DRESTA BALI

Dewan Tolak Dana Sharing Pembebasan Lahan Shortcut Denpasar - Singaraja

Nengah Tamba

KETUA Komisi III DPRD Provinsi Bali, Nengah Tamba, mengatakan, DPRD Bali menolak permintaan pemerintah pusat untuk melibatkan daerah membiayai pembebasan lahan 10 shortcut Denpasar - Singaraja. Sebab, shorcut tersebut merupakan jalan nasional. Selain itu, biaya pembebasan lahan di Bali cukup mahal sehingga diusulkan agar langsung dibiayai oleh pemerintah pusat.

Tamba mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang merancang pembangunan shortcut jurusan Denpasar - Singaraja. Dalam perencanaan Kementerian PU saat pertemuan dengan Komisi III DPRD Bali beberapa waktu lalu, rencana pembangunan tersebut kini sedang dilakukan feasibility study (FS).  Tahun 2016 ini sudah dilanjutkan pada tahap pembuatan detail engineering design (DED), tahun 2017 masuk pada tahap pengurusan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tahun 2018 sudah pada tahap pembangunan kontruksi.

Politisi Partai Demokrat asal Jembrana ini menambahkan, dari rencana pembangunan itu dirancang 10 titik pembangunan shortcut dengan biaya Rp 2.232,309,027.525,- yang bersumber dari APBN, termasuk pembebasan lahan diharapkan bisa ditalangi oleh dana APBN. Namun demikian dari 10 rencana tersebut ada 4 titik lokasi yang menjadi prioritas pembangunan.

“Dari 4 titik lokasi yang dijadikan prioritas pembangunan shortcut itu ada di  Candi Kuning, Wanagiri, Bedugul dan Gigit. Teknik pengerjaannya dengan pemotongan dan pemerataan (cut and fill),” kata Tamba di Denpasar belum lama ini.

Adanya pembangunan shortcut ini, Tamba mendorong secara penuh agar secepatnya dapat dikerjakan. Hal itu dikarenakan selama ini jarak tempuh Denpasar - Singaraja bisa mencapai 2 jam dengan jalan yang berkelok-kelok. Bagi wisatawan jelas banyak dibuat mabuk dan muntah lantaran perjalanan panjang dan berkelok-kelok. Kalau shortcut dapat terbangun diyakini jarak tempuh bisa dipercepat sampai 1 jam.

“Kita mendorong secepatnya untuk dibangun selain mempercepat jarak tempuh juga mempercepat pemerataan pembangunan dan ekonomi masyarakat antara Bali selatan dengan Bali utara,” pungkasnya. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online