Wednesday, December 23, 2015

LINTAS NGAWI

PEMBANGUNAN TALUD DI DUSUN SIDOMULYO, DESA KANDANGAN, KECAMATAN NGAWI, UNTUK MENAHAN BADAN JALAN DARI KERUSAKAN


DEMI terwujudnya lingkungan jalan yang sehat, bersih, nyaman dan aman, perlu dibangun talud agar tanah tidak longsor dan dapat mengakibatkan banjir. Selain itu jalan tampak lebih bersih indah dan rapi, tidak banyak genangan air masuk ke badan jalan yang membuat jalan menjadi becek.
Hal itu diungkapkan Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Sukiran H.P. “Dusun Sidomulyo, Desa Kandangan, RT.02 RW.05 saat musim penghujan sering terjadi genangan air akibat talud di kanan-kiri badan jalan sudah rusak, tidak berfungsi. Sehingga sangat mengganggu pemakai jalan. Untuk itu pemerintah desa melalui Dana Desa (DD) tahun 2015 memperbaiki talud di dusun tersebut. Tujuan pembangunan talud ini agar tanahnya tidak longsor dan berbahaya bagi warga apabila musim penghujan datang. Selain itu lingkungan jadi tampak indah dan rapi,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Pelaksana Kegiatan Fisik, Parno Rubianto, bahwa pembangunan talud di Dusun Sidomulyo, Desa Kandangan, RT.02 RW.05, itu sepanjang 293 cm x 2 (kanan-kiri), lebar 40 cm dan kedalaman 50 cm. Alokasi dana untuk pembangunan ini sebesar Rp 171.629.415,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah). “Pelaksanaan pembangunannya sesuai dengan RAB dan tidak menyimpang dari bestek agar apabila ada pemeriksaan tidak ada masalah,” jelasnya. (Prastiwi) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS NGAWI

SALURAN DRAINASE SANGAT PENTING DIBANGUN DI DUSUN KETANGGI KIDUL, DESA KARTOHARJO, KECAMATAN NGAWI, 
UNTUK MENANGGULANGI TERJADINYA BANJIR


PEMBANGUNAN saluran drainase sangat penting, karena air mempunyai pengaruh yang buruk untuk jalan. Antara lain apabila terjadi hujan, jalan menjadi jelek dan becek jika badan jalan tidak cepat kering dan jalan akan mudah terputus (pavement erosions) bila air dibiarkan melintangi permukaan jalan. Untuk itulah perlu dibangun saluran drainase yang bagus dan berkualitas.
Hal itu dikatakan Kepala Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Suwarjono. “Saluran drainase sangat penting dibangun di Dusun Ketanggi Kidul RT.02 RW.04 karena saluran drainasenya sudah rusak berat dan riskan banjir. Tujuan pembangunan ini untuk menanggulangi terjadinya banjir. Selain itu jalan akan menjadi rusak bila air dibiarkan mengalir di tengah jalan dan jalan menjadi bergelombang bila pondasi jalan tidak kering. Saluran drainase yang dibangun air pembuangannya dialirkan ke arah barat menuju Sungai Madiun,” ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskan Udin Widarso selaku Tim Pelaksana Kegiatan Fisik (Pembangunan Saluran Drainase) bahwa pembangunan drainase di Dusun Ketanggi Kidul RT.02 RW.04, Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, itu alokasi dananya diperoleh dari pemerintah pusat yaitu Dana Desa (DD) tahun 2015 sebesar Rp 137.168.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Pembangunannya dimulai pertengahan September 2015 selama satu bulan (30 hari) dan dikerjakan sesuai dengan bestek/RAB,” ujarnya. (Prastiwi) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS NGAWI

PEMERINTAH DESA KASREMAN, KECAMATAN GENENG, MEMBANGUN

TALUD PENAHAN TANAH UNTUK MENAHAN EROSI DAN BANJIR


TALUD Penahan Tanah (TPT) adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk menstabilkan kondisi tanah tertentu yang rawan erosi dan banjir. Jenis konstruksinya antara lain pasangan batu dengan mortal, pasangan batu kosong, beton, kayu, dan sebagainya. Fungsi utama dari konstruksi TPT adalah menahan tanah yang berada di belakangnya dari bahaya erosi/longsor akibat berat tanah dan berat air.
Kepala Desa Kasreman, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Sukoco, menjelaskan, pembangunan TPT sangat emergency untuk segera dibangun karena sebentar lagi musim penghujan, di mana Desa Kasreman rawan banjir yang mengakibatkan tanah menjadi erosi/longsor. “Dusun yang rawan banjir adalah Dusun Balerejo dan Dusun Karangrejo yang setiap tahun terkena musibah banjir. Untuk itulah pembangunan TPT diutamakan di dua dusun tersebut. Manfaat TPT ini dibangun agar jalan tidak menjadi rusak apabila terkena air hujan dan jalan tidak menjadi bergelombang serta becek karena air hujan bisa mengalir  ke saluran drainase menuju sungai Madiun. Hal itu karena TPT yang dibangun dari DD tahun 2015 ini sangat baik dan berkualitas,” jelasnya.
Sedangkan Kijing Wahono selaku Tim Pelaksana Kegiatan Fisik Pembangunan menambahkan bahwa Dana Desa tahun 2015 yang diperoleh dari pemerintah pusat memang digunakan untuk pembangunan Talud Penahan Tanah (TPT) yang lokasinya di Dusun Balerejo dan Dusun Karangrejo, Desa Kasreman, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. “Volume TPT itu panjangnya 380 x 2 lebar 30 cm bawah 50 cm dan tingginya bervariasi antara 70 – 90 cm. Alokasi dananya sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pengerjaannya sesuai dengan bestek/RAB”. (Prastiwi) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS NGAWI

DESA TEGUHAN, KECAMATAN PARON, MEMBANGUN INFRASTRUKTUR TALUD JALAN DARI DANA DESA TAHUN 2015


UNTUK meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung terwujudnya pembangunan di Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, maka bantuan dana desa tahun 2015 yang diperoleh Desa Teguhan salah satunya digunakan untuk membangun infrastruktur berupa talud jalan.
            Hal itu diungkapkan Kepala Desa Teguhan, Supriyono. “Pembangunan talud jalan sangat diharapkan warga Dusun Teguhan, Desa Teguhan, karena jika musim hujan jalan ini sering longsor dan air sering meluber membuat jalan becek sehingga sulit dilalui kendaraan. Dengan adanya pembangunan talud akan terwujud lingkungan yang sehat, bersih, aman dan tidak longsor sehingga jalan yang dilalui warga masyarakat baik dengan kendaraan R4, R2 dan jalan kaki menjadi nyaman,” ungkapnya.
            Lebih lanjut dijelaskan Teguh Antowi selaku Tim Pelaksana Kegiatan Keuangan bahwa pembangunan talud ini lokasinya di Dusun Teguhan RT.06, RT.07 dan RT.08 RW.01 dengan volume panjang 400 m, lebar bawah 50 cm, tinggi 60,78 cm dengan alokasi dana sebesar Rp 68.657.000,- (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). “Pelaksanaan pembangunannya dimulai pertengahan September 2015 dengan alokasi waktu 90 hari. Pembangunan talud jalan ini dikerjakan sesuai dengan bestek/RAB,” jelasnya. (Prastiwi) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS NGAWI

PEMBANGUNAN JALAN PAVING DI DESA DAWU, KECAMATAN PARON, BERPENGARUH TERHADAP PENINGKATAN RODA PEREKONOMIAN MASYARAKAT


JALAN merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan masyarakat. Karena dengan adanya kondisi jalan yang rusak, baik jalan poros desa, jalan lingkungan atau gang akan sangat berpengaruh terhadap transportasi. Untuk itu pembangunan sarana dan prasarana jalan desa harus diutamakan karena sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan roda perekonomian masyarakat desa.
             Hal itu diungkapkan Kepala Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Suwito. “Dengan adanya sarana dan prasarana jalan yang memadai, maka akan dapat membuka akses usaha dalam segala bidang khususnya home industry dan pertanian yang menjadi unggulan di Desa Dawu menjadi lebih lancar sehingga derajat kehidupan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Untuk itu Dana Desa (DD) tahun 2015 yang diperoleh dari pemerintah digunakan untuk pembangunan jalan paving yang lokasinya di Dusun Blimbing, Desa Dawu, yang sangat dibutuhkan warga masyarakat untuk akses usahanya,” ungkapnya.
             Lebih lanjut dikatakan Sumarno selaku Tim Pengelola Kegiatan Keuangan bahwa pembangunan jalan paving yang diperoleh dari Dana Desa tahun 2015 itu berlokasi di Dusun Blimbing, Desa Dawu, RT.06 dan RT.08 RW.03, sepanjang 400 m, lebar 3,4 m dengan alokasi dana sebesar Rp 175.300.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). “Pembangunannya dimulai awal September 2015 dan dikerjakan sesuai dengan bestek/RAB,” ujarnya. (Prastiwi) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS NGAWI

PEMBANGUNAN JALAN MAKADAM DI DUSUN NANGGALANDESA BABADAN, KECAMATAN PARON, GUNA MENINGKATKAN PRODUKSI PERTANIAN


PEMBANGUNAN jalan makadam di area persawahan sangat dibutuhkan masyarakat petani dalam upaya memudahkan akses transportasi untuk mengangkut hasil panen dari sawah dalam upaya meningkatkan usaha produksi pertanian. Pembangunan jalan makadam adalah pengerasan jalan dengan cara memberi dua macam lapisan batu-batuan sebagai lapisan dasarnya dari batu sungai yang kasar diatur padat dan di atasnya ditimbuni kerikil yang halus hingga permukaannya keras.
            Hal itu diungkapkan Kepala Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Joko Setyono. “Dana Desa tahun 2015 yang diperoleh dari pemerintah pusat di antaranya digunakan untuk pembangunan jalan makadam. Pembangunan jalan makadam ini sangat dibutuhkan masyarakat Desa Babadan, khususnya Dusun Nanggalan, sebagai sarana transportasi mengangkut hasil panen sawah sampai di rumah di mana selama ini jalan yang dilalui kalau musim penghujan banyak genangan air dan sangat becek. Selain itu juga digunakan sebagai prasarana penghubung antarwilayah menuju jalan raya yang berbatasan dengan Desa Gentong, Kecamatan Paron, untuk menjual hasil panennya keluar desa yang berdampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat petani Desa Babadan, ungkapnya.
           Lebih lanjut dijelaskan Mugianto selaku Tim Pengelola Kegiatan Keuangan, bahwa jalan makadam ini sumber pembiayaannya dari Dana Desa tahun 2015 dengan volume panjang 800 meter dan lebar 2,5 meter dengan alokasi dana sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Pembangunan jalan makadam ini berlokasi di Dusun Nanggalan, Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, RT.01 dan RT.02 RW.07 yang pembangunannya dimulai awal Oktober 2015 dan dilaksanakan sesuai dengan bestek/RAB, jelasnya. (Prastiwi) web majalah fakta / majalah fakta online

IKLAN

web majalah fakta / majalah fakta online

LAPORAN KHUSUS

APA KABAR PGRI ?



PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) kembali berulang tahun, 25 November 2015. Tentu saja keberadaannya tak lepas dari peran guru. Bagaimana kiprahnya ?
Kepsek SMAN 15 Surabaya, Drs K H Khoiril Anwar, mengatakan bahwa organisasi PGRI bagi guru masih tetap bermanfaat sebagai wadah aspirasi guru karena secara konkrit PGRI menampung suara guru dan sebagai sarana pengembangan profesi guru di luar intitusi pemerintah. “Oleh karena itulah PGRI tidak perlu dibubarkan, namun dioptimalkan”.
Khoiril Anwar berharap ke depan PGRI bisa bekerja sesuai AD-ART. Sehingga PGRI dapat selalu dilibatkan dalam plus-minus pendidikan.

Kepala SMAN 15 Surabaya, Drs Khoiril Anwar
Sedangkan Kepala SMAN 16 Surabaya, Drs Hari Sutanto, berharap agar PGRI dapat terus memperjuangkan nasib guru. Misalnya, TPP jalan terus, guru-guru terus dilatih lewat kompetensi atau UKG.
Menurut Hari, saat ini PGRI tetap masih relevan. Walaupun begitu Hari mengatakan antara guru dengan PGRI kurang adanya koordinasi. Terbukti akan membahas soal pendidikan tak ada media sosialnya. Misalnya, PGRI tidak punya website. Sehingga kesenjangan terjadi. Oleh karena itulah Hari berharap adanya komunikasi yang jelas antara guru dan PGRI lewat media sosial seperti website.
“Siapa saja pengurus PGRI Surabaya saja dan menjabat berapa tahun, guru-guru tidak ada yang tahu. Karena memang tidak ada publikasi sama sekali,” katanya sambil menambahkan, PGRI jangan dibubarkan tapi lebih diefektifkan lagi.

Kepala SMPN 52 Surabaya, Drs R A Sukmo Darmono
Senada disampaikan Kepala SMPN 52 Surabaya, Drs R A Sukmo Darmono. Ia mengaku tak begitu tahu pengurus PGRI Surabaya atau PGRI Kecamatan Sukolilo. Padahal PGRI itu wadah untuk mencari solusi atas segala permasalahan guru dan PGRI sebagai wadah aspirasi guru.
Menurut Sukmo, PGRI wajib berperan sentral di dapodik karena selama ini dianggap kurang. Ia pun mengaku tidak tahu soal kegiatan PGRI. Walaupun begitu, Sukmo tidak menyetujui kalau PGRI dibubarkan, tetapi dioptimalkan saja mengingat belum optimal. Dan agar efektif, Sukmo menyarankan agar PGRI menambah semacam koordinator wilayah (korwil) agar efektif atau optimal.

Kepala SMPN 40 Surabaya, Efendi Rantau SPd MPd
Secara terpisah, Kepala SMPN 40 Surabaya, Efendi Rantau SPd MPd, mengatakan bahwa peranan PGRI selama ini belum sinkron dengan kebijaksanaan Diknas Kota Surabaya. Padahal, kegiatan PGRI tidak bisa dilakukan sendiri. Misalnya, masalah guru yang masih banyak dikeluhkan oleh diknas, bukan PGRI.
Menurut Efendi, selama ini PGRI kurang efektif mengingat banyak berbeda kepentingan dan kebijaksanaan dengan Diknas Kota Surabaya. Misalnya, UKG dan workshop, PGRI mestinya mendahulukan keprofesionalan guru. PGRI seharusnya seiring dengan Diknas Kota Surabaya soal kebijakan tersebut. Untuk itulah PGRI harus ditata ulang atau peranannya di dunia pendidikan harus dioptimalkan.
Effendi berharap ke depan PGRI bisa menjembatani keprofesionalan guru. Misalnya, soal kriteria guru yang banyak unggul. Kalau itu dijalankan, Efendi yakin ke depan guru-guru bisa lebih sejahtera dan pas dengan tujuan sila kelima Pancasila yakni ‘’keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’’.

Kepala SMPN 11 Surabaya, Drs H Masykur Hasan MSi
Kepala SMPN 11 Surabaya, Drs H Masykur Hasan MSi, mengatakan bahwa PGRI masih efektif dan kalau ada kekurangannya perlu diperbaiki. Soal TPP dan UKG, misalnya, bagaimana PGRI ke depan dapat menyikapi untuk meningkatkannya ? PGRI belum mewujudkan eksistensinya secara nyata dan belum menyentuh langsung. Menurut Masykur bahwa PGRI saat ini ibaratnya ‘’hidup segan mati pun tak hendak’’. PGRI merupakan organisasi profesi namun berstatus relawan karena semata-semata soal anggaran organisasi yang minim. Padahal, seharusnya PGRI sebagai organisasi profesi didukung oleh anggotanya.
Masykur berharap ke depan PGRI menjadi organisasi profesi yang menjadi lembaga yang betul-betul berbintang sehingga guru-guru yang lemah dapat meningkatkan kompetensinya karena adanya azas kepentingan. (F.543) web majalah fakta / majalah fakta online

IKLAN

web majalah fakta / majalah fakta online

IKLAN

web majalah fakta / majalah fakta online

Monday, December 21, 2015

MADURA RAYA

LAGI, IPK2M TEMUKAN KEJANGGALAN DALAM PLOTING REHAB SD DI SUMENEP

SDN Campor Timur

SDN Ambunten Tengah dan SDN Banjar Barat
INSTITUT Penindakan Kriminal dan Korupsi Madura (IPK2M)  menemukan indikasi kejanggalan dalam ploting  pembangunan atau rehabilitasi sekolah dasar  (SD) di Sumenep. Indikasi kejanggalan itu meliputi tidak diterimanya pengumuman tentang penunjukan lokasi yang sudah baku oleh kepala UPT setempat. “Ini untuk dana bansos APBN  tahun anggaran 2015/2016,” kata Imam Hidayat, Ketua IPK2M, kepada Tim Majalah FAKTA.
Dalam hasil investigasi IPK2M, menurut Imam, ditemukan sejumlah   sekolah yang seharusnya berhak menerima bantuan malah tak dapat.  Sebaliknya, justru sekolah yang bangunannya masih tergolong bagus atau masih layak pakai mendapatkan bantuan bansos yang nilainya ratusan juta rupiah.
“Seperti SDN Campor Timur yang beberapa waktu lalu mendapat musibah terjangan angin puting beliung hingga saat ini belum mendapatkan bantuan  rehab. Padahal sudah diusulkan oleh kepala UPT-nya. Sudah gedungnya cuma satu, muridnya 55 anak,” kata Imam.
Dihubungi via ponselnya, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ambunten, H Ridwan, membenarkan yang dikatakan Imam. Bahkan, menurut Ridwan, tak hanya SDN Campor Timur, namun juga SDN Ambunten Tengah yang kini  gedungnya disangga dengan tiang bambu karena dikhawatirkan ambruk.
“Saya telah melaporkan ke dinas tentang keberadaan kedua sekolah  tersebut. Malah pada rakorbang yang dihadiri oleh aparat Disdik Sumenep,  Bapak Kades Campor Timur mengusulkan agar SDN Campor Timur dapat diplot   untuk memperoleh rehab, karena terkena musibah angin puting beliung. Namun nyatanya sampai kini kami masih belum mendapatkan dana bansos, sedangkan  jumlah SD sebanyak 27 lembaga,” ungkap Ridwan.
Sementara SDN Banjar Barat di Kecamatan Gapura berdasarkan temuan   IPK2M mendapatkan dana bansos tahun ini senilai Rp 490 juta. “Nominal itu dari info guru yang kita telusuri dan ternyata benar. Ironisnya, dengan jumlah murid 30 anak dan 6 orang guru, ditambah dengan kondisi bangunan yang masih layak pakai, malah dapat bantuan rehab. Ini kan terbalik,” kata Imam Hidayat.
Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gapura, Ainul Yakin, ketika dimintai  konfirmasi membenarkan jika beberapa SD di lingkungan UPT yang dipimpinnya mendapatkan dana bansos. Dari 16 lembaga SD yang ada, total  yang dapat,  menurut  Yakin, ada 3 lembaga dengan 4 gedung. “Tapi saya tidak tahu kok bisa dapat. Bahkan waktu diseleksi dan diverifikasi oleh kabid  dikdas beberapa waktu  lalu, saya juga tidak mengetahui,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, H A Shadik, hingga saat ini masih belum bisa dimintai keterangan.
Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Sumenep, Fajarisman, ketika ditemui  mengatakan, jika perolehan pembangunan atau rehab itu berdasarkan data dapodik.
Padahal, seperti yang dikatakan Imam Hidayat, secara prosedur, proses penetapan sekolah penerima bantuan tidak semata-mata berdasarkan data  dapodik.  “Ya tidak hanya berdasarkan itu saja, tapi juga meliputi usulan Disdik  Propinsi, usulan Disdik Kabupaten atau Kota dan atau usulan dari masyarakat.  Kemudian Disdik Kabupaten atau Kota melakukan Seleksi dan Verifikasi  Kelayakan Sekolah Calon  Penerima  Bantuan. Itu dapat  menetapkan secara   langsung sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Untuk lebih jelasnya baca Juknis Pelaksanaan Rehab Ruang Kelas SD Tahun 2015. Dan  untuk selanjutnya kami hanya berharap semuga aparat penegak hukum cukup  piawai dalam mengungkap masalah ini,” paparnya.
Perlu  diketahui, dari 27 kecamatan se-Kabupaten Sumenep terdapat 580 SD dan hanya 21 lembaga yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi, masing-masing 3  ruang. Bantuan tersebut merupakan bantuan dana  bansos  (Bantuan Sosial) APBN  tahun anggaran 2015/2016. Sedangkan dari bantuan DAK (Dana  Alokasi Khusus) sebanyak 72 lembaga memperoleh bantuan rehab/RKB (Ruang Kelas Baru). (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online

MADURA RAYA

Pasarkan Produk Lokal UMKM, Pemkab Sumenep Kerja Sama Dengan Indomart


KERJA sama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumenep dengan salah satu perusahaan bisnis retail minimarket Indomaret di Sumenep, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Usaka Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memproduksi jajanan lokal.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Drs Hadi Soetarto MSi, pada acara Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Dinas Perindustrian Kabupaten Sumenep dengan Indomaret di Hal Indomaret Desa Kolor, Sumenep, Kamis (22/10).
“Mudah-mudahan dengan kerja sama ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi Indomaret dan UKM, namun juga kepada masyarakat Sumenep secara luas,” ungkapnya.
Diakui, sebenarnya Pemkab Sumenep sudah membuka Gerai Arya Wiraraja sebagai salah satu ikhtiar membantu UMKM di Sumenep dalam memperluas jaringan pemasaran. Namun, dengan adanya kerja sama dengan perusahaan waralaba yang memiliki toko modern tersebut akan semakin menambah peningkatan pemasaran produksi lokal di Sumenep.
Hanya saja, tegas mantan Kepala Bappeda Sumenep ini, pihaknya berharap kepada para pengusaha UMKM di Sumenep agar dengan kerja sama yang telah dijalin tersebut harus terus diimbangi dengan produksi yang lebih inovatif dan kreatif.
“Diharapkan dengan adanya tempat pemasaran yang lebih luas tentunya harus semakin ditingkatkan pula hasil produksi lokal yang dijual, baik dari sisi rasa dan kemasan,” tambahnya. (ainur) web majalah fakta / majalah fakta online

MADURA RAYA

Dispertan Targetkan Tahun 2016 Programkan Petani Gunakan Peralatan Modern


KEPALA Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep, Jatim, Ir Bambang Heriyanto MSi, mengaku optimis Kabupaten Sumenep akan sukses mendukung swasembada pangan berkelanjutan yang diprogramkan pemerintah pusat. Salah satu upaya yang dilakukan dengan terus menggenjot peningkatan hasil produksi pertanian. Karena itu pihaknya berupaya mendatangkan alat inovasi di bidang pertanian yang sangat membantu petani. Seperti mesin penanam padi dan  mesin perontok padi yang sudah dilakukan uji coba pada panen raya lalu.
“Sebab terbukti dengan mesin modern tersebut petani semakin terbantu, karena cukup duduk mesin sudah bisa mengerjakan tugasnya tanpa kerja keras petani lagi,” ungkapnya.
Menurutnya, alat mesin yang baru diuji coba beberapa tahun ini di Sumenep merupakan salah satu produk unggulan dari Dinas Pertanian untuk mendukung program dari pemerintah pusat terhadap kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam upaya khusus peningkatan swasembada pangan berkelanjutan.
Bambang yakin dengan bantuan peralatan pertanian berupa program omvam, artinya omvam itu bagaimana meningkatkan produksi dengan benih-benih yang bersertifikat yang bisa menghasilkan produksi tinggi kemudian dalam bidang omvam itu ada pengelolaan hasil pertanian.
Dalam program tersebut tidak hanya berupa mesin penanam dan perontok padi saat panen, namun juga dilengkapi peralatan mesin pertanian lainnya. Sehingga petani di Kabupaten Sumenep sudah bisa menjadi petani modern dan tidak hanya mengandalkan peralatan tradisional.
“Kami memprogramkan di tahun 2016 para petani bisa menikmati fasilitas sebagai petani modern," tambahnya. (ainur) web majalah fakta / majalah fakta online

INFO JATIM

Pakde Karwo Pun Geram

Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo alias Pakde Karwo
TEWASNYA Salim Kancil membuat geram Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo. Pakde Karwo pun minta polisi harus mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan seorang petani penolak tambang di Desa Selok Awar-awar, Kabupaten Lumajang, tersebut. Orang nomor 1 di Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur (Jatim) itu menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembalasan dengan kekerasan. "Kami (sudah) minta kapolda mengusut itu, jangan sampai ada lagi kekerasan. Jika ada masalah hukum harus diselesaikan dengan hukum," kata Pakde Karwo kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi (28/9). 
Pakde Karwo menambahkan jika polisi telah menemukan siapa yang bertanggung jawab atas insiden ini maka penindakan harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sejauh ini Pakde Karwo mengaku terus berkoordinasi dengan polisi yang menangani kasus tersebut. "Yang jelas ini masalah hukum," katanya.
Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, katanya, juga berjanji akan melarang penambangan pasir yang merusak lingkungan dan dilakukan secara ilegal. Tetapi, jika memang penambangan tersebut telah mendapatkan izin maka akan dilaksanakan pemantauan tentang proses penambangan tersebut.
UU RI No. 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kewenangan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang semula ada di tangan bupati dan walikota, dialihkan ke pemerintah pusat dan provinsi. Akan tetapi jika izin usaha pertambangan tersebut telah dibuat sebelum ada aturan tersebut maka tidak dapat dilakukan pencabutan. "Hal ini karena aturan tersebut tidak dapat berlaku mundur ketika ada perubahan, maka sesuai UU tersebut jika ada perjanjian pertambangan setelah UU tersebut berlaku kami akan laksanakan aturan sesuai UU itu dan pemprov yang akan menerbitkan izin usaha pertambangan dengan aturan yang diperketat," ujar Pakde Karwo.
Oleh karena itu, jelas Pakde Karwo, proses secara hukum pidana tetap berlangsung secara semestinya dan diusut tuntas oleh polisi. Sedangkan untuk izin usaha pertambangannya akan diberikan jika syarat-syarat yang sesuai di dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan penetapan WIUP telah terpenuhi. "Kalau pertambangannya legal ya jalan kalau ilegal ya harus diberhentikan, normatifnya sesuai aturan kan seperti itu," katanya.
Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya, Fatkhul Khoir, menduga polisi membiarkan adanya peristiwa tersebut. Hal ini karena pada tanggal 10 September, beberapa orang petani yang diwakili oleh Tosan dan Salim telah melaporkan adanya ancaman pembunuhan terhadap para penolak tambang kepada Polres Lumajang. "Akan tetapi laporan tersebut tidak ada tindak lanjut. Kasat Reskrim Polres Lumajang memang turun ke lapangan tapi hanya melakukan koordinasi, tidak berusaha mencari siapa yang melakukan ancaman tersebut," katanya.
Oleh karena itu, Kontras meminta Mabes Polri segera mengambil alih kasus tersebut. Hal ini karena jika kasus tersebut tetap ditangani oleh Polres Lumajang maka akan dipandang sebagai tindakan kriminalisasi biasa bukan karena adanya perencanaan pembunuhan dan intimidasi karena melakukan protes terhadap adanya tambang. "Kami juga minta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk turun melindungi keluarga korban. Kami juga minta Komnas HAM juga segera turun melakukan identifikasi kasus tersebut," katanya.
Dua warga Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, diduga menjadi korban penyerangan sekelompok orang. Aksi kekerasan ini menimbulkan satu korban tewas dan satu orang kritis. Korban tewas adalah Salim, 52 tahun, warga Dusun Krajan II. Sedangkan korban yang kritis adalah Tosan, 51 tahun, warga Dusun Persil. Keduanya terlibat dalam aksi menolak penambangan pasir di Desa Selok Awar-awar. Kedua korban ditemukan di tempat terpisah, berjarak sekitar tiga kilometer satu sama lain. Keduanya mengalami luka akibat dihantam benda tumpul. Salim ditemukan tewas dalam keadaan kedua lengannya terikat dengan posisi tengkurap dan kepala menoleh ke sebelah kiri. Luka parah diderita di bagian kepala hingga darah keluar dari telinga, hidung, dan mulut. Adapun Tosan ditemukan dalam kondisi terluka parah dan saat berita ini dibuat masih dirawat di ICU Rumah Sakit Bhayangkara. (F.809) web majalah fakta / majalah fakta online


INFO JATIM

DPRD Jatim Kutuk Keras Pembunuhan Salim Kancil

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo
KETUA Komisi A DPRD Provinsi Jatim, Freddy Poernomo, menegaskan, pihaknya mengutuk keras terhadap pelaku pembunuhan aktivis lingkungan Salim Kancil, secara kejam dan keji.
Menurutnya, pembunuhan kejam itu dilakukan di depan masyarakat. Ironisnya, kejadian itu dilakukan di depan anak-anak sekolah. ”Saya miris dengan aksi pembunuhan aktivis yang terjadi di Desa Awar-awar, Kabupaten Lumajang, itu. Pihak DPRD Jatim berjanji mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas para eksekutor dan aktor intelektual di balik kasus tersebut,” tegasnya.
Memang, tragedi berdarah yang terjadi di Kabupaten Lumajang yang menewaskan Salim Kancil, dan temannya, Tosan, mengalmi luka parah itu mendapat perhatian serius dari semua kalangan. Tak terkecuali wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD Provinsi Jatim juga angkat bicara.
Komisi A DPRD Jatim bidang hukum dan pemerintahan pun melakukan hearing, (1/10), dengan memanggil keluarga para korban, tokoh masyarakat Lumajang, aparat kepolisian, dan instansi pemerintah yang terkait guna membahas untuk mengungkap tragedi berdarah yang terjadi di Desa Selok Awar-awar, Lumajang, tersebut.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi A, Miftahul Ulum, mengatakan, dalam hearing ini dewan merekomendasikan agar penambangan pasir galian C di Lumajang, baik yang berijin maupun yang tak berijin untuk sementara waktu ditutup. Mengingat suasana di daerah tersebut tak kondusif dan dikhawatirkan jika diteruskan akan terjadi kembali tragedi berdarah.Untuk sementara waktu aktivitas tambang pasir yang dilakukan di daerah Lumajang ditutup sambil mengungkap semua tersangka dan dalang intelektual di balik peristiwa keji tersebut,” tandas politisi PKB ini.
Hasil hearing yang dipimpin Ketua Komisi A, Freddy Poernomo, menyatakan, bahwa komisi A akan mengusulkan ke pimpinan DPRD Jatim untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengungkap siapa dalang intelektual di balik peristiwa yang sangat keji tersebut. Karena tak menutup kemungkinan ada keterkaitannya dengan oknum, mulai pejabat pemda setempat, aparat kepolisian hingga dari kalangan legislatif, baik DPRD tingkat kabupaten maupun provinsi.
Seperti diberitakan, kasus pembunuhan Salim Kancil yang terjadi pada Sabtu (26/9) telah menggegerkan Tanah Air. Tragedi di Lumajang, Jawa Timur, ini pun sontak menyita perhatian tak hanya dari masyarakat biasa tapi hingga Presiden Joko Widodo.
Salim Kancil adalah seorang petani di Selok Awar-awar, Pasirian, Lumajang, Jatim. "Kekerasan dan tewasnya Salim adalah salah satu bukti bahwa perlindungan terhadap warga yang ingin mempertahankan lingkungan dan kehidupannya masih belum terjamin," ujar Koordinator Badan Pekerja KontraS Surabaya, Fatkhul Khoir (29/9).
Dari penuturan Fatkhul itulah kemudian didapatkan gambaran mengerikan saat kejadian berlangsung. "Saya bersama teman-teman turun (ke lokasi) pada hari Minggu. Saat itu suasana masih sangat mencekam," kata Fatkhul.
Dari keterangan sejumlah saksi (warga) kepada Fatkhul, pada Sabtu pagi itu, Salim masih di rumah dan didatangi sekelompok orang dengan gelagat tak baik.
Salim kemudian 'ditangkap', diikat dan kemudian diseret menuju balai desa setempat. Menurut berbagai kesaksian, jarak antara rumah Salim dan balai desa sekitar 2 km.
Di perjalanan, kelompok massa ini memukuli Salim dengan peralatan yang mereka bawa. Warga ketakutan melihat aksi sadis tersebut. Setibanya di balai desa, kelompok ini masih terus memukuli Salim dan menyeretnya masuk. Ironisnya, di sana masih cukup banyak anak-anak yang sedang mengikuti kelas PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Namun aksi kekerasan terus berlangsung. Tubuh Salim bahkan dilaporkan disetrum berkali-kali. Seperti tak puas, dengan peralatan yang sudah ada, kelompok ini bahkan menggergaji bagian tubuh, termasuk leher Salim.
Ajaib. Siksaan gergaji dan setrum seolah tak mempan. Kelompok tersebut seperti kian tertantang. Mereka kemudian membawa Salim menuju arah pemakaman. 
Di tempat ini, Salim disebutkan kembali diserang dengan berbagai senjata. Setelah kelompok ini memakai batu, Salim pun tumbang. Mengetahui hal itu, mereka kemudian memukulkan batu ke kepala Salim berkali-kali. Innalillahi, di situlah Salim akhirnya tewas dengan posisi tertelungkup. Kayu dan batu berserakan di sekitarnya.
"Almarhum memang punya ilmu kebal. Dia berguru kepada seseorang yang biasa dipanggil kiai," kata Fatkhul.
Seperti diketahui, sebelum mendatangi Salim, kelompok itu juga sudah 'berurusan' dengan rekan Salim bernama Tosan. Tak jauh beda, Tosan juga dianiaya. Sedikit lebih beruntung, Tosan tak sampai tutup usia atas aksi sadis kelompok tersebut.
KontraS sangat menyesalkan peristiwa ini. Salim Kancil dan Tosan dikenal sebagai petani yang peduli lingkungannya. Mereka adalah bagian dari petani yang dari awal bersuara lantang menolak penambangan pasir di desa mereka. Mereka menilai penambangan pasir telah mengakibatkan kerusakan dan mengancam produksi pertanian warga, khususnya di Selok Awar-awar. "Kami akan terus mengawal dan memperdalam kasus ini," tutur Fatkhul. (F.809) web majalah fakta / majalah fakta online

IKLAN

web majalah fakta / majalah fakta online

ADVETORIAL KOTA KEDIRI

“JALAN EMAS BERNAMA PRODAMAS”

Peluncuran PRODAMAS di GOR Joyoboyo Kediri
ANGAN-angan masyarakat akan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan harapan kini mulai bisa dinikmati oleh warga Kota Kediri. Keterbatasan sarana dan prasarana lingkungan dapat segera dipenuhi dan ditangani serta penyelenggaraannya sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, tanpa harus menunggu waktu lama untuk mewujudkannya.
PRODAMAS (Program Pemberdayaan Masyarakat) adalah instrumen baru dalam strategi dan kebijakan pembangunan di Kota Kediri. Pola yang dilakukan sangat khas karena mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Program yang lebih dikenal dengan “Program Rp 50 Juta Per RT Per Tahun” ini diluncurkan oleh Walikota Kediri di Gedung Olah Raga (GOR) Joyoboyo Kota Kediri, Rabu (4/3/2015). Pencanangan program itu mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat.
PRODAMAS merupakan program unggulan Pemerintah Kota Kediri untuk menumbuhkembangkan, menggerakkan prakarsa, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Basis kegiatan PRODAMAS berada di wilayah RT (Rukun Tetangga), sehingga kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan bisa dengan mudah diwujudkan. Selain itu juga berpotensi untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Kediri.
Semua usulan kegiatan murni berasal dari aspirasi dan ide warga yang digali dari Forum Rembug Warga di setiap RT. Lingkup kegiatan yang dapat didanai dari PRODAMAS meliputi aspek pembangunan dan pengadaan bidang infrastuktur, sosial dan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan serangkaian kegiatan implementasi dalam PRODAMAS dilakukan secara serentak sejak awal Maret 2015 di seluruh RT di Kota Kediri. Alokasi dana sebesar Rp 50 juta tersebut diadministrasikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di kelurahan yang bersangkutan, sehingga mempermudah pelaporan keuangan.
Hingga bulan Oktober 2015, pelaksanaan PRODAMAS sudah berjalan dengan baik di hampir seluruh kelurahan yang ada di Kota Kediri. Dan, yang membanggakan, masyarakat secara swadaya memberikan dukungan sangat antusias, yang mengalir baik berupa materi maupun tenaga.
Sementara pelaksanaan kegiatan PRODAMAS tahun anggaran 2015 terus bergulir, masyarakat Kota Kediri juga telah bersiap-siap untuk mempersiapkan pelaksanaan tahun berikutnya, di mana perencanaan untuk tahun 2016 sudah dilaksanakan pada bulan Agustus lalu.
Semua kalangan kini berharap agar pembangunan melalui PRODAMAS dapat berlangsung secara berkelanjutan, demi menjamin keberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Kediri. (RIED) web majalah fakta / majalah fakta online