ANEKA BERITA

PEMERINTAH TIONGKOK PROTES

“Hubungan baik harus dijaga, tapi pencurian ikan bukan termasuk hubungan baik 

yang perlu dijaga,” tegas Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

PEMERINTAH Tiongkok telah menyampaikan protes resmi kepada pemerintah Indonesia terkait insiden penembakan kapal nelayan asal negaranya oleh TNI Angkatan Laut. Mereka mengatakan bahwa tindakan TNI AL itu telah menyebabkan seorang anak buah kapal terluka.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Edi Sucipto, membantah tuduhan Tiongkok tersebut. “Angkatan Laut (Indonesia) tidak brutal,” ujarnya, Senin (20/6).

Laksma Edi Sucipto menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh TNI AL sudah sesuai prosedur. Saat itu, KRI Imam Bonjol telah mengeluarkan peringatan berupa himbauan, sebelum akhirnya memberikan tembakan peringatan kepada 12 kapal ikan asing yang diduga melakukan pencurian ikan di perairan Natuna.

“Ketika dilakukan penembakan peringatan ke udara, dia malah tetap lari, kita berikan tembakan peringatan juga di depannya. Tapi tidak berhenti juga, malah dia mau memutar haluannya mengancam mau menabrak,” ungkap Laksma Edi Sucipto.

Setelah melakukan pengejaran, salah satu kapal nelayan itu dapat dihentikan. Tim Visit Board Search and Seizure (VBSS) kemudian memastikan bahwa kapal bernomor lambung 19038 itu milik nelayan Tiongkok dengan ABK berjumlah tujuh orang. “Dan tidak ada yang tertembak, dan sekarang semuanya sudah diamankan di Lanal Ranai,” kata Laksma Edi Sucipto.

Kadispenal mempertanyakan, bagaimana mungkin tembakan TNI AL bisa melukai nelayan Tiongkok jika mereka telah melarikan diri ? “Kalau ingat senjata yang digunakan cuma sekedar senjata 7,62 atau 12 mm, mana mungkin sampai ke sana ? Mereka kan sudah lari semua, kecuali satu (kapal) yang tidak bisa lari,” ujarnya.

Insiden ini merupakan konfrontasi ketiga antara kedua negara sepanjang tahun ini, seiring meningkatnya ketegangan regional di kawasan Laut Cina Selatan.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, menyebut keputusan kapal perang TNI AL menembak kapal nelayan berbendera China di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat pekan lalu, itu sebagai suatu hal yang tepat. Menurut Susi, kapal tersebut menangkap ikan di Indonesia secara melawan hukum.

“Itu hal biasa, menegakkan hukum di wilayah kedaulatan. Bukan China saja yang bisa geram, kami juga bisa melakukan hal serupa,” ucapnya di Jakarta, Senin petang (20/6).

Susi menuturkan, menjaga hubungan bilateral dengan China tidak berarti mengendurkan pengawasan dan penegakan hukum terkait pencurian ikan. Ia berkata, pemerintah Indonesia tidak akan mendiamkan satu pun kasus pencurian ikan. “Mencuri ikan tidak termasuk hubungan baik antarnegara,” kata Susi.

Menurut Susi, hubungan baik antarnegara dan penegakan hukum merupakan dua sisi berbeda yang sama-sama harus dijalani tanpa mengganggu satu sama lain. “Jadi masak orang mencuri disuruh kasih solusinya seperti apa. Illegal fishing tetap kita anggap illegal fishing,” ujar Susi berapi-api.

Susi pun mendukung penuh tindakan Komando Armada Maritim Kawasan Barat (Koarmabar) yang menembak kapal ikan berbendera China di perairan Natuna, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Indonesia jangan kalah ‘galak’ dengan China soal hal ini. “(China) protes boleh saja. Tapi itu kan hal biasa yang kita tegakkan di wilayah kedaulatan. Saya pikir TNI AL sudah betul. Jadi jangan Chinanya saja yang boleh geram. Kita juga bisa geram,” ujar Susi.

Insiden perairan Natuna itu bermula saat TNI AL menerima laporan hasil intai udara pada Jumat pekan lalu bahwa terdapat 12 kapal asing di perairan Natuna. Menindaklanjuti laporan itu, TNI AL kemudian mengirim kapal Imam Bonjol 383 jenis Parachim ke lokasi pantauan.

Saat dicek ke lokasi, satu kapal asing milik China tengah melaut di sana. Tembakan peringatan ke udara pun dilepaskan untuk mencegahnya melarikan diri. Namun, karena kapal itu tetap mencoba kabur, akhirnya dilepaskan lagi dua tembakan dengan tembakan terakhir diarahkan ke haluan kapal. Tembakan terakhir sukses membuat kapal itu berhenti.

Kejadian tersebut memicu protes dari pemerintah China, yang berkeyakinan kapalnya berada di Perairan Perikanan Tradisional milik mereka. Karena itu, menurut China, tidak sepatutnya kapal tersebut ditembak.

Susi mengatakan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah juga terkait dengan kejadian itu. Salah satunya, mengirim surat kepada pemerintah China sekaligus menanggapi protes negara tersebut. “Nanti biar Ibu Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) yang mengirim,” katanya.

Adapun soal permintaan Presiden Joko Widodo agar kementeriannya tetap menjaga hubungan baik dengan China, Susi menegaskan hubungan baik tetap akan dijaga. Namun China juga harus melakukan hal serupa. “Hubungan baik harus dijaga, tapi pencurian ikan bukan termasuk hubungan baik yang perlu dijaga,” tegas Susi. (Ist) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks