INFO JATIM

Dewan Soroti SKPD Tak Mampu Serap APBD

"Kami berharap Gubernur Jatim bisa mengatasi persoalan ini sehingga problem penyerapan anggaran tidak berlanjut di tahun 2016”

BERBAGAI penyebab gagalnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) disoroti dewan.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim, Ir Tjutjuk Sunario, menuturkan, momen pilkada serentak di 19 kabupaten/kota di Jatim menyebabkan sejumlah kepala daerah yang habis masa jabatannya terpaksa digantikan Pj kepala daerah dari pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim. Hal ini yang bisa menyebabkan kurang terserapnya APBD. "Saya yakin persoalan ini bisa menjadi penyebab kurang maksimalnya penyerapan APBD Jatim 2015," terang Tjutjuk Sunario.

Pertimbangan lainnya, lanjut politisi Gerindra ini bahwa sudah menjadi kebiasaan penyerapan APBD yang besar itu baru terjadi antara triwulan ketiga dan keempat. "Kami berharap Gubernur Jatim bisa mengatasi persoalan ini sehingga problem penyerapan anggaran tidak berlanjut di tahun 2016," pinta Tjutjuk.

Sementara itu, penurunan serapan APBD Jatim 2015 oleh SKPD di Pemprov Jatim mendapat perhatian serius DPRD Jatim. Agar serapan APBD tahun anggaran 2016 bisa optimal, DPRD Jawa Timur mendesak seluruh SKPD di Pemprov Jatim lebih fokus.

Tjutjuk Sunario meminta agar para kepala SKPD yang merangkap jabatan Pj kepala daerah tetap fokus di SKPD yang dipimpinnya agar penyerapan APBD Jatim 2016 bisa lebih baik.

Gubernur Jatim, Soekarwo (Pakde Karwo), memerintahkan
kepada seluruh SKPD di Pemprov Jatim agar segera melakukan
lelang pengadaan barang dan dan jasa pada awal tahun

Untuk mengantisipasi rendahnya penyerapan di awal triwulan pertama di tahun 2016, Gubernur Jatim, Soekarwo, mendesak seluruh SKPD di Pemprov Jatim agar proses pengadaan barang dan dan jasanya yang secara lelang segera dilakukan pada awal tahun. "Ini agar maksimal, di Pebruari 2016 sudah bisa dikerjakan proyeknya. Untuk proyek pengadaan swakelola dan penunjukan langsung (PL) harus langsung dikerjakan di Januari 2016," tegas Soekarwo.

Pakde Karwo mencontohkan, pengerjaan perbaikan dan pemeliharaan jalan di Dinas PU Bina Marga Jatim bisa dikerjakan pada Januari dan Pebruari, sehingga di awal tahun yang bertepatan dengan musim penghujan tidak ada lagi jalan yang rusak parah karena menunggu proses pengadaan yang terlalu lama.

Pakde Karwo yang mantan Sekdaprov Jatim itu mengakui output yang dicapai oleh SKPD rata-rata sudah memenuhi target. Namun dari segi penyerapan anggaran masih ada SKPD yang masih di bawah rata-rata. "Sekarang ini penyerapan sudah mencapai 94,77 persen hampir sama dengan tahun lalu. Jika di beberapa SKPD ada penyerapan rendah bukan karena ada masalah tapi karena Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sudah diajukan tapi uangnya belum keluar. Mungkin hari-hari ini ada tambahan karena SPMU sudah banyak yang cair," dalih Soekarwo.

Sementara pada 2016 ini pihaknya sudah menjelaskan kepada seluruh SKPD agar program-program pembangunan yang telah dialokasikan dalam APBD 2016 segera dilaksanakan sejak awal tahun. "Karena APBD Jatim 2016, saya sendiri yang ngurus maka untuk pengadaaan barang jenis tertentu langsung bisa dilelang di Triwulan I. Nanti di minggu ketiga bulan Januari saya akan minta laporannya sampai di mana prosesnya," beber Pakde Karwo.

Percepatan penyerapan anggaran itu sangat diperlukan lantaran kondisi perekonomian sedang mengalami perlambatan. Bahkan untuk memacu pertumbuhan, gubernur telah membuat program skema pembiayaan murah untuk menggerakkan pelaku usaha UMKM. "Ada skema pembiayaan kredit murah yang menggunakan APBD Jatim untuk UMKM dengan melibatkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di seluruh Jatim. Ini adalah bagian dari solusi perlambantan ekonomi," imbuh Pakde Karwo. (F.809) web majalah fakta / majalah fakta online