Mahasiswa Universitas
Karimun dan STIE Cakrawala saat demo di DPRD Karimun |
DENGAN menggunakan sepeda
motor, puluhan mahasiswa dari Universitas Karimun dan STIE Cakrawala mendatangi
DPRD Karimun (21/5). Dengan membawa berbagai poster, mereka mempertanyakan
peran dewan sebagai wakil rakyat dalam menyikapi persoalan yang dihadapi masyarakat. Mereka
juga minta adanya transparansi terhadap
penggunaan anggaran dana hibah serta
pemberian beasiswa kepada mahasiswa.
Menurut mereka, sesuai dengan
yang diamanatkan oleh undang-undang anggota DPRD memiliki fungsi legislasi, bujeting dan
pengawasan. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD bisa dilakukan terhadap semua
lembaga yang menerima kucuran dana yang berasal dari APBD maupun APBN maupun hal-hal lain yang mencakup kepentingan
umum.
Namun fungsi pengawasan yang melekat di DPRD Karimun dinilai belum dijalankan
secara maksimal. Para anggota DPRD
Karimun dinilai masih tidur sehingga tidak melihat kesengsaraan masyarakat.
“Salah satunya masih minimnya pengawasan terhadap transparansi anggaran
pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang dilakukan oleh SKPD terkait,” ungkap Lutfi,
salah satu orator dalam aksi unjuk rasa.
Didirikannya Universitas
Karimun untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia yang tercantum pada 4
azas pada pembangunan Kabupaten Karimun.
Hal tersebut juga telah menpengaruhi naiknya jumlah penyandang gelar S1.
Namun,
kenyataannya, yang dialami para mahasiswa di Universitas Karimun sangat minim
perhatian dari pemerintah. Hal itu cukup berbeda dengan yang dirasakan oleh mahasiswa yang kuliah di
luar Karimun. Mereka selain diberi mess, juga mendapatkan bantuan beasiswa.
“Sedangkan mahasiswa yang kuliah di daerahnya sendiri dan dinilai telah mengangkat nama daerahnya karena telah
berdirinya sebuah universitas, seperti dianaktirikan,” ujarnya.
Anggota DPRD Karimun,
Zaizulfikar, pada pertemuan dengan para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk
rasa mengatakan,”Kami selaku anggota DPRD Karimun tidak tidur terhadap
persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Fungsi DPRD hanya sebatas
pengesahaan anggaran, sedangkan pengguna anggaran ada di eksekutif. Namun jika
ada mahasiswa menemukan penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran dana yang dianggarkan, kami akan langsung mengecek
serta memanggil SKPD yang dilaporkan. Mahasiswa
sebagai salah satu kalangan intelektual telah banyak memiliki gagasan dalam
sebuah perubahan pemerintahan diharapkan bisa bersama-sama ikut serta mengawasi
setiap kebijakan pemerintah serta kegiatan yang bersumber dari uang rakyat”.
Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa
dua perguruan tinggi di Karimun ini mendapat pengawalan dari pihak kepolisian
Polres Karimun. Mulai orasi hingga pertemuan, mahasiswa diberi akses
menyampaikan kritikan, keluhan dan tuntutannya dengan tertib. (F.942) web majalah fakta / majalah fakta online
No comments:
Post a Comment