MAKASSAR RAYA

PENEGAK HUKUM JADI SUMBER MAFIA HUKUM

PENEGAK hukum itu ternyata adalah sunber mafia hukum ! Buktinya, sekarang ini masih sering terjadi pencari keadilan yang tidak mampu keuangannya akan tertindaslah mereka. Kasus suap yang melibatkan oknum aparat pengadilan, kejaksaan, polisi dan advokat/pengacara pun sudah banyak yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal seperti itu membuat masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum di negara ini, sebab adanya suap tersebut akan mempengaruhi putusan yang dikeluarkan hakim. “Ini bukan lagi sekedar mencoreng, tapi sudah merusak citra peradilan di negeri ini. Wajar kalau mesyarakat saat ini semakin tidak percaya dengan proses hukum,” kata Ruslan.

Ruslan pun meyakini selain beberapa oknum pengadilan yang telah ditangkap KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), masih banyak oknum hakim, panitera, jaksa, polisi, advokat/pengacara yang berperilaku busuk seperti itu. Hal ini benar-benar membuat masyarakat makin meyakini bahwa mafia peradilan itu memang masih ada.

Untuk memperbaiki citra peradilan tersebut menurut Ruslan harus dilakukan pembenahan secara sistematis dan menyeluruh di tubuh aparat peradilan. Pasalnya, pengadilan menjadi benteng terakhir dalam penegakan hukum, sehungga harus dilakukan pembersihan dan pembenahan secara menyeluruh dan sistematis mulai dari yang tertingi yaitu MA hingga ke tingkat pengadilan negeri. Hakim, panitra, jaksa dan polisi yang tidak jujur harus diberikan punishment/sanksi yang tegas, dipecat. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sedangkan hakim, panitera, jaksa dan polisi yang jujur harus diberikan reward/penghargaan, promosi jabatan sampai menjadi pemimpin. 

Wakil Ketua Komisi lll DPR, Desmond Junaidi Mahesa, menyatakan salut atas kinerja KPK yang menangkap Panitera PN Jakarta Utara perihal suap kasus Saipul Jamil. Namun dia berharap agar Presiden Joko Widodo berani mengambil sikap memberantas mafia hukum. Sebab kalau negara ini dirusak oleh hakim dan panitera yang tidak benar, maka seharusnya presiden merasa dirugikan. Sebab kalau di republik ini terjadi kekacauan maka yang dianggap paling bertanggung jawab adalah presiden karena tidak adanya kepastian hukum.

Menurut politikus Partai Gerindra itu bahwa mafia hukum akhi-akhir ini justru semakin marak, seolah-olah keadilan hanya diukur berdasarkan dengan uang saja. “Hukum sepertinya hanya berpihak pada orang yang mampu membayar saja. Kalau itu yang terjadi maka republik ini akan kacau”. (Tim) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks