INFO JATIM : DPRD Jatim Sesalkan Kebocoran Soal UNAS

Petugas menunjukkan lembaran kertas bocoran Unas 2015

KOMISI E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyesalkan adanya kebocoran soal Ujian Nasional (UNAS) Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di beberapa wilayah di Jatim. Misalnya, di Jember, Situbondo dan Surabaya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Moch Eksan SAg, di DPRD Jatim, Rabu (6/5), menengarai ada mafia UNAS, mengingat untuk percetakan soal-soal UNAS hanya ditunjuk beberapa saja oleh kemendikbud. “Jujur kebocoran soal UNAS dinilai sudah menjadi isu lama. Namun saat ini bukan lagi isu karena setiap tahun selalu muncul kebocoran soal UNAS. Kunci jawaban yang beredar itu adalah bukti nyata jika memang ada kebocoran. Oleh karena itu kami meminta agar pemerintah mengevaluasi semua pelaksanaan UNAS ini,” ujarnya.

Menurutnya, terlepas beredarnya kunci jawaban itu benar atau tidak, namun kalau kunci jawaban sudah beredar artinya semua harus dipertanggungjawabkan. "Sudah bukan rahasia umum, UNAS itu adalah proyek besar. Pencetakan soal UNAS itu dananya besar," kata Eksan, politisi asal Partai Nasdem ini.

Jika setiap jenjang sekolah peserta UNAS rata-rata 1 juta siswa, sudah bisa dihitung berapa besar anggaran yang hanya untuk mencetak soal dan kunci jawabannya. Apalagi UNAS selama ini masih belum bergeser dari paradigma lama. Gengsi-gengsian dan reputasi sekolah ditentukan oleh UNAS. Pemahaman inilah yang keliru. “Kebocoran soal itu harus disudahi. Mafia pendidikan dan mafia UNAS harus dihentikan. Harusnya kisi-kisi soal disiapkan ke setiap sekolah. Ini salah satu solusi agar kebocoran soal tak ada lagi," tegasnya.

Ia menambahkan, ada masalah mendasar dalam pendidikan di Indonesia. Ada gap dan tidak meratanya pendidikan antar-sekolah dan guru yang berpusat di pusat kota. Ada sekolah favorit dan tidak favorit. Begitu juga infrastruktur pendidikan. Seharusnya ada kebijakan pemerataan pendidikan, sehingga tidak ada lagi adanya kebocoran soal UNAS.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im, mengaku prihatin dengan adanya kebocoran kunci jawaban UNAS SMP itu. Evaluasi total dalam pelaksanaan UNAS harus dilakukan. "Pasca pelaksanaan UNAS 2015, Komisi E akan memanggil kepala dinas pendidikan dan sejumlah pihak terkait untuk mengevaluasi secara total pelaksanaan UNAS yang banyak menemui permasalahan ini. Mulai dari UNAS online yang sempat ngadat sampai adanya kebocoran soal hingga beredarnya kunci jawaban," ungkap politisi dari Fraksi PAN ini.

Suli menegaskan, selama ini UNAS selalu menjadi kepentingan bisnis dari pemerintah pusat karena pengendali utama UNAS mulai dari pencetakan hingga distribusi soal UNAS semua dikendalikan pusat, akibatnya terjadi permainan dalam proses itu. "UNAS ini sebenarnya menjadi lahan para mafia pendidikan dalam mengeruk keuntungan, dari percetakannya saja bisa dilihat betapa besar keuntungan yang mereka dapatkan. Karena UNAS dilakukan di seluruh Indonesia dan ada beberapa mata pelajaran. Untuk Jatim saja siswa SMA yang mengikuti UNAS mencapai 1 juta lebih. Artinya, sistem ini harus diperbaiki, mungkin dengan disubkan ke daerah atau seperti apa yang penting untuk memotong rantai mafia UNAS," ujarnya. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online