Wednesday, March 16, 2016

SOLO RAYA

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO BUKA RAPAT DINAS LARWASDA 2015

RAPAT Dinas Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 merupakan agenda Inspektorat Kabupaten Sukoharjo yang  dilaksanakan di Pendopo Graha Satya Praja (GSP) pada beberapa hari lalu,  Selasa pagi (24/11). Acara Rapat Dinas dipimpin dan dibuka oleh Pj Bupati Sukoharjo, Drs Agus Santosa, serta dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Inspektur Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Inspektur Pembantu Wilayah II, Ketua DPRD, Pj Sekda dan Asisten Sekda Kabupaten Sukoharjo, Staf Ahli Bupati Sukoharjo serta Inspektur Kabupaten/Kota se-Subosukowonosraten.
Inspektur Kabupaten Sukoharjo, Drs Joko Purnomo, dalam laporan penyelenggara serta paparannya mengatakan, rapat gelar pengawasan ini bertujuan memberikan informasi hasil-hasil pemeriksaan dalam rangka pembudayaan pengawasan serta mensosialisasikan hasil-hasil pengawasan sehingga para pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan semakin memahami arti pentingnya pengawasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Serta bermaksud memaparkan hasil-hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2014 dan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
Acara ini diikuti kurang lebih 200 undangan yang terdiri dari Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Camat se-Kabupaten Sukoharjo, Kepala UPTD Dinas Pendidikan se-Kabupaten Sukoharjo, Kepala Puskesmas, Kepala Desa/Lurah secara selektif, Kepala Sekolah di Kabupaten Sukoharjo secara selektif, Kepala Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo serta Lurah Pasar secara selektif.
Pj Bupati Sukoharjo, Drs Agus Santosa, berharap kepada semua Kepala  SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk bersinergi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang akan datang mendapat kriteria opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini yang baik akan diperoleh, jika pekerjaan yang dilakukan itu tertata dengan baik dan sesuai aturan. Seluruh stakeholder harus memiliki rasa kepedulian.
"Saya yakin, jika kita bekerja sama, berkonsolidasi dan berkomitmen semua rekomendasi ini dapat kita capai,” ungkapnya.
Kepala Inspektur, Drs Joko Purnomo, dalam paparannya mengatakan bahwa perlu peningkatan peran pengawasan melekat oleh atasan langsung, pencegahan dini terhadap penyimpangan dan perlu peningkatan peran APIP sebagai mitra kerja dan konsultan. Dan perlu peningkatan kapasitas atau kapabilitas aparatur pemeriksa seiring meningkatnya kualitas dan kuantitas tugas pemeriksa. Perlu juga peningkatan pemahaman dan ketaatan para pengelola keuangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online

No comments:

Post a Comment