Walikota
Surabaya, Tri Rismaharini, saat menerima penghargaan
dari Mendagri, Tjahjo
Kumolo. (Foto: Rilis)
|
BERTEPATAN dengan peringatan
Hari Otonomi Daerah XIX, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memberikan
penghargaan kepada daerah dengan kinerja terbaik. Pemerintah Kota (Pemkot)
Surabaya menjadi satu dari sepuluh pemerintah kota di Indonesia yang oleh kemendagri
dinilai telah berhasil mengelola manajemen pemerintahan daerah secara optimal.
Penghargaan tersebut diberikan Menteri Dalam
Negeri, Tjahjo Kumolo, kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, di sela-sela
upacara Hari Otonomi Daerah XIX yang digelar di lapangan kantor Kemendagri,
Jakarta, Senin (27/4). Selain Walikota Surabaya, beberapa kepala daerah yang
juga menghadiri peringatan ini antara lain Gubernur Jatim, Soekarwo, Walikota
Semarang, Hendrar Prihadi, serta
sejumlah sekda dari berbagai kota.
Pemberian penghargaan itu berdasarkan hasil
Evaluasi Kinerja Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2013. Melalui evaluasi tersebut
diketahui ada tiga provinsi, sepuluh kabupaten dan sepuluh kota.
Untuk
tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur
dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan kategori kota yang diberikan
penghargaan yakni Surabaya, Blitar, Cimahi, Depok, Madiun, Mojokerto,
Probolinggo, Samarinda, Semarang, dan Yogyakarta. Sementara untuk kabupaten ada
Bantul, Kulon Progo, Kutai, Lamongan, Pasaman, Pinrang, Purbalingga, Sidoarjo,
Sleman dan Tuban.
“Ibu walikota menyampaikan terima kasih
kepada semua SKPD, kawan-kawan di Pemkot Surabaya yang telah bekerja maksimal
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harapan ibu walikota, penghargaan
ini bisa memotivasi semua SKPD untuk terus meningkatkan kinerja,” terang Kabag
Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser, (28/4).
Dijelaskan Fikser, ada banyak aspek yang
menjadi penilaian dari kemendagri. Dan, Pemkot Surabaya menjadi salah satu pemerintah
daerah yang dinilai bagus dalam hal manajemen pemerintahan. “Ada banyak aspek
yang menjadi dasar penilaian. Termasuk pelayanan publik yang transparan, cepat
dan juga inovasi yang dihasilkan,” sambung Fikser.
Sebelumnya,
mendagri dalam peringatan Otoda ke-XIX berharap penghargaan tersebut
bisa memacu daerah otonomi lain agar juga bisa berprestasi. “Hasil ini harus
diperhatikan untuk memacu daerah lain untuk berprestasi. Monitoring dan evaluasi secara teratur, mengukur
keberhasilan dan tingkat kemajuan pemda dalam prinsip otonomi daerah dan
penyelenggaraan urusan pemerintahan," jelas Tjahjo.
Mendagri juga berharap laporan keuangan
daerah pada tahun 2015 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun
2014 lalu, hanya 36 persen daerah yang mempertanggungjawabkan keuangan
daerahnya. "Kami ingin (laporan) pertanggungjawaban keuangan daerah di
tahun anggaran 2015 ini rapornya tidak merah, karena tahun kemarin saja hanya
36 persen daerah yang mampu mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya,"
sambung mendagri seperti dikutip dari website resmi Kementerian Dalam Negeri RI.
(Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online
No comments:
Post a Comment