SURABAYA RAYA : 18 Perusahaan Tak Sesuai Izin Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

Syaifuddin Zuhri,
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya

SAAT sidak di sepanjang Jalan Mastrip, ungkap Syaifuddin Zuhri, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, ditemukan sedikitnya 18 perusahaan yang izinnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Modusnya, macam-macam, mulai dari manipulasi data dan luasan pabrik, sampai perluasan wilayah perusahaan atau pabrik yang tidak dilaporkan kembali.

Ketidaktransparanan sejumlah perusahaan itu, jelas Syaifuddin, berpotensi merugikan keuangan negara, utamanya pajak. Seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun pajak hasil produksinya.

Ia lantas mencontohkan sebuah pabrik kertas di wilayah itu, yang luasnya saat ini mencapai 26 hektar, tapi yang dilaporkan hanya 18 hektar. Bahkan, izinnya sudah mati sejak 2011. Juga ada pabrik yang luas sebenarnya 2,5 hektar tapi yang dilaporkan hanya separonya.

“Itu baru di wilayah Mastrip, belum di kawasan industri lainnya seperti Margomulyo, Rungkut dan Romo Kalisari. Kami sangat yakin pasti akan ditemukan kasus yang sama,” ucapnya, Rabu (10/6).

Komisi C DPRD Surabaya mendesak pemerintah kota kembali meneliti ikhwal perizinan pabrik-pabrik di Kota Pahlawan. Sebab, disinyalir izin-izin yang dikantongi bermacam perusahaan itu sudah mati (kedaluwarsa), atau sudah tidak lagi sesuai peruntukan.

Persoalan perizinan pabrik itu disampaikan setelah Komisi C DPRD Surabaya melakukan sidak ke sejumlah pabrik di sepanjang Jalan Mastrip. Hasil sidak, ditemukan sedikitnya 18 perusahaan tidak mengantongi izin, atau ada juga izin yang dipegang tapi sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.

Syaifuddin  menyatakan, sebagai kota perdagangan dan jasa, pendapatan daerah tentunya juga dari sektor ini. Jika banyak pabrik tak berizin, atau izinnya masa berlakunya sudah habis atau sudah tak sesuai peruntukan, maka pundi-pundi pendapatan untuk Pemkot Surabaya pasti akan berkurang.

“Kemampuan APBD saat ini Rp 7,2 triliun. Jika seluruh perusahaan dan pabrik tertib, kami yakin kemampuan APBD Kota Surabaya bisa mencapai Rp 12 triliun,” tandas Syaifudin Zuhri. (F.809) web majalah fakta / majalah fakta online