Saturday, November 19, 2016

HULU SUNGAI UTARA

Pemda HSU Beri Bantuan Jamkes Untuk Tenaga Pendidik PAUD
PAUD Daerah 3T Dapat Nilai Plus

Hj Anisah Rasyidah Wahid selaku Bunda PAUD Kabupaten HSU menyerahkan 
bantuan insentif secara langsung kepada guru PAUD di Kecamatan Paminggir. 
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) memberikan bantuan jaminan kesehatan untuk tenaga pendidik PAUD melalui kepesertaan Kartu Sehat Amuntai, sehingga setiap guru PAUD dapat berobat gratis sesuai peraturan. Tidak hanya itu, juga memberikan insentif kepada Bunda dan Gugus PAUD. Hal tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap para pendidik, bunda dan gugus PAUD.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Tim Penilai Apresiasi Bunda PAUD dari Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, Iriansyah, bahwa upaya pengembangan lembaga PAUD di daerah tertinggal seperti halnya Kabupaten HSU perlu mendapat apresiasi dan penilaian plus atas upayanya di tengah keterbatasan anggaran pembangunan daerah.
“Pemda HSU juga memberikan bantuan jaminan kesehatan untuk tenaga pendidik PAUD melalui kepesertaan Kartu Sehat Amuntai, sehingga setiap guru PAUD dapat berobat gratis sesuai peraturan, ujarnya.
Contohnya, jelas Iriansyah yang juga menjabat Kepala Balai Teknik Informasi dan Komunikasi Pendidikan ini, Pemkab HSU memberikan insentif kepada Bunda dan Gugus PAUD Rp 250 ribu per bulan dan Rp 325 ribu untuk kawasan tertinggal. Walaupun nilainya kecil menurut pandangan tim di tingkat nasional nantinya atau menurut daerah lain yang lebih maju, namun harus dinilai dari upaya dan kondisi daerahnya sehingga pantas mendapat penilaian plus.
Iriansyah pun berharap Bunda PAUD Kabupaten HSU tidak perlu malu menyampaikan berbagai upaya yang sudah dilakukan meski terkesan biasa saja. “Penilaian apresiasi Bunda PAUD meliputi APK PAUD, peran pemda melalui APBD bagi pengembangan PAUD, kreasi dan inovasi PAUD dalam kemitraan serta upaya mewujudkan program satu desa satu PAUD yang sudah dilakukan, tambahnya.
Bunda PAUD Kabupaten HSU, Hj Anisah Rasyidah Wahid, 
ketika menghadapi Tim Penilai Gugus dan Bunda PAUD 
di Pendopo Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Amuntai Tengah. 
Anggota tim lainnya, Rusman, mengatakan, kabupaten/kota dianggap sudah mampu mewujudkan program satu desa satu PAUD, di antaranya melalui kebijakan mengintegrasikan kegiatan PAUD dengan Posyandu, sehingga upaya pengembangan PAUD sudah harus terfokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas PAUD.
Pada kegiatan penilaian Gugus dan Bunda PAUD di Kabupaten HSU, Bunda PAUD HSU, Hj Anisah Rasyidah Wahid, menginformasikan sebanyak 214 desa dan 5 kelurahan di daerahnya sudah memiliki Bunda PAUD, terhitung sebanyak 250 lembaga PAUD yang sudah dibentuk.
Di Kabupaten HSU terdata ada desa yang memiliki lebih dari satu lembaga PAUD sesuai kebutuhan masyarakat desa. Hal ini mendapat apresiasi dari Pemkab HSU.
Anisah menambahkan, lembaga PAUD di daerahnya sudah menjalin kemitraan dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan HIMPAUDNI dan IGTKI serta bermitra kerja dengan instansi yang ada di Pemkab HSU, seperti Dinas Pendidikan, Dekranasda, Badan Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup.
Bunda PAUD Kabupaten HSU, Hj Anisah Rasyidah Wahid, yang didampingi Kepala Bidang Bina PAUDNI Dinas Pendidikan HSU, Hj Lailatanur Raudah, memaparkan berbagai upaya pengembangan PAUD seperti memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga pendidik PAUD dan meningkatkan jenjang pendidikan mereka minimal Sarjana atau S1.
Tidak hanya meningkatkan jenjang pendidikan terhadap guru PAUD, tapi juga menambah wawasan para pendidik PAUD seperti mengikuti acara apresiasi GTK PAUD dan Dikmas berprestasi tingkat nasional pada Mei 2016 di Palu, Sulawesi Tengah, di mana kehadiran Hj Anisah Rasyidah Wahid dalam ajang tingkat nasional yang mengambil tema "GTK PAUD Dan Dikmas Mulia Karena Karya"  tersebut untuk memberikan semangat dan dukungan moril kepada peserta lomba asal Kabupaten HSU. Karena Kabupaten HSU berhasil keluar sebagai juara umum pada ajang yang sama tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung pada April 2016 di Banjarmasin.
Kabupaten HSU berhasil menempatkan 3 peserta untuk mewakili Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Dadi SPdI SPd AUD MM sebagai pendidik PAUD Berprestasi, H Subeli MPd sebagai Pengelola PAUD Berprestasi, dan Irma Sp sebagai Instruktur Kursus Tata Busana Dikmas Berprestasi.
Ketika menyerahkan bantuan insentif secara langsung kepada guru PAUD di Kecamatan Paminggir beberapa waktu yang lalu, Hj Anisah Rasyidah Wahid selaku Bunda PAUD menjelaskan bahwa Kecamatan Paminggir termasuk dalam kategori daerah Tertinggal, Terisolir, Terpencil (3T). Oleh karena itu untuk tahun ini bantuan insentif khusus untuk Paminggir ditambah menjadi Rp 325 ribu di mana sebelumnya Rp 250 ribu.
Sementara jumlah guru PAUD di HSU sekitar 300 orang, untuk guru PAUD di kecamatan lain dana insentif yang diterima masih Rp 250 ribu. Jumlah ini terus meningkat dari awal pemberian insentif yang hanya Rp 150 ribu per bulan. "Dengan ditambahnya insentif ini kami harap kualitas pengajaran para guru pengajar bisa terus lebih baik," ungkap Hj Anisah.
Hj Anisah Rasyidah Wahid selaku Bunda PAUD Kabupaten HSU juga berharap di masa mendatang dapat meningkatkan pendidikan guru PAUD. "Dalam jangka panjang kita berharap bisa meningkatkan jenjang pendidikan guru PAUD menjadi S1 dan melengkapi sarana prasarana lembaga PAUD yang masih kurang," harapnya. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

ADVETORIAL BATOLA

Batola Berhasil Budidaya Dan Panen Perdana Bawang Merah

Bupati Batola, H Hasanuddin Murad, 
saat panen perdana bawang merah.
HASANUDDIN Murad selaku Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala (Batola) beserta jajaran dinas dan instansi terkait terus berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan dalam rangka membangun daerah yang dipimpinnya, dengan mengoptimalkan lahan yang ada di Bumi Ije Jela.
Sejak beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batola memprogramkan diversifikasi pertanian, yaitu dengan membudidayakan bawang merah. Berkat kerja keras dan ketelatenan penggarapannya, pada tahun 2016 ini Kabupaten Batola berhasil melaksanakan uji coba budidaya bawang merah dan melakukan panen. Uji coba di lahan Kelompok Tani (KT) Tunggak Semi seluas 1,4 hektar yang berada di Desa Danau Karya, Kecamatan Anjir Pasar, ini berhasil melakukan panen perdana.
Uji coba dan panen perdana bawang merah yang dikerjakan para petani tersebut cukup mencengangkan, hasilnya juga cukup memuaskan. Dari hasil ubinan yang dilakukan untuk basah mencapai 3.050 gram per meter persegi, sedangkan untuk kering mencapai 19.800 gram. Sementara harga jualnya pun cukup menjanjikan yakni mencapai hingga Rp35 ribu per kilogram, bahkan bisa lebih.
Jika semua lahan digarap secara maksimal maka hasilnya sangat memuaskan petani walaupun biaya produksinya juga tergolong mahal serta dibutuhkan kerja keras dan ketelatenan dalam penggarapannya.
Bupati Batola, H Hasanuddin Murad, menyambut gembira keberhasilan yang dilaksanakan KT Tunggak Semi tersebut. Mantan Anggota DPR RI itu mengatakan, diversifikasi yang seperti inilah yang diharapkan pemerintah. Para petani hendaknya terus melakukan percobaan terhadap jenis tanaman apa saja yang bisa diterapkan. Ia mengaku senang melihat hasil panen bawang merah tersebut. "Di Batola bukan saja padi, tapi bawang merah pun bisa tumbuh dengan baik," katanya.
Khusus budidaya bawang merah ini, Bupati Hasanuddin Murad menyatakan ketertarikannya atas budidaya jenis bawang merah ini dan berencana untuk turut menanamnya. Bupati yang hobi bertani itu mengatakan, selama ini ia sudah mencoba berbagai jenis perkebunan seperti jeruk dan karet. Namun hasilnya tidak seprospek bawang merah ini.
Karena itu ia mengimbau para petani lainnya untuk turut menerapkan jenis budidaya bawang merah di samping juga mencoba menerapkan jenis budidaya lainnya.
“Coba bersama-sama berpikir apa saja yang bisa diterapkan. Di tempat kita ini banyak tanah telantar yang bisa dimanfaatkan. Insya Allah pemerintah akan mengawal dan membantu,” katanya.
Selain menyarankan petani mencoba menggalakkan segala jenis pertanian, mantan Dosen Hukum Unlam itu juga mengimbau petani tidak malas dan tidak malu berprofesi sebagai petani. Karena, sebutnya, selain mulia juga akan membawa kesejahteraan jika pekerjaannya dilakukan secara sungguh-sungguh.
Terhadap budidaya bawang merah, bupati mengharapkan, hendaknya jangan berhenti sampai di sini namun terus dilakukan, bahkan kalau bisa juga diikuti para petani lainnya.
Seperti diketahui, bawang merah tidak hanya sebagai penyedap masakan, tapi juga untuk kesehatan tubuh, dan media pengobatan. Dan, manfaat bawang merah yang membuatnya fenomenal di dunia medis adalah kemampuannya dalam memerangi kanker dan berbagai penyakit berbahaya lainnya. Ia juga dapat dijadikan sumber antioksidan yang sangat ampuh untuk memerangi radikal bebas di dalam tubuh.
"Di Batola bukan saja padi, tapi bawang merah pun bisa tumbuh dengan baik," 
kata Hasanuddin Murad.
Bawang merah pada umumnya digunakan sebagai bumbu masakan. Bawang merah kerap kali menjadi bumbu wajib pada masakan, karena bawang merah menjadi semacam penguat rasa bagi masakan. Selain itu, bawang merah adalah makanan padat nutrisi yang berarti rendah kalori dan tinggi nutrisi yang bermanfaat seperti vitamin, mineral dan antioksidan.
Kandungan gizi bawang merah adalah satu cangkir bawang merah cincang mengandung sekitar 64 kalori; 15 gram karbohidrat; 0 gram lemak; 0 gram kolesterol; 3 gram serat; 7 gram gula; 2 gram protein dan 10% lebih dari kebutuhan harian vitamin C, vitamin B-6 dan mangan, dan memiliki sejumlah kandungan kalsium, zat besi, asam folat, magnesium, fosfor dan kalium antioksidan quercetin dan sulfur.
Tingginya kandungan gizi ini membuat bawang merah tidak kalah baiknya dengan bawang putih yang sama-sama sangat ampuh menangkal penyakit berbahaya dan menjaga kesehatan tubuh.
Salah satu Anggota KT Tunggak Semi, Sugian Noor, mengatakan, panen perdana bawang merah dilakukan atas program Pemkab Batola. Sebelumnya, katanya, sejak tahun 2014 uji coba dilakukan sebanyak tiga kali dari bibit bantuan BBSB Banjarbaru.
Budidaya bawang merah ini, tambah Sugian Noor, sangat ditentukan oleh kualitas bibit, pengairan dan pengendalian hama serta penyakit berupa obat-obatan.
Kepala Dinas Pertanian dan TPH Batola, Zulkifli Yadi Noor, menerangkan, panen perdana bawang merah ini merupakan program diversifikasi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Sekaligus dalam mengapresiasi dan memfasilitasi program Pemprov Kalsel Tahun 2014 dan difasilitasi APBD Batola. “Program ini juga salah satu dari program ketahanan pangan untuk meningkatkan pendapatan petani,” katanya.

Panen perdana bawang merah di Desa Danau Karya ini juga diikuti para Forkompimda dan isteri, Ketua TP PKK Batola yang juga Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Hj Noormiliyani AS SH, Ketua GOW Batola, Hj Fauliah Ma’mun Kaderi, dan Ketua DWP Batola, Hj Sri Wahyuningsih Supriyono, serta para pimpinan SKPD Provinsi Kalsel dan Batola. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

BALANGAN BUMI SANGGAM

Balangan Budidaya Benih Ikan Dengan Sistem Bioflok

Bupati Balangan, H Ansharuddin.
BUPATI H Ansharuddin yang memimpin Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtilkoltura Peternakan dan Perikanan (PTPHPP) terus mengembangkan budidaya dan pembibitan benih ikan dengan menggunakan sistem bioflok dan memberikan target kepada Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Gunung Manau yang ada di Kecamatan Batumandi pada tahun 2016 ini dapat menghasilkan 1,2 juta benih ikan.
BBI Lokal Gunung Manau berkeyakinan akan dapat memenuhi target yang diberikan itu. Bahkan menargetkan bisa menghasilkan 2 juta benih ikan lokal. Keyakinan bakal mencapai target tersebut disampaikan Kepala BBI Lokal Gunung Manau, Ilmi Arifin. "Kami sendiri menetapkan dua juta benih ikan akan tercapai," tegasnya penuh keyakinan.
Ilmi Arifin mengatakan, untuk mewujudkan target tersebut kini BBI Lokal Gunung Manau yang dipimpinnya sudah menjalankan budidaya dengan sistem bioflok. Pada awalnya memang untuk komoditas ikan nila dan papuyu saja, namun kini dikembangkan menjadi lima komoditas seperti nila, lele, patin, papuyu, dan baung, karena komoditas ini dianggap yang paling banyak permintaannya.
Membudidayakan ikan jika dilakukan dengan perlakuan khusus sudah dapat dipastikan akan memberikan hasil yang maksimal. Untuk itu segala cara dilakukan BBI Lokal Gunung Manau demi peningkatan produksi, salah satunya adalah budidaya ikan dengan menggunakan sistem bioflok.
Budidaya ikan sistem bioflok adalah suatu sistem pemeliharaan ikan dengan cara menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi mengolah limbah budidaya itu sendiri menjadi gumpalan-gumpalan kecil (floc) yang bermanfaat sebagai makanan alami ikan. Pertumbuhan mikroorganisme dipacu dengan cara memberikan kultur bakteri non pathogen (probiotik), dan pemasangan aerator yang akan menyuplai oksigen sekaligus mengaduk air kolam.
Untuk masyarakat Kabupaten Balangan yang ingin membudidayakan pembibitan benih ikan dengan sistem bioflok dapat dimulai dengan pembuatan kolam yang hemat biaya yaitu dengan terpal diperkuat dengan tulang/rangka dari bambu atau besi. Ukuran kolam ikan dapat disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Tetapi jika untuk tujuan usaha dan modal yang cukup maka dapat dibuat kolam yang lebih besar dengan kapasitas produksi yang lebih besar pula.
Kolam ikan harus diberi atap untuk menghindari terik matahari langsung dan air hujan. Sinar matahari dan air hujan perlu dihindari karena dapat mempengaruhi mutu air kolam menjadi tidak layak.
Ilmi Arifin, Kepala BBI Lokal Gunung Manau.
Peralatan lain yang perlu dipersiapkan antara lain mesin aerator yaitu alat untuk meniupkan udara ke dalam air kolam. 
Setelah kolam jadi tahap berikutnya yaitu menyiapkan air untuk membesarkan benih ikan. Hari pertama isilah kolam dengan air setinggi 80 hingga 100 cm. Kemudian pada hari ke-2 masukkan probiotik (bakteri pathogen). Hari ke-3 masukkan prebiotik (pakan bakteri) yaitu molase (tetes tebu), malam harinya tambahkan dolomite (diambil airnya saja). Selanjutnya diamkan air media selama 7-10 hari, agar mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik.
Kemudian lakukan penebaran dan perawatan benih ikan. Benih ikan yang baik berasal dari induk unggulan (dari satu induk yang sama). Benih ikan yang sehat adalah ditandai dengan gerakan yang aktif, ukuran dan warna seragam, organ tubuh lengkap, bentuk proporsional. Setelah dilakukan penebaran benih ikan keesokan harinya tambahkan probiotik 5 ml/m3.
Selama pembesaran budidaya ikan hal lain yang harus diperhatikan adalah pakan ikan serta pemberian aerator setiap hari. Pemberian pakan harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai produksi yang maksimal. Gunakan pakan yang berkualitas baik, dengan ukuran pakan disesuaikan lebar bukaan mulut ikan. Pakan dapat diberikan dua kali sehari yaitu pagi dan sore hari, dengan dosis pakan 80% dari daya kenyang. Setiap seminggu sekali ikan dipuasakan, yaitu tidak diberikan pakan. Sebelum diberikan sebaiknya pakan difermentasi dengan probiotik terlebih dahulu. Setelah terbentuk flok pemberian pakan dapat dikurangi 30%.
Ilmi Arifin juga menjelaskan bahwa sistem bioflok ini sebenarnya sudah lebih dulu dikembangkan di Jepang, Brasil, Australia serta negara maju lainnya. Demikian pula di negara kita Indonesia, sudah banyak juga yang mengadopsi sistem bioflok. Karena sistem bioflok dinilai efektif dan mampu mendongkrak produktifitas, di mana dalam kolam yang sempit dapat diproduksi ikan yang lebih banyak, biaya produksi berkurang dan waktu yang relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan budidaya secara konvensional, serta sistem ini dapat juga dikembangkan untuk budidaya udang air tawar.
Setelah sebelumnya sukses menerapkan sistem pembibitan ikan menggunakan sistem bioflok, Kabupaten Balangan melalui BBI Lokal Gunung Manau akan terus melakukan pembibitan dan pengembangan benih ikan. Hal tersebut dibuktikan dengan penambahan dan perbaikan beberapa kolam ikan. "Di tahun ini kita akan melakukan perbaikan 10 kolam dengan anggaran Rp 1,3 miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK),” ujar Ilmi Arifin.
Ilmi Arifin menambahkan, selain renovasi kolam juga tersedia Rp 200 juta melalui APBD murni untuk pembangunan kolam bioflok satu unit, ditambah Rp 85 juta untuk pembelian kolam bioflok sebanyak 10 buah, sementara itu Rp 60 juta untuk pembelian indukan.

