Monday, April 18, 2016

LINTAS BANYUWANGI

Ijin Karaoke Banyuwangi Hanya Untuk Keluarga,
Karaoke Cafe De Heroes Tetap Jalan ?

CAFE De Heroes Johanes alias Jojo yang selama ini dikenal menjadi tempat karaoke, dipastikan tak mempunyai ijin alias ilegal. Tempat hiburan yang terletak di Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, ini menurut catatan pihak terkait dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi memang tak berijin ataupun telah menyalahgunakan ijin.
Plt Kepala Disbudpar Banyuwangi, Muhammad Yanuar Bramuda, mengatakan, De Heroes yang berada tepat di depan SPBU Jalan Raya Petahunan, Desa Jajag, itu dipastikan tidak mempunyai ijin karaoke. “Izin yang dimiliki izin hotel dan fasilitasnya,” beber Bramuda kepada FAKTA.
Perkataan Bram itu akan dibuktikan dengan menindaklanjuti penyalahgunaan ijin tersebut dengan melakukan sidak di lapangan. “Tentu saja kami dari Disbudpar bersama instansi terkait segera melakukan tindakan tegas,” kata Bram.
Informasi café ataupun karaoke Heroes masih tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa walau sedikit terkesan buka-tutup menyusul razia satpol PP dan aparat kepolisian serta pihak terkait lainnya beberapa waktu lalu.
Namun informasi yang lain mengatakan, kalaupun café tersebut nekad tetap beroperasi menyusul adanya pertemuan antara Kasatpol PP Banyuwangi dengan pemilik café Heroes didampingi komponen masyarakat.  Sayangnya belum dijelaskan apa hasil dari pertemuan tersebut ?
Café yang dikesankan menyediakan purel ABG ini juga sempat dikabarkan kurang profesional dalam melayani keluhan pelanggan. Jojo, panggilan pemilik café Heroes, melontarkan kata-kata kasar sedikit ancaman di hadapan salah satu pengunjung, Yuliar (30), yang komplain karena kurang nyaman dengan pelayanan cafe tersebut karena listriknya sering mati. “Kamu nggak usah banyak komplain, jangankan kamu yang orang biasa, aparat saja tak sikat jika macam-macam di sini,” kata Yuliar menirukan kata-kata Jojo saat itu.
Tidak itu saja, menurut Yuliar, Jojo juga sempat menyebut salah satu nama oknum anggota polisi yang pernah disikatnya karena telah mengganggu usahanya.

Sementara Plt Kasatpol PP Kabaupaten Banyuwangi, Nuril Falah, kepada FAKTA mengatakan, café atau karaoke Heroes memang tidak berijin. Namun, menurut Nuril, kendala café itu dalam melegalisasi ijin karaokenya berkaitan dengan perda tentang karaoke terbuka yang sudah dilarang di Banyuwangi. “Ijin karaoke di Banyuwangi hanya untuk keluarga,” katanya kepada Hayatul Makin dari FAKTA. (F.512-vn) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS BANYUWANGI

Polantas Resahkan Masyarakat, Kasatlantas Janji Menindak

Seorang petugas polantas saat “beraksi” di Jl Diponegoro
FAKTA di Banyuwangi sempat mencatat berbagai “aksi” polantas dengan bersimbol tugas operasi terkesan menjebak pengendara kendaraan bermotor. Mereka berada di lokasi jalan tikungan yang terbatas sudut pandangnya oleh pengendara ranmor. Operasi lalu lintas yang seyogyanya menjadi pelayanan bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan polantas dan memberikan terapi disiplin berlalu lintas pada masyarakat justru berbalik menjadi momok yang dirasa meresahkan masyarakat, 
Di Banyuwangi, beberapa jalan sering menjadi tempat polantas “beraksi”. Seperti di Jl Srono, Jl Kepiting tikungan timur Taman Patung Kuda, Jl Gatot Subroto tikungan mendekati Hotel Ketapang Indah, atau di depan dealer mobil Mayangsari Sukowidi, tikungan Jl Dr Sutomo menuju Jl Dipenogoro tepatnya timur kantor pos atau depan Gesibu Blambangan, dan lain-lain.
Di Jl Diponegoro, tepatnya depan Gesibu Blambangan yang sering jadi lokasi operasi untuk pengendara dari arah selatan yang semestinya dilarang. 
Satuan polantas menghentikannya dengan alasan memberi peringatan. Anehnya, petugas justru melakukan tilang kepada pengendara bermotor dan sidang di tempat yang dihakiminya sendiri dengan mengenakan denda Rp 50 ribu. “Ini bukan operasi, Mas, tapi peringatan bagi pengendara,” jelas petugas kepada FAKTA yang berada di lokasi.
Ranmor yang mengalami laka lalin gara-gara pengendara lain
ketakutan dengan operasi lalin, dinaikkan ke mobil pick up
Tindakan arogan kurang ramah petugas pun ditemui FAKTA ketika pengendara mobil melintas di jalur polisi yang sedang operasi di Srono. Oknum petugas itu berbicara dengan nada ketus, melemparkan STNK ke dashboard mobil pengendara yang ternyata surat-surat mobil dan SIM-nya lengkap. “Kalau mau nilang, tilang saja, jangan ngoceh kayak gitu, dia itu petugas bukan orang jalanan,” gerutu si pengendara mobil kepada FAKTA.  
FAKTA juga mencatat bahwa akibat trauma masyarakat terhadap kesan mencari-cari dari si petugas maka pengendara motor pun langsung berbalik arah sehingga menyebabkan kecelakaan lalin pada pengendara yang lain. Akibatnya, operasi polantas hari itu pun langsung bubar. “Sepeda motor yang hancur depannya dibawa petugas,” kata SN kepada FAKTA yang saat itu berada di lokasi kejadian.
Seorang petugas polantas mengejar wanita pengendara yang mau belanja di Indomaret  
Lain halnya operasi di Ketapang. Petugas tidak saja menghentikan setiap pengendara yang melintas dengan cara tidak sopan layaknya pelaku kriminal. Bahkan kamera FAKTA “menangkap” seorang petugas berlari menyeberang jalan mengejar pengendara dua wanita berboncengan yang memakai helm. Dua pengendara yang sudah turun dari kendaraannya itu berjalan ke halaman Indomaret di Ketapang dan mau belanja, terkejut saat petugas polentas mendatang mereka dan meminta surat-surat kendaraannya dengan kasar. Padahal surat-suratnya lengkap.
“Jadinya kok malah meresahkan masyarakat begini ya. Wartawan sebagai corong masyarakat mestinya memberitakan hal ini agar polisi berubah, kasihan juga kan masih banyak polisi yang baik,” kata Durahim, warga setempat.
Rahman, mahasiswa asal Jember, juga merasa prihatin. “Ini sudah jadi masalah umum di masyarakat. Mental polantas yang seperti itu memang perlu diperbaiki agar tidak merusak citra polisi,” katanya.

Saat dikonfirmasi FAKTA, Kasatlantas Banyuwangi, AKP Samirin, berjanji akan menindak bawahannya yang berlebihan dalam menjalankan tugas. “Silahkan laporkan saja, akan kami tindak dan usut,” janjinya. (F.512) web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS BANYUWANGI

Terlambat Dan Diragukan Kualitasnya,
Proyek JLS Dilaporkan Ke Kejati Jatim

PERSOALAN proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) yang ada di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan nama kegiatan pembangunan jalan Glenmore sampai Kendeng Lembu yang seharusnya selesai pada Desember 2015 tampaknya akan berlanjut kepada lembaga penegak hukum. Ketidaklaziman keterlambatan penyelesaian serta kualitas proyek itu menjadi bahan untuk dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jatim di Surabaya.
Pekerjaan yang mestinya selesai Desember 2015 itu Januari 2016 pengerjaannya masih 40-45 %. Proyek tersebut dikerjakan konsorsium PT Gorip Nanda Guna, KSO dan PT Brantas Abipraya (Persero). Proyek JLS tersebut dibiayai APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2015 senilai Rp 64.467.280.409.  
Ironisnya, akibat kelalaian tersebut, justru pihak pelaksana diduga bermain mata untuk disetujui diberi perpanjangan waktu. Alibi yang diduga digunakan saat mengajukan perpanjangan waktu, pelaksana mengklaim saat tanggal 27 Desember 2015 telah mengerjakan proyek tersebut seakan-akan sudah mencapai 51 %.
“Mereka bohong, petugas PU juga tahu, tapi mereka mengiyakan karena biasa bersekongkol,” kata sumber ketika bersama beberapa wartawan untuk kesekian kalinya meninjau lokasi pekerjaan proyek JLS.        
Parahnya lagi, proyek JLS itu diduga banyak kesalahan di lapangan. Namun  karena ada kongkalikong maka dikondisikan sehingga pengawas dari dinas maupun konsultan pengawas terkesan membiarkan pekerjaan yang diduga banyak kesalahan tersebut. Termasuk bahan campuran yang kurang maupun bahan material yang berserakan di jalanan.
Di antara kesalahan pekerjaannya adalah pekerjaan lantai kerja sudah banyak yang rompal dan pecah-pecah (rusak) tapi tetap dipasang beton concrete.
Belum lagi bahan material seperti besi berserakan di luar (tidak ditutup terpal). Ironisnya, direcykit kantor yang mestinya hanya untuk ruang rapat dan pengetikan serta administrasi, juga untuk bahan material karena perusahaan tidak menyiapkan gudang untuk bahan material. Berbagai kesalahan itu tidak pernah mendapat  teguran dari pihak yang terkait.
“Kita kumpulkan bahan dan sudah selesai untuk dilaporkan kepada Kejati Jatim di Surabaya," kata MN dengan sejumlah bukti, foto dan bahan untuk sample.
Pengawas lapangan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim, Sony, yang dikonfirmasi mengatakan, soal lantai kerja yang retak-retak harus dibongkar. 
“Pekerjaan itu sudah terlambat dan lantai kerja yang rusak kata Pak Sony harus dibongkar, tapi nyatanya nggak dibongkar, itu bohong. Mereka kan sudah bersekongkol,” kata MN. (F.512-sc) web majalah fakta / majalah fakta online

MADURA RAYA

Musaheri Dipecat Sebagai Ketua STKIP PGRI Sumenep Lapor Kejaksaan

Kampus STKIP PGRI Sumenep
PENOLAKAN Musaheri terhadap pemecatannya sebagai Ketua STKIP PGRI pada tanggal  8 Januari 2016 dengan SK No.01/B.4/PPLP PT-PGRI/SK/I/2016, yang dilakukan oleh Abu Imam, Ketua  PPLP  (Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan) PT PGRI Sumenep, menimbulkan persoalan hukum.
            Pasalnya, Musaheri tidak terima dan melaporkannya ke kejaksaan karena  dipecat dan disalahkan melaksanakan kelas jauh  serta dinyatakan telah  melanggar Statuta  STKIP PGRI Sumenep dengan tidak membuat SPJ sejak tahun 2012 sampai dengan  tahun 2015. Padahal Musaheri telah mengantongi MoU (Surat Perjanjian Bersama) Tanggal 27 Desember 2011 No.12/PPLP.PT/STKIP/Smp/XII-2011, yang menyatakan di antaranya pasal 1 ayat 1; “Pengelolaan keuangan STKIP PGRI Sumenep terhitung bulan Januari 2012 dilakukan oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA (Musaheri) sesuai ketentuan yang disepakati bersama”. Pasal 1 ayat 2; ”PIHAK KEDUA diberi kepercayaan sepenuhnya mengelola Dana STKIP PGRI Sumenep sesuai keputusan dimaksud oleh PIHAK KESATU (Sunardi/Ketua PPLP PT PGRI yang lama)”.
Abu Imam (Ketua PPLP PT PGRI Sumenep) saat ditemui Amin Djakfar dari FAKTA mengatakan bahwa dirinya memperoleh SK sebagai Ketua PPLP PT PGRI Jawa Timur pada tanggal 8 Mei 2015 dan dilantik pada tanggal 27 Mei 2015 bertujuh dengan pengurus lainnya. Dan untuk selanjutnya telah disampaikan SK PPLP PT PGRI Sumenep tanggal 16 Juni 2015 No.01 /PPLP PT PGRI/SK/VI/2015 yang memutuskan mencabut Surat Perjanjian Bersama No.12 /PPLP-PT/STKIP/Smp/XII-2011 tentang pengelolaan keuangan oleh Satuan Pendidikan.
”Jika berkaitan dengan pemberhentian Saudara Musaheri selaku Ketua IKIP PGRI Sumenep, silahkan berhubungan dengan Saudara Novel, karena kami sudah menunjuknya selaku pengacara kami,” ungkap Abu Imam.
Novel SH selaku pengacara PPLP PT PGRI saat ditemui FAKTA mengatakan, PPLP PT PGRI Sumenep mengeluarkan SK Perberhentian DR Musaheri MPd pada tanggal 8 Januari  2016 dengan alasan :  1. Karena melaksanakan kelas jauh yang mendapatkan teguran dari Kopertis Wilayah VII.   2. Melanggar Statuta  STKIP PGRI Sumenep, tidak membuat SPJ sejak tahun 2012 s/d tahun 2015. 3. PPLP PT PGRI Sumenep telah melakukan panggilan selama 3 kali dan baru dihadiri pada pemanggilan ketiga, dan membuat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran lagi. 4. Pernyataan tersebut  ternyata tidak ditepati,  terbukti tetap  saja melakukan pelanggaran kelas jauh dan tidak melakukan LPJ. 5. PPLP PT PGRI Sumenep mengajukan surat pada  tanggal 4 Januari 2016 tentang beberapa pelanggaran tersebut ke  PPLP PT PGRI Jatim dan mengeluarkan rekomendasi persetujuan untuk dilakukan  pemberhentian terhadap Ketua STKIP PGRI Sumenep.

“Kami menunggu sejak tanggal 3 Januari 2016 barangkali ada langkah-langkah konkrit dari Ketua IKIP PGRI Sumenep. Namun ternyata tidak ada. Jika menganggap karena sudah ada Surat Pejanjian Bersama, yang tidak boleh dilupakan bahwa pengangkatan selaku Ketua IKIP PGRI harus dilakukan oleh PPLP PT PGRI sehingga harus ada laporan rutin tentang pengelolaan keuangan dalam bentuk LPJ. Jangan sampai terjadi LPJ keuangan tidak ada, laporan  pengelolaan keuangan tidak ada," ungkap Novel. (Amin Djakfar) web majalah fakta / majalah fakta online

MADURA RAYA

Kebersihan Lingkungan Jadi Perbincangan Serius Musdes Pandian 2016

DESA Pandian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, sukses melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) 2016 di Balai Desa setempat. Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Pemerintahan Setdakab Sumenep. Drs H Sustono MM, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setdakab Sumenep, Drs Ali Dafir MSi, dan Camat Kota, Drs A Junaedi MSi.
Sementara peserta Musdes Pandian terdiri dari para anggota BPD, Ketua RT, tokoh masyarakat serta perwakilan dari unsur perempuan di desa setempat yang turut memberikan sumbangsih pemikiran dalam pelaksanaan program kerja Pemerintahan Desa Pandian selama satu tahun ke depan.
Kepala Desa Pandian, Moh Budiyanto, kepada FAKTA, Rabu (13/1) mengaku sangat bersyukur pelaksanaan Musdes Pandian bisa berjalan sesuai harapan bersama. Sehingga berbagai program prioritas yang merupakan usulan masyarakat dapat tertampung dan bisa dilaksanakan dengan baik pada tahun ini.
“Di samping pelaksanaan infrastruktur desa yang menjadi prioritas yakni untuk pelaksanaan menciptakan lingkungan yang bersih di desa kami,” ungkapnya.
Dikatakan, dalam melaksanakan program kerja pemerintahan desa pihaknya tetap berharap partisipasi masyarakat serta kemitraan lainnya dari semua elemen yang ada. Sehingga dengan menjalin kemitraan yang baik juga akan memudahkan untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat Desa Pandian.
Menurutnya, yang sempat menjadi perbincangan hangat dalam pelaksanaan Musdes Panding yakni terkait persoalan kebersihan. Desa diharapkan menambah anggaran untuk alokasi kebersihan, seperti untuk pembuangan sampah dan sebagainya. “Persoalan sampah memang sempat menjadi momok di desa kami. Namun dengan adanya Bank Sampah di sini, pengelolaan sampah akan bisa diatasi,” tambahnya. (ainur) web majalah fakta / majalah fakta online

MADURA RAYA

Dinkop Sumenep Cetak UMKM Makin Kreatif

DINAS Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Sumenep selama ini sudah banyak melakukan kerja sama dengan UPT Pelatihan Kerja Sumenep dalam mencetak para pengusaha kecil memengah untuk semakin kreatif mencari peluang usaha.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep, Imam Trisnohadi MSi, mengungkapkan, sejumlah pelaku usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep sudah banyak yang diikutkan pelatihan berbagai jenis keterampilan di UPT Pelatihan Kerja Sumenep.
“Bahkan para peserta juga banyak yang diberi bantuan peralatan untuk menjadi modal usaha dengan keahlian yang telah dimiliki melalui pelatihan,” ungkapnya.
Karena itu, pihaknya berharap kepada para komunitas yang telah mendapat pelatihan dan menerima bantuan agar bisa mengembangkan usahanya dan terus berjuang untuk membangun lapangan kerja bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga mereka betul-betul mampu menjadi motor penggerak perekonomian keluarga dan masyarakat.
Bahkan, diakui mantan Kepala Dinas Kominfo Sumenep ini, jika pihaknya juga telah melakukan kerja sama dengan lembaga terkait untuk memudahkan para UMKM di Sumenep dalam mendapatkan modal usaha. Salah satunya kerja sama dengan BPRS Bhakti Sumekar yang bersedia memberikan kredit usaha tanpa bunga.
“Kami harapkan para UMKM di Sumenep dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena peluang untuk lebih maju terhampar di depan mata,” tambahnya. (ainur) web majalah fakta / majalah fakta online

MADURA RAYA

SMPN 2 Sumenep Siap Hadapi Kurikulum Baru

ADANYA wacana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terkait pelaksanaan kurikulum pendidikan yang semula dilakukan KTSP dan baru tahap pelaksanaan K13 kemudian muncul lagi akan dilaksanakan Kurikulum Nasional (Kurnas) yang baru tentu akan terjadi transisi kebijakan di lembaga pendidikan.
Kepala SMPN 2 Sumenep, Pardi Sukisno MPd, Rabu (6/12) mengakui adanya wacana tentang perubahan kurikulum baru tersebut lembaganya tentu tetap harus mempersiapkan diri dalam melaksanakan kebijakan nasional tersebut.
Bahkan, diakui Pardi, pada substansinya kurikulum nasional yang baru itu nanti merupakan penyederhanaan terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Seperti halnya banyaknya mata pelajaran yang perlu dirampingkan, pengembangan kompetensi guru yang rata-rata harus di atas standar nasional yakni 5,5. “Kemudian sistem penilaian perlu terus direvisi sehingga menyentuh langsung peserta didik sesuai yang diinginkan,” ungkapnya.
Karena itu pihaknya juga berharap kepada seluruh dewan guru di sekolahnya untuk terus mengikuti perkembangan informasi khususnya di bidang pendidikan, baik melalui media online serta alat teknologi informasi lainnya.
Apalagi di sekolahnya sudah tersedia ruang komputer dengan perangkat IT yang cukup memadai. Sehingga bisa mengakses berbagai informasi dari pusat. Sebab,  informasi yang berkembang pula, jika dalam pelaksanaan kurikulum nasional yang baru nantinya pembuatan silabus, sistem penilaian dan semacamnya ada panduan dari pusat.

“Kami menghimbau para guru agar terus mengikuti perkembangan supaya tidak ketinggalan informasi pendidikan secara aktual dan faktual,” tandasnya. (ainur) web majalah fakta / majalah fakta online

MADURA RAYA

PKPM Al-Sabah Tetap Eksis

PUSAT Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Sabah di Desa Mantajun, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, Jatim, yang mulai beroperasi sejak tahun 2008 hingga saat ini tetap eksis mengelola PKBM dengan perkembangan yang cukup signifikan.
Ketua PKBM Al-Sabah, Supatha SPd, Kamis (21/1), mengakui kegiatan PKPM Al-Sabah setiap tahun mengelola program kejar paket A, B dan C, dan sudah meluluskan ratusan orang. Saat ini jumlah peserta kejar paket A sebanyak 39 orang, paket B 66 orang dan paket C 70 orang lebih.
“Di samping mengelola program keaksaraan fungsional (KF) kami juga membuka pendidikan anak usia dini (PAUD) yang terus berkembang hingga saat ini,” jelas Supatha.
Dijelaskan pula bahwa PKPM yang awalnya merupakan Yayasan Al-Sabah ini memiliki program keluarga harapan (PKH). Pada tahun 2013 lalu mendapat bantuan dana melalui kegiatan kejar paket B untuk usaha masyarakat berupa konveksi kaos dan sablon elektrik.
Bahkan, tegas Supatha, PKPM yang dikelolanya juga mendapat program desa bhokasi. Yakni, dengan mengelola pembuatan bhokasi yang hasilnya untuk membantu petani dalam membudidayakan tanaman buah, seperti nangka, labud dan semacamnya.

“Syukurlah saat ini semua program di PKPM Al-Sabah tetap berjalan dengan baik, dan kami akan berusaha selalu mengembangkan program di tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya kepada RB Ainurrahman dari FAKTA. (ainur) web majalah fakta / majalah fakta online

Sunday, April 17, 2016

IKLAN

web majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS NGAWI

PEMDES SEMEN MEMBANGUN JALAN PAVING DAN TPT
DENGAN DD, ADD DAN SARPRAS TAHUN 2015


PEMERINTAH Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, membangun jalan paving dan TPT yang dananya diperoleh dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Sarana Prasarana (Sarpras) tahun 2015.
Kepala Desa Semen, Suyanto, didampingi Sekdes, Kasidianto, mengatakan, pembangunan jalan paving di sepanjang jalan Dusun Gebang Sewu menuju Dusun Cung Mbelut sangat diperlukan warga desa karena jalannya memang sudah rusak berat. Jalan ini digunakan sebagai sarana transportasi warga desa. Manfaatnya untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat desa.
“Dana pembangunannya diperoleh dari DD dan ADD tahun 2015. Selain itu dana ADD juga digunakan untuk membangun Talud Penahan Tanah (TPT) yang berlokasi di Dusun Semen dan dana Sarpras tahun 2015 digunakan untuk membangun TPT di Dusun Cung Mbelut. Pembangunan Talud ini sangat diperlukan karena tanahnya sering longsor yang mengakibatkan air saluran drainase meluap ke badan jalan, sehingga jalan menjadi becek, kumuh dan pengguna jalan tidak nyaman melintasinya. Saya selaku Kepala Desa dan seluruh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mengawasi langsung pelaksanaan pembangunan jalan paving dan TPT ikut kerja bakti bersama warga masyarakat membantu para pekerja yang mengerjakannya. Tujuannya agar hasilnya benar-benar berkualitas dan jalan paving dan TPT ini ini tidak gampang rusak. Pembangunan jalan paving  dan TPT semuanya dikerjakan sesuai dengan RAB, ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan Sugito, Pembantu Kasun Cung Mbelut selaku Ketua TPK, bahwa Dana Desa (DD) Tahun 2015 yang diperoleh dari pemerintah pusat melalui APBD digunakan untuk pembangunan jalan paving dengan volume 4 m x 512 m dan alokasi dananya sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), jelasnya.
Mintarno, Kasun Cung Mbelut selaku Ketua TPK Pembangunan Jalan Paving menjelaskan, dana ADD tahun 2015 digunakan untuk pembangunan jalan paving yang lokasinya di Dusun Cung Mbelut dengan volume 4 m x 253 m dan alokasi dananya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). 
Sedangkan dana Sarpras tahun 2015 digunakan untuk pembangunan TPT. Hal ini diungkapkan Suwaji selaku TPK. “Dana Sarpras sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) digunakan untuk membangun TPT dengan volume 30 cm x 60 cm x 120 x P.61 m yang berlokasi di Dusun Cung Mbelut, ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, dana ADD yang diperoleh tahun 2015 juga digunakan untuk membangun TPT di Dusun Semen dengan volume 30 cm x 60 cm x 150 cm x P.60 m. (Tiwiweb majalah fakta / majalah fakta online

LINTAS NGAWI

PEMDES PARON MEMBANGUN DRAINASE DARI DD TAHUN 2015
DAN ADD TAHUN 2015 DIGUNAKAN UNTUK MEMBANGUN
JALAN PAVING BLOK DAN GAPURA


BANJIR tahunan dari luapan anak Sungai Ketonggo di belakang Pasar Paron yang menimpa warga Dusun Paron sangat meresahkan. Untuk itu Pemerintah Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, membangun saluran drainase. Karena kalau tidak dibangun drainase akan berpengaruh buruk terhadap kondisi jalan yaitu menjadi becek dan rusak jika badan jalan tidak cepat kering dan jalan mudah terputus (pavement erosions) bila air dibiarkan melintang di permukaan jalan.
Hal itu dijelaskan Kepala Desa Paron, Dian Andi Surya Putra.Saluran drainase sangat penting dibangun di Dusun Paron RT 09 RW 01 karena saluran drainase yang lama volumenya sangat kecil dan sudah rusak berat sehingga riskan banjir. Tujuan pembangunan ini untuk membantu pembuangan air dari luapan anak Sungai Ketonggo yang selama ini mengakibatkan terjadinya banjir tahunan. Selain itu jalan akan menjadi rusak bila air dibiarkan mengalir di tengah jalan dan jalan menjadi bergelombang bila pondasi jalan tidak kering. Saluran drainase yang dibangun, air pembuangannya dialirkan ke arah timur untuk irigasi persawahan Desa Paron. Pembangunan drainase ini dananya dari Dana Desa (DD) tahun 2015. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 digunakan untuk pembangunan jalan paving blok di Dusun Nongkorejo karena jalan yang lama sudah rusak berat dan perlu perbaikan. Selain itu ADD tahun 2015 digunakan untuk pembangunan gapura yang berguna sebagai batas antara Desa Paron, Kecamatan Paron, dengan Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi,” paparnya.
Lebih lanjut dijelaskan Tim Pelaksana Kegiatan Fisik (Pembangunan Saluran Drainase), Suki Sukarno,“Pembangunan drainase di Dusun Paron RT 09 RW 01 Desa Paron itu alokasi dananya diperoleh dari pemerintah pusat, yaitu dari Dana Desa (DD) tahun 2015 sebesar Rp 230.821.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan volume 0,4 m x 0,9 m x 330 m. Pembangunan drainase ini dikerjakan sesuai dengan RAB,” terangnya.

Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 dijelaskan Tim Pelaksana Kegiatan, Ari Yuliana, digunakan untuk pembangunan paving blok di Dusun Nongkorejo sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang volumenya 230 m x 195 m. ADD tahun 2015 juga digunakan untuk pembangunan gapura sebagai batas wilayah Pemerintah Desa Paron, Kecamatan Paron, dengan Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi. Alokasi dananya sebesar Rp 25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan volume 2,30 m x 3.15 m yang lokasinya di Dusun Paron RT 01 RW 01,” jelasnya. (Tiwi) web majalah fakta / majalah fakta online

IKLAN

web majalah fakta / majalah fakta online

DELTA RAYA

Camat Tanggulangin Razia Café Remang-Remang

KEPEDULIAN Camat Tanggulangin terhadap generasi muda dilakukan melalui perbuatan. Camat Sentot Kunmardianto berkoordinasi dengan Kapolsek Tanggulangin, Kompol Sirdi, melakukan razia minuman keras (miras) dan obat-obatan yang dicampur dengan minuman kopi atau biasa disebut giras di Desa Ngaban dan Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (20/1).
Kehadiran Camat Sentot Kunmardianto bersama polisi dari Kepolisian Sektor (Polsek) Tanggulangin, Komando Rayon Militer (Koramil) Tanggulangin dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Tanggulangin mengagetkan puluhan anak baru gede (ABG) sehingga mereka kalang-kabut dan kabur menghindari razia di Raja Café dan Café Angkringan.
“Kami tidak segan-segan menindak tegas pemilik warung kopi yang menyediakan miras. Target kami di antaranya lokasi nongkrong ABG yang sebagian besar masih pelajar, cafe tidak memiliki ijin dan pengguna aset pemerintah atau Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo”.

Saat sidak gabungan di dua tempat tersebut petugas tidak menemukan barang-barang berbahaya seperti miras dan narkoba. Para remaja yang terjaring razia untuk sementara diberi hukuman berupa membaca butir-butir Pancasila sebagai bentuk tindakan pembinaan. “Seharusnya mereka itu ada di rumah dan belajar. Bukan nongkrong dan menikmati kopi di dalam warung hingga larut malam begini. Selain itu mereka didata karena tidak membawa KTP dan kartu pelajar,” jelasnya. (Solik) web majalah fakta / majalah fakta online

DELTA RAYA

HUT Sidoarjo Ke-157 Ditandai Dengan Mlaku Bareng Pj Bupati

PERINGATAN Hari Jadi Sidoarjo ke-157 tahun 2016 ditandai dengan kegiatan Mlaku Bareng Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo bersama masyarakat Sidoarjo, Minggu (24/1). Ribuan warga Sidoarjo tumplek-blek di Alun-alun Sidoarjo setelah ribuan kupon disebar secara gratis.
Pj Bupati Sidoarjo, Drs Ec H Jonathan Judianto MMT, yang hadir dan membuka kegiatan tersebut tampak bersemangat mengikuti senam dan saat memberangkatkan peserta. Tampak hadir pula Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo. Suasana kebersamaan pun semakin tampak saat Pj Bupati Sidoarjo serta Forkopimda Sidoarjo bersama-sama mengangkat bendera pemberangkatan. Alun-alun menjadi start pemberangkatannya. Rute yang ditempuh meliputi Jalan Sultan Agung, Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Raya Pagerwojo, Jalan Ponti depan stadion Gelora Delta, Jalan Pahlawan, Jalan Teuku Umar dan kembali ke Jalan Sultan Agung menuju paseban Alun-alun Sidoarjo.
Usai hampir satu jam lebih menikmati jalan-jalan di kota Sidoarjo yang tampak hijau dan teduh, Pj Bupati Sidoarjo, H Jonathan Judianto, didaulat mengambil undian hadiah utama. Jumitro pun ketiban rejeki dan meraih salah satu hadiah utama sepeda motor. Dia adalah warga Desa Kedung Bocok, Kecamatan Tarik, yang berdinas di Kodim 0816 Sidoarjo. Dengan satu kupon yang didapatnya dari kesatuannya, ia berhasil membawa pulang sepeda motor jenis matic tersebut.
Selanjutnya pengambilan hadiah hiburan dilakukan secara bergantian oleh Ketua DPRD Sidoarjo, H Sullamul Hadi Nurmawan, Dandim 0816 Sidoarjo, Letkol Inf Andre Julian SIP serta Kapolres Sidoarjo, AKBP Muhammad Anwar Nasir, mengambil kupon undian. Hadiah hiburan berupa kompor gas, kipas angin, sepeda gunung serta mesin cuci dan televisi LED beruntun diberikan kepada masyarakat Sidoarjo yang beruntung. (Solik) web majalah fakta / majalah fakta online

DELTA RAYA

PDAM Sidoarjo Prioritaskan Kebutuhan Air Bersih Warga Tak Mampu

PROGRAM pemenuhan kebutuhan air bersih untuk warga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap jadi prioritas. Mengingat, kelompok masyarakat ini masih ada yang kesulitan mengakses air minum secara perorangan dan tidak mampu bayar biaya pasang baru serta biaya rekening bulanan. Demikian ungkap Direktur Utama PDAM Delta Tirta Sidoarjo, H Sugeng Mujiadi.
Itu merupakan tantangan. Aktivitas memenuhi kebutuhan air bersih untuk warga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah merupakan komitmen pemerintah. Program ini sebenarnya sudah berjalan cukup lama dan berkelanjutan. PDAM Sidoarjo pun sudah mengajukan beberapa kali. Untuk tahun kemarin, telah diajukan sekitar 7.000 SR dengan nilai total sekitar Rp 30 miliar. Kegiatan ini akan dibiayai dari dana APBN. Namun yang direkomendasi masih 2.000 SR dengan anggaran Rp 6 miliar.
“Kami berusaha mengoptimalkan pogram yang diamanahkan pemerintah pusat untuk menyediakan dan melayani kebutuhan air bersih untuk warga Sidoarjo tanpa terkecuali,” kata Sugeng.
Memang, dalam pelaksanaannya terkadang ada beberapa kendala. Misalnya, lokasi warga miskin atau warga berpenghasilan rendah (MBR) di Sidoarjo tidak berada dalam satu kawasan yang sama. Ini yang adakalanya menimbulkan tanda tanya.
Terkait hal ini, Sugeng menegaskan pemasangan sambungan air bersih sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Bila ada temuan stiker MBR di rumah kelas menengah atau warga yang dianggap mampu di sejumlah perumahan kelas menengah tersebut tidak menyalahi aturan. Karena pihak Australia dan pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan hibah itu memperbolehkan pemasangan di rumah yang daya listriknya lebih 1.300 VA. Batasannya, tidak boleh 50 persen.
“Konsistensi Sidoarjo melaksanakan berbagai program tersebut PDAM Delta Tirta Sidoarjo juga ditunjuk sebagai pilot project, program 100 0 100 yang diproklamirkan Kementerian PU Cipta Karya dan Permukiman, tujuannya 100 persen untuk pemenuhan air bersih, 0 persen wilayah kumuh, dan 100 persen lagi untuk sanitasi,” katanya.
Direksi PDAM Sidoarjo pun berkomitmen mengubah daerah zona merah (rawan air) menjadi sudah tidak ada lagi, termasuk di wilayah timur Sidoarjo, seperti Sedati, Kalanganyar dan Peranti. “Di daerah tersebut Alhamdulillah sudah tidak ada masalah dengan air bersih. Begitu juga dengan keluhan pelanggan sudah mulai berkurang seiring dengan optimalisasi pelayanan di wilayah tersebut,” ujarnya.

Begitu pula membangun long storage dengan memanfaatkan Kalimati yang lokasinya berada Prambon. Realisasi pembangunannya akan bekerja sama dengan Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo, Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim, maupun Kementerian PU. Pembangunan long storage tersebut untuk memperkuat produksi yang ada di IPA Kedunguling yang terkoneksi dengan IPA Krian maupun IPA Siwalan Panji, dengan kapasitas produksi 2.000 liter per detik sehingga mampu memenuhi jika ada tambahan pelanggan di Kabupaten Sidoarjo baik pelanggan MBR maupun reguler. (Solik) web majalah fakta / majalah fakta online

SURABAYA RAYA

SMPN 20 SURABAYA SIAP HADAPI UNBK 2016

Kepsek SMPN 20 Surabaya, Dra Fadjarijah Nurulita
UNTUK tahun ajaran 2015/2016 ini semua SMPN bersama sejumlah SMP swasta lainnya yang ada di Surabaya (Program Kemendikbud) menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) untuk pertama kalinya, sekitar bulan Mei 2016.
Guna menghadapi hajatan yang bersifat nasional setahun sekali ini, tentu saja dibutuhkan persiapan yang matang, agar keberhasilannya bisa mencapai 100%. SMPN 20 Surabaya pun melakukan persiapan matang UNBK bagi siswa-siswinya. Mulai dari persiapan sarana dan prasarana, SDM yang handal sampai peralatan komputer yang sudah disiapkan secara lengkap. Peran-serta orangtua, komite serta warga masyarakat sekolah selama ini sudah berjalan efektif, sehingga kondusifitasnya patut diapresiasi dan diacungi jempol.
Dan, yang sangat membanggakan, SMPN 20 Surabaya pada tahun lalu telah berhasil menduduki peringkat 5 dalam susunan rata-rata nilai UNAS terbaik se-Surabaya, terhitung dari SMPN 1 sampai SMPN 52 Surabaya. Atas prestasi ini tentu saja SMPN 20 Surabaya boleh dibilang patut disejajarkan dengan sekolah-sekolah favorit di Surabaya, kendati SMPN yang berada di kawasan Sambi Kerep, Surabaya, ini termasuk berada di kawasan pinggiran Surabaya.
Kepsek SMPN 20 Surabaya, Dra Fadjarijah Nurulita, berharap semangat anak didiknya tidak pudar dalam menghadapi UNBK tahun ini dan tidak demam panggung mengingat baru pertama kali diselenggarakan. Bahkan ia berharap anak didiknya memiliki semangat yang sangat tinggi sehingga dalam menghadapi UNBK tahun 2016 ini dapat berhasil dengan baik.
Untuk itulah, lanjut Fadjarijah, pihaknya terus menggembleng anak didiknya untuk meningkatkan kemampuan akademiknya lewat sejumlah latihan UNBK agar mereka terbiasa dalam mengerjakannya. Bahkan agar prestasi siswa-siswi SMPN 20 Surabaya lebih meningkat lagi, SMPN 20 Surabaya juga mengadakan sejumlah bimbingan belajar pada tiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis tanpa dipungut biaya sepeser pun alias gratis. (F.543) web majalah fakta / majalah fakta online

SURABAYA RAYA

WAYANG POLISI POLRESTABES SURABAYA
BERHASIL MENGHIBUR ANAK-ANAK EKS GAFATAR



SATUAN Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polrestabes Surabaya menggelar Trauma Healing eks Gafatar berupa pertunjukan Opera Wayang Polisi (OWP) guna menghibur puluhan anak eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang berada di Transito Dinas Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jawa Timur di Jalan Margorejo, Surabaya, Sabtu (23/1).
Kasat Binmas Polrestabes Surabaya, AKBP Dodi Eko Wijayanto, menjelaskan, kegiatan OWP ini untuk menghibur anak-anak eks anggota Gafatar yang pada saat itu diajak ikut orangtuanya pergi merantau ke luar pulau.
"Sejatinya psikologi anak-anak dari eks anggota Gafatar ini perlu penanganan yang serius. Maka dari itu kami mencoba melakukan terapi trauma healing (penyembuhan trauma) agar ketakutan yang pernah mereka alami segera hilang dan tidak mengganggu kecerdasan para penerus bangsa ini," jelas AKBP Dodi.
Sebelum diajak menonton OWP, puluhan anak tersebut terlebih dahulu diajarkan senam dan nyanyi mars polantas serta melakukan tanya jawab mengenai rambu-rambu lalu lintas.
Bintara Unit Dikyasa Satlantas Polrestabes Surabaya, Aiptu Muhammad Rikza Firmansyah, mengatakan bahwa kegiatan ini sebenarnya rutin dilakukan oleh kesatuannya dan juga sering bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk menggelar OWP di sekolah-sekolah. "Berhubung kegiatan kali ini urgent dan kami diminta untuk menghibur maka kami menggelar OWP di sini," ujar Firman.
Untuk penampilan OWP kali ini berbeda dengan yang biasanya dilakukan di sekolah. Karena saat ini ada yang spesial dengan adanya sosok Bang Jarwo. "OWP ini bercerita tentang keselamatan berlalu lintas dan tokoh yang ditampilkan adalah ibu Polwan, Bang Jarwo, Pak Semar, Boby dan Melly," tandas Firman.

Sementara itu, Nadin dan Andin, anak anggota eks Gafatar, mengaku senang dengan adanya OWP. "Kami tadi diajak nyanyi, senam dan dapat hadiah juga," pungkas Nadin dan Andin. (F.568web majalah fakta / majalah fakta online