Dewan Soroti Proyek Underpass Mayjen Sungkono
Maping Underpass
Mayjen Sungkono Menuju Jl HR Muhammad Surabaya.
|
DPRD Kota Surabaya menyoroti kondisi proyek underpass
di Bundaran Jalan Mayjen Sungkono
menuju Jalan HR Muhammad yang sudah memasuki tahap pengerjaan. Semestinya semua persoalan utilitas sudah
diselesaikan. Sehingga proses pengerjaannya
berjalan dengan lancar.
"Ini yang tidak bisa saya mengerti, kenapa
koordinasi pemkot begitu lemah ? Padahal PDAM itu milik pemerintah kota," terang Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Masduki Thoha, (13/10).
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut,
politisi dari PKB ini meminta asisten segera turun tangan. Menurutnya, dalam
kondisi seperti sekarang peran seorang asisten sangat dibutuhkan.
"Agar tidak ada kesan saling lempar
tanggung jawab, asisten harus turun tangan. Ke depan, saya berharap tidak ada lagi
koordinasi yang lemah seperti sekarang," sarannya.
Cak
Duki, panggilan akrab Masduki Thoha, meminta pemerintah kota
berkoordinasi secara intens dengan instansi terkait perihal pembangunan jalan
bawah tanah atau underpass menuju Jalan HR Muhammad tersebut.
Menurut Masduki Thoha, masih banyaknya utilitas
seperti jaringan pipa PDAM, pipa gas, PLN, jaringan telekomunikasi di lokasi
proyek mengindikasikan lemahnya koordinasi yang dilakukan pemerintah kota. "Tidak bisa sekarang ngomong underpass akan dikerjakan tapi di sana
masih banyak kendala," ujarnya.
Sementara itu, Anggota
Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey, juga mendesak
pemerintah kota mengajak duduk bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait
masalah jaringan utilitas guna membahas program kerja yang akan dilaksanakan.
Awey mengungkapkan,
dari beberapa jaringan utilitas yang tertanam, yang paling sulit adalah milik
jaringan pipa PDAM. Karena ada potensi menghambat pasokan air ke warga jika
pipa dipindahkan.