Dengan tersedianya anggaran dan penggunaan sistem bioflok yang efektif, BBI Lokal Gunung Manau optimis dapat memenuhi target yang diberikan, bahkan lebih, yaitu sebesar 2 juta benih ikan. "Kita optimis mencapai target pembibitan sebanyak satu juta lebih bibit ikan periode 2016 ini, apalagi dengan sistem bioflok," pungkas Kepala BBI Lokal Gunung Manau, Ilmi Arifin. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

IKLAN

web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

SOSOK

web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

COVER

web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

SULUT RAYA

PROYEK RP 137 MILIAR DI BPJN XI DISOROTI

Ir Atyanto Busono.
MEMASUKI pertengahan tahun 2016 kembali Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN)  Wilayah XI bersama rekanan kontraktornya menuai sorotan tajam terkait proyek pekerjaan jalan maupun jembatan yang ada di Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo. Hal ini menjadi pekerjaan rumah buat Kepala BPJN XI yang baru beberapa pekan kemarin dilantik agar ke depan BPJN XI yang berkantor di Suwaan, Minahasa Utara, ini akan lebih baik lagi.
Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) beberapa waktu lalu semasa kepemimpinan Ir Sam Longdong sempat melakukan aksi demo besar-besaran di Kantor BPJN XI. Kala itu mereka sempat menuntut aparat hukum yang terkait seperti kejaksaan dan kepolisian bahkan KPK untuk menelusuri berbagai dugaan penyimpangan proyek di BPJN XI. Mereka juga berharap aparat terkait untuk dapat mengaudit kekayaan semua pejabat yang bertugas di Kantor BPJN XI.
Kali ini Ketua Umum PAMI, Rommy Rumengan, menyoroti berbagai dugaan penyimpangan proyek yang dilaksanakan pada tahun 2015. Antara lain proyek yang dikomandani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 06 Martinus P Bandaso SST, yakni Pemeliharaan Berkala Jalan Airmadidi Bts Kota Tondano (APBN-P). Kontraktornya PT Sintra Jaya. PPK 07 Ir CSM Dumingan MT yaitu Pelebaran Jalan Worotican-Poopo (APBN-P). Rekanannya PT Maesa Jaya. PPK 09 Decky J Umboh ST pekerjaan Pelebaran Jalan Girian-Kema-Rumbia. Kontraktornya PT Marga Dwitaguna. Dan, Pelebaran Jalan Rumbia-Buyat, kontraktornya PT Nikita Raya.
Sedangkan pelaksanaan pekerjaan di Propinsi Gorontalo yang disoroti masing-masing PPK Gorontalo, Ir Hadirian Parulian, paket Penggantian Jembatan di ruas Marisa-Lemito-Molosipat. Rekanannya PT Wira Karsa Kontruksi. Kemudian PPK Gorontalo, Abd Gani Hala ST MT, dengan paket Pelebaran Jalan Paguyaman-Tabulo. Kontraktornya PT Jaya Karya Permai Utama.
Rommy Rumengan.
Diduga kuat proyek-proyek itu tidak beres alias amburadul karena dikerjakan dengan terburu-buru sehingga kualitas pekerjaannya sangatlah diragukan. Apalagi dengar-dengar PPK-nya lemah dalam pengawasan di setiap fase pekerjaan.
“Saya ragu dengan kualitas pekerjaan pada sejumlah paket proyek di tahun 2015 kemarin. Ini merupakan pekerjaan rumah buat Kepala Balai yang baru agar lebih serius memonitoring kinerja anak buahnya di lapangan. Total proyeknya ratusan miliar rupiah, ini duit rakyat dan jumlahnya bukan sedikit,” tegas Rumengan kepada Roy dari FAKTA via telepon genggamnya.
Bukan hal yang baru instansi ini kena sorotan dari berbagai pihak. Isu beredar kalau pergantian Kepala Balai beberapa pekan lalu antara lain akibat merosotnya serapan pada pekerjaan di tahun 2015. Bukan itu saja, instansi pemerintah yang komandonya ada di Kementerian PUPR ini banyak menuai kritikan tajam akibat lemahnya komunikasi Kepala Balai dengan berbagai pihak. Ada juga bisik-bisik sumber terpercaya di kalangan BPJN bahwa telah terjadi pelanggaran berat dengan dipecatnya panitia lelang oleh Menteri melalui Dirjen Bina Marga dan memiliki sanksi yang cukup berat. “Dengan dipecatnya panitia lelang ini merupakan pukulan telak dan memalukan nama baik BPJN,” bisik sumber.

Hingga berita ini dikirim ke redaksi, FAKTA belum berhasil mengkonfirmasikannya pada sejumlah PPK dan kepada Kepala Balai yang baru, Ir Atyanto Busono. Semoga saja ke depan instansi yang melakukan pengelolaan keuangan APBN hingga triliunan rupiah ini dapat dikontrol oleh semua pihak sehingga dapat semaksimal mungkin melakukan pengawasan dari berbagai aspek agar nantinya menjadi semakin baik lagi. Apalagi dengan adanya pergantian kepemimpinan BPJN yang baru. (F.754) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

ANEKA BERITA

PEMKOT SURABAYA KOMITMEN PADA PEMBINAAN OLAHRAGA

Kepala Dispora Kota Surabaya, M Afghany Wardhana.
PENDANAAN klub olahraga profesional di antaranya klub sepakbola dan penggunaan dana Anggaran Pembelanjaan Biaya Daerah (APBD) adalah dua hal yang berbeda. Artinya, dana APBD tidak bisa dialokasikan ke klub-klub profesional. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya, M Afghany Wardhana, ketika jumpa pers di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Senin (20/6).
Afghany menegaskan, di dalam Bab V Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2012 menyebutkan,"pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan”. Aturan mengenai larangan tersebut sebelumnya juga sudah dituangkan di Permendagri No.22 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD 2012.
Hal itu juga sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.3 Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
“Jadi, terkait dengan pembinaan olahraga profesional, termasuk juga klub sepakbola, ada aturan yang harus kami taati. Kami berharap media bisa memberikan informasi kepada publik bahwa aturan itu yang membuat Pemkot Surabaya tidak bisa secara langsung ada di dalamnya (klub sepakbola profesional),” tegas Afghany.
Namun, jelas Afghany, meski tidak mengucurkan anggaran APBD, itu tidak mengurangi komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memajukan olahraga di Surabaya. Menurutnya, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, sangat perhatian terhadap pembinaan olahraga di Surabaya. Dia mencontohkan, untuk sepakbola, pemkot rutin menggelar turnamen sepakbola kelompok usia Piala Walikota Surabaya. Tahun lalu, Pemkot Surabaya menggelar turnamen sepakbola kelompok usia (KU) U-12 dan U-14.
“Sebentar lagi U-15 dan U-17. Ini menunjukkan ibu walikota sangat concern dengan pembinaan olahraga. Ini juga bukti kepedulian Pemkot Surabaya terhadap cabor sepakbola lewat pembinaan,” tegasnya.
Mantan Sekretaris Dewan ini menambahkan, kepedulian Pemkot Surabaya terhadap kemajuan olahraga di Surabaya juga tercermin dari besaran anggaran yang digelontorkan untuk 42 cabang olahraga (cabor) di Surabaya. “Untuk tahun anggaran di tahun ini, anggaran untuk 42 cabor kita anggarkan hampir Rp 10 miliar,” sambung dia.
Selain pembinaan melalui penyelenggaraan turnamen, Pemkot Surabaya juga aktif membangun sarana olahraga di Surabaya. Setiap tahunnya, lebih dari 40 sarana olahraga dibangun oleh Pemkot Surabaya. Dia mencontohkan, pembangunan lapangan soft ball di Jalan Dharmawangsa sudah beres dan kini dilanjutkan dengan lapangan hoki.
“Kami juga membangun dan memperbaiki beberapa lapangan sepakbola. Seperti di eks lokalisasi Klakah Rejo dan di Jambangan. Termasuk juga membangun lapangan futsal. Karena untuk proses regenerasi atlet, perlu sarana memadai supaya bisa dipakai untuk latihan,” ujar Kepala Bidang Olahraga dan Prestasi Dispora Kota Surabaya, Eddy Santoso.       
Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur prestasi (Japres), M Afghany menegaskan bahwa kewenangan Dispora hanyalah menyiapkan data nama-nama siswa/siswi yang berasal dari pengurus Cabor/KONI Kota Surabaya.
“Bila masyarakat ada masalah dan memerlukan klarifikasi, kami punya datanya. Jadi Dispora tidak ada posisi merekomendasikan apa pun terkait hal ini. Kami pada posisi penyedia data yang dipakai Dinas Pendidikan melalui jalur prestasi,” ujarnya.
Afghany mengingatkan kepada seluruh staf Dispora Kota Surabaya untuk tidak bermain-main dengan hal ini. “Kalau ada staf yang mengatasnamakan Dispora untuk kepentingan penerimaan siswa baru, bila melanggar hukum tentunya akan ada sanksinya,” sambung Afghany. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

ANEKA BERITA

PEMKOT SURABAYA GANDENG MAYAPADA GROUP
GELAR PAKET SEMBAKO MURAH

“Pasar murah ini akan dilakukan hingga harga di pasaran kembali stabil,” 
tegas Walikota Surabaya.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Surabaya bekerja sama dengan Mayapada Grup dan Tahir Foundation menyediakan sebanyak 5.000 paket sembako bagi warga Kota Surabaya selama bulan Ramadhan 1437 H. Kerja sama ini dilakukan untuk melakukan stabilisasi harga kebutuhan pokok di bulan Ramadhan di pasaran.
Diterima Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, di ruang kerja walikota Senin siang (20/6), secara simbolis diserahkan satu buah paket sembako oleh Komisari Bank Mayapada, Hendra Mulyono.
Dalam kesempatan tersebut, Komisari Bank Mayapada, Hendra Mulyono, menjelaskan bahwa program Safari Ramadhan seperti ini adalah kegiatan rutin yang diadakan oleh Mayapada Grup dan Tahir Foundation. Paket seharga Rp 150 ribu per kardus itu, dihibahkan oleh Mayapada Grup kepada Pemkot Surabaya, dan diserahkan juga sepenuhnya terkait pengaturan distribusinya.
“Jika pada instansi lain satu paket dijual dengan setengah harga, maka di sini kami bertemu dengan walikota menyerahkan secara simbolis satu paket sembako yang berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, kopi dan mie instan. Nantinya, pengaturan distribusi akan kami serahkan kepada walikota,” tegas Hendra Mulyono.
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, menyambut baik atas apa yang dilakukan Mayapada Grup. Walikota turut menjelaskan, paket sembako ini akan digunakan untuk menurunkan harga sembako yang terus naik selama bulan ramadan hingga menjelang lebaran. Nantinya, sembako akan dijual dengan harga murah, dan hasilnya akan digunakan untuk membantu warga yang kekurangan.

“Sembako ini akan dijual di lima (5) titik, seperti daerah Manukan Kulon, Wonosari, dan Karang Pilang. Pemkot sudah mempelajari kantong-kantong daerah yang membutuhkan. Nantinya sembako yang dijual harganya akan jauh lebih murah dibanding pasar. Pasar murah ini akan dilakukan hingga harga di pasaran kembali stabil,” tegas walikota. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks

ANEKA BERITA

LA NYALLA DITAHAN

La Nyalla Mattalitti.
TERSANGKA perkara korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti, tak bermuram durja menghadapi dinginnya sel Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Menurut kuasa hukumnya, Togar Manahan Nero, pria yang juga masih menjabat Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu malah rajin beribadah di balik sel tahanan.
"Dan itu kebiasaan dia sehari-hari. Dari dulu, bukan sejak ditahan," ujar Togar kepada wartawan, Minggu, 5 Juni 2016.
La Nyalla ditahan karena diduga terlibat kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur Rp 5,3 miliar dari total Rp 52 miliar pada 2012. Selain itu, ia terseret perkara pencucian uang hibah Rp 1,3 miliar di institusi yang sama pada tahun yang sama. Uang itu, menurut kejaksaan, digunakan untuk keperluan pribadi La Nyalla, seperti pembelian saham perdana Bank Jatim.
La Nyalla ditahan Kejaksaan Agung sejak Selasa (31/5) setelah dideportasi dari Singapura. Di Singapura, La Nyalla menyembunyikan diri selama kurang-lebih dua bulan dari kejaksaan dan otoritas Singapura. Ia tertangkap sebulan setelah masa tinggalnya habis.
Jaksa Agung, Prasetyo, mengatakan, pihaknya memiliki informasi tambahan terkait dengan La Nyalla Mahmud Mattalitti dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "Kami mendapatkan tambahan informasi dari PPATK mengenai kasus ini, nantinya akan segera kami dalami," ujar dia di kantornya, Kamis (2/6).
Prasetyo mengatakan, kejaksaan akan mencermati kaitan antara data PPATK dan perkara La Nyalla. "Kalau misalnya itu ada kaitan langsung dengan proses sekarang, ini tentu kami satukan. Tapi kalau nantinya beda, akan jadi perkara tersendiri," tuturnya.
Prasetyo menegaskan, kejaksaan masih berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah. Menurut Prasetyo, boleh saja orang mempunyai uang sebanyak-banyaknya. Tapi, ujar dia, mereka harus bisa menjelaskan asal uang itu. "Karena sekarang yang bersangkutan sedang menjalani kasus hukum," ujarnya.
Bagi Prasetyo, uang yang dimiliki La Nyalla banyak sekali. "Karena saya sendiri belum pernah punya atau melihat uang sebanyak itu," katanya. Namun dia enggan menyebutkan jumlahnya.
Kejaksaan, kata Prasetyo, bersyukur mendapat masukan dari PPATK karena penyidikan kasus La Nyalla pun menjadi komplet. Data dari PPATK, kata dia, bisa menjelaskan soal aliran dana La Nyalla, istri, dan anaknya. "Mereka (PPATK) juga cermat."
La Nyalla adalah tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan La Nyalla sebagai tersangka penggunaan dana hibah Kadin Jawa Timur untuk pembelian saham perdana (IPO) Bank Jatim pada 2012, Rabu, 16 Maret 2016.
Dia dianggap melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. La Nyalla diduga merugikan negara sebesar Rp 5,3 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membeli saham perdana di Bank Jatim.
La Nyalla Mattalitti melalui pengacaranya, Sumarso, menyatakan siap menghadapi persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Menurut dia, kubu La Nyalla tidak akan mengajukan gugatan praperadilan lagi setelah kejaksaan mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) keempat. Ketika kejaksaan mengeluarkan tiga sprindik sebelumnya, kubu La Nyalla selalu mengajukan gugatan praperadilan dan menang. "Kelihatan lebih gentle jika kami lawan di pengadilan," ujar Sumarso, kepada Tempo, Kamis (2/6).
Menurut Sumarso, La Nyalla tidak mau bolak-balik menghadapi sprindik yang berkali-kali dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam setiap kali usai sidang praperadilan. “Itu namanya buang-buang tenaga,” ucap dia.
Sumarso pun menantang jaksa untuk segera melimpahkan berkas kasus korupsi tersebut ke pengadilan. Jika dalam masa penahanan maksimal 60 hari berkas belum juga dilimpahkan, kata dia, barulah La Nyalla akan mengajukan gugatan praperadilan lagi. “Jaksa harus bekerja cepat. Jangan terlalu lambat. Melakukan pemeriksaan harus seadil-adilnya,” katanya.
La Nyalla nanti tetap bakal didampingi belasan pengacara yang mengurus perkaranya sejak awal. "Formasi pengacara Pak Nyalla tetap seperti saat sidang praperadilan," tutur Sumarso. Mereka adalah Moh Ma’ruf, Sumarso, Anthony Ratag, Fahmi H Bachmid, Adik Dwi Putranto, Amir Burhannudin, Togar M Nero, Aristo Pangaribuan, Mustofa Abidin, Abdul Salam, Zaenal Fandi, dan Martin Hamonangan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Maruli Hutagalung, mengatakan, penyidikan atas La Nyalla berlangsung di Kejaksaan Agung. Maruli mengirim tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang akan bertugas hingga pemeriksaan di Jakarta selesai. "Saya kirim tiga penyidik, yang dipimpin asisten pidana khusus," ujarnya. (Ist) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks