Tuesday, July 21, 2015

ADVETORIAL BADUNG : GDE AGUNG TERIMA PENGHARGAAN BPK MENJELANG PURNA TUGAS

Segera tuntaskan berbagai catatan yang menjadi rekomendasi BPK RI 
dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan 
yang lebih baik di masa mendatang
SECARA berturut-turut Pemkab Badung pernah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011 dan tahun 2012, serta sempat jeda dengan opini tidak wajar atas LHP LKPD tahun 2013, dan kini Pemkab Badung kembali meraih opini WTP atas LHP LKPD tahun 2014.
Atas kerja keras segenap jajaran Pemkab Badung itulah BPK RI Perwakilan Bali memberikan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang meraih opini WTP atas hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun 2014.
Piagam penghargaan yang ditandatangani Anggota VI BPK RI, Prof Dr Bahrullah Akbar MBA, itu diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Arman Syifa MAcc AKCA, kepada Bupati Badung, A,A Gde Agung, di ruang pertemuan Kantor BPK RI, Kamis (4/6).
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Arman Syifa, menjelaskan bahwa pada tahun 2015 BPK RI telah melaksanakan tugas konstitusional yakni melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Badung tahun 2014. “Kami memberikan apresiasi atas langkah-langkah serta upaya-upaya perbaikan yang sangat signifikan yang telah dilakukan oleh Bupati Badung beserta segenap jajaran Pemkab Badung,” kata Arman Syifa.
Menurutnya, pemeriksaan oleh BPK ini ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung tahun anggaran 2014 dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). “Dari hasil pemeriksaan selama dua bulan, maka BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas neraca Pemkab Badung per tanggal 31 Desember 2014 di mana laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sehingga Pemkab Badung berhasil meraih opini tertinggi yakni WTP,” katanya.
Bupati Gde Agung, usai menerima piagam penghargaan, mengungkapkan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada segenap tim pemeriksa BPK yang telah melaksanakan tugas profesional dan konstusionalnya dalam melakukan pemeriksaan di Kabupaten Badung.
Terkait Opini WTP yang merupakan opini tertinggi ini, Bupati Gde Agung mengungkapkan, dalam perjalanan sejarah pemerintahan di Badung sejak awal menjabat Bupati Badung, ia telah berhasil meraih 3 kali opini WTP, walaupun pernah jeda untuk tahun 2013 dengan opini tidak wajar. Dari opini tidak wajar yang pernah diraih itu bukan membuat pemkab terpuruk namun justru segenap jajaran dengan dukungan dewan menjadi bangkit kembali untuk melakukan perbaikan dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan sesuai dengan rekomendasi BPK RI.
“Opini WTP berturut-turut kemudian pernah dinilai tidak wajar, bukan membuat kami terpuruk apalagi frustasi namun justru kami jadikan sebagai pemantik dan pemicu semangat bersama untuk melakukan berbagai pembenahan. Alhasil atas kerja keras yang sungguh-sungguh serta terukur ini akhirnya opini WTP dari BPK atas LKPD tahun 2014 kembali berhasil kita raih,” jelasnya.
Berkenaan dengan penghargaan oleh BPK yang diterimanya, Bupati Gde Agung yang sebentar lagi akan purna tugas memandangnya sebagai legasi atau warisan yang baik bagi Pemerintah Kabupaten Badung, yakni dengan meninggalkan tugas dan jabatan dalam kondisi masyarakat yang semakin makmur dan sejahtera.
Di bagian lainnya Gde Agung juga mengungkapkan bahwa apa yang menjadi rekomendasi dalam LHP atas LKPD tahun 2014 ini akan dijadikan acuan untuk melakukan pembenahan guna terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik, efektif, efesien dan akuntabel.
Kepada segenap jajaran Pemkab Badung termasuk dengan DPRD Badung, bupati juga menyampaikan rasa apresiasi yang mendalam serta ucapan terima kasih atas kerja keras seluruh staf sehingga opini WTP dapat diraih kembali seraya mengingatkan untuk segera menuntaskan berbagai catatan yang menjadi rekomendasi BPK RI dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik di masa mendatang.

Turut hadir pimpinan DPRD Badung, Wakil Ketua DPRD Badung, I Ketut Suiasa dan I Made Sunarta, pejabat struktural BPK RI Perwakilan Provinsi Bali serta pejabat terkait di lingkungan Pemkab Badung di antaranya Inspektur, Luh Suryaniti, Sekwan, I Made Wira Dharmajaya, Kabag Keuangan, I Ketut Gede Suyasa, Kabag Humas dan Protokol, A A Gede Raka Yuda, dan Kabag Perlengkapan dan Aset Daerah, I Wayan Puja. (Ist) web majalah fakta / majalah fakta online

No comments:

Post a Comment