAENG

WAKIL Bupati Bantaeng, H Muhammad Yasin, menerima Bupati Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kery Saiful Konggoasa, yang melakukan kunjungan kerja di daerah tersebut, Kamis (17/4). Wabup Bantaeng didampingi Kadis PU dan Kipraswil, Abdul Rasyid, Kepala Dissosnakertrans, Syahrul Bayan, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Asruddin, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Maula Akil, Kabag Humas dan Protokol, Riesa Meylani, Kabag Pemerintahan Khaeruddin Arsyad, Kabag Keuangan, Abd Rasyid, dan Petinggi PT Titan Mineral Utama.
              Bupati Konawe mengakui kunjungan tidak resminya ini dilakukan karena penasaran dengan perkembangan Kabupaten Banteng. “Saya banyak mendengar tentang Bantaeng, namun baru kali ini ada kesempatan untuk berkunjung langsung. Sebab banyak perusahaan tambang di Konawe yang membangun industri di Bantaeng,” katanya.
              Sementara itu, Wakil Bupati Bantaeng, H Muhammad Yasin, menyambut baik kehadiran Bupati Konawe. “Kami juga berencana melihat langsung pertambangan di Konawe,” kata Muhammad Yasin.
              Kabupaten Konawe, tambah Wakil Bupati Bantaeng, merupakan salah satu daerah yang akan menjadi pemasok bahan baku untuk industri smelter di Kabupaten Bantaeng. (F.566) majalah fakta online

WATAMPONE RAYA : ALAT BERAT BEKAS PU JENEPONTO AKAN DILELANG

DINAS Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Jeneponto, Sulsel, akan melelang sejumlah kendaraan dinasnya berupa alat­-alat berat dengan kondisi rusak berat, tidak layak pakai atau termasuk dalam kategori besi tua. Hal itu dilakukan agar Dinas PU dapat membeli alat berat yang baru.
Kepala Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Jeneponto, Baharuddin, mengatakan, sejumlah alat berat yang menjadi barang rongsokan yang tersimpan di samping PU itu akan dilelang secara terbuka. Pelelangan kendaraan alat berat yang berumur puluhan tahun itu tinggal menunggu persetujuan DPRD Jeneponto. “Karena barang tersebut merupakan aset daerah, kita tidak mau melakukan pelelangan kalau belum ada persetujuan DPRD Jeneponto. Biar pun besi tua, harus ada persetujuan DPRD,” kata Baharuddin.
           Dari hasil lelang barang rongsokan itu nantinya akan dijadikan sebagai modal untuk membeli alat berat yang baru lagi. Pasalnya, untuk membeli alat baru sekarang ini pihaknya tidak punya dana yang cukup besar. “Bayangkan saja, satu kendaraan alat berat seharga Rp 500 juta,” tambah dia.
         Dia menambahkan, ada juga kendaraan alat berat grader dan eskavator yang berada di garasi penyimpanan, kondisinya setengah rusak setengah baik, kedua alat berat tersebut terlalu banyak biaya pemeliharaannya daripada pemasukannya. Apalagi dana pemeliharaan untuk alat berat tidak cukup kalau Rp 100 juta per bulan. Harusnya biaya pemeliharaannya di atas Rp 200 juta per bulan karena kendaraan itu alat yang sangat mahal.          “Tapi kalau ada persetujuan dari pimpinan, maka kita juga akan lelang namun harus mendapat rekomendasi DPRD,” kata Baharudidn.
         Adapun barang rongsokan Dinas PU Jeneponto yang akan dilelang di antaranya Road Grade, Roller Tandeng, Asphalt Sprayer, Stone Grusber dan truk masing-masing 1 unit dengan berbagai merek.
         Sebelumnya diakui bahwa untuk dapat melakukan perbaikan pihaknya hanya meminta anggaran sebesar Rp 500 juta per tahun, jika dibandingkan dengan membeli alat baru. “Bayangkan, untuk empat alat berat saja biaya pembeliannya mencapai Rp 15 miliar, jelas jauh berbeda dengan apa yang kami minta untuk biaya perbaikan setiap tahunnya,” ungkapnya.
         Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Asdin Azis Basoddin Beta, mengatakan, bila melihat kondisi alat berat PU tersebut memang sudah sangat mengkhawatirkan. Karena semua alat berat itu berusia tua sehingga perlu diremajakan. Jika alat berat itu tidak segera diganti maka bagian perlengkapan susah untuk mencapai target PAD. “Boleh saja kita ganti alat berat Dinas PU itu asal tahun ini mampu mencapai target PAD dulu barulah kita masukkan pembelian dalam APBD perubahan tahun ini”. (F.566) majalah fakta online

Tuesday, June 24, 2014

MAKASSAR RAYA : 85 TENAGA HONORER K2 DI MAROS DIDUGA PAKAI SK PALSU

KETUA Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI), Arif Syahrifuddin, mendesak tim verifikasi membatalkan kelulusan 85 tenaga honorer kategori 2 (K2) yang diduga telah memakai SK palsu. Mereka mengaku sebagai guru yang lulus seleksi untuk diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil pada November 2013.
Mereka diduga menggunakan SK pengangkatan palsu. Arif mengatakan data itu diperoleh berdasarkan penelusuran yang dilakukan FPHI bersama Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI), Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan Forum Honorer Indonesia (FHI) di Maros. 
Berdasarkan hasil penelusuran tersebut diektahui ada 85 orang telah menyalahgunakan SK yang dikeluarkan oleh sejumlah kepala sekolah. Dalam SK itu disebutkan mereka diangkat menjadi guru honorer sejak 2004, sesuai dengan persyaratan untuk bisa ikut seleksi Calon Pegawai Negerti Sipil (CPNS). Namun Arif meyakini mereka tidak pernah menjadi guru. “Hasil penelusuran segera kami serahkan kepada tim verifikasi”.
Sebelumnya, ada dua orang yang lulus seleksi berinisial HS dan AN, yang menggunakan SK. Pengangkatan dari sekolah yang seolah-olah merupakan guru SD Negeri 44 Padaria, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Perbuatan HS dan AN diketahui oleh salah satu guru di sekolah itu, yang sudah berstatus pegawai negeri, yaitu Ibu Ratna, yang kemudian melaporkannya ke Polres Maros. “Mereka tidak pernah jadi guru di sini, namanya pun tidak ada dalam daftar guru. Kok bisa lulus seleksi,” ucapnya kepada FAKTA ketika ditemui di Polres Maros sesudah melapor.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Ashar Paduppa, mengaku tidak punya data pembanding tentang CPNS guru–guru K2, terutama yang mengabdi pada tahun 2004. “Yang memiliki data itu hanyalah pihak sekolah masing-masing”.
Ashar menjelaskan, hingga saat ini dari 300 lebih tenaga honorer K2 yang lulus seleksi, sekitar 20 orang dianggap mengundurkan diri karena tidak menyerahkan berkas yang diperlukan untuk pengangkatannya sebagai calon pegawai negeri, termasuk surat pernyataan dari kepala sekolah masing-masing.
Ashar mengatakan, ia baru mengetahui berita ini ketika wartawan FAKTA melakukan konfirmasi mempertanyakan sejumlah tenaga honorer K2 dari kalangan guru yang bermasalah mencapai 85 orang. “Saya sudah berulang kali mengingatkan seluruh kepala sekolah agar tidak main-main dengan hukum, dan apabila ditemukan kepala sekolah yang mengeluarkan rekomendasi atau SK fiktif maka kepala sekolah itu juga akan ikut diproses hukum karena dia membantu melakukan kejahatan atau turut serta sesuai dengan pasal 55 KUHP. Bahkan kepala sekolahnya juga bisa dijadikan pelaku utama memberikan keterangan palsu sesuai dengan pasal 263 dan pasal 276 KUHP”.
           Jika benar 85 orang itu menggunakan SK palsu yang melibatkan kepala sekolah, sanksinya sudah jelas. Selain mereka dinyatakan gugur kelulusannya, kepala sekolah yang mengeluarkan SK palsu itu pun harus ikut bertanggung jawab, dapat dipecat karena membuat surat palsu. (Tim) majalah fakta online

MAKASSAR RAYA : 4 NAPI ANAK KABUR DARI LP MAKASSAR

KEPALA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, Haru Tamtomo, mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim yang akan mengusut penyebab kaburnya empat narapidana anak dari tahanan khusus anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.
Haru mengancam akan memberikan sanksi yang tegas kepada pejabat LP jika terbukti terlibat dalam pelarian para tahanan tersebut. “Bila hasil pengusutan mengidentifikasikan adanya keterlibatan dan kelalaian pejabat LP, pasti akan kami kenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Haru.
Empat tahanan itu adalah S, H, M dan M, semuanya berusia 16 tahun. Mereka kabur setelah menunaikan shalat Jumat di masjid yang terletak dalam kompleks LP pada pekan lalu. Diduga karena longgarnya pengawasan untuk tahanan anak. Bahkan ada dugaan kaburnya tahanan tersebut dibantu oleh orang dalam.
Petugas LP yang terletak di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, itu baru mengetahui hilangnya empat tahanan anak tersebut pada saat dilakukan pergantian regu pengamanan dan dilanjutkan dengan pengecekan para tahanan khusus anak di bawah umur.
Kepala LP Kelas 1 Makassar, Edi Kurniadi, belum dapat memastikan penyebab kaburnya para tahanan yang terlibat kasus pencurian sepeda motor itu. Namun Edi tidak menampik kemungkinan akibat kelalaian petugas. Karena itu kasus tersebut sedang diselidiki hingga para napi anak yang kabur itu ditemukan kembali dan apabila ada petugas LP yang terlibat dalam pelarian mereka maka juga akan dikenakan sanksi yang setimpal. Setidak-tidaknya dia juga akan ditahan sama dengan yang lainnya, sebab itu salah satu kejahatan atau membantu penjahat.
Menurut Edi, pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Polda Sulselbar) untuk membantu mengejar para tahanan yang kabur itu. “Kami juga sudah meminta jajaran Polres dan Polsek agar bisa membantu menemukan pelaku kejahatan walaupun mereka masih di bawah umur”.
            Juru bicara Polda Sulselbar, Kombes Pol Edi Sutendi, berjanji dalam waktu dekat akan mengupayakan penangkapan mereka. Sejumlah tim sudah diturunkan untuk mencari dan mengejar mereka dan apabila ada yang membantu dalam pelariannya atau menyembunyikan para tahanan ini maka dia juga akan ikut ditahan. Sudah disampaikan kepada pihak keluarga 4 anak yang kabur dari LP Makassar itu untuk segera menyerahkan mereka kembali kepada kantor polisi terdekat untuk mengikuti proses hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatannya”. (Tim) majalah fakta online
4 napi anak kabur setelah sholat Jumat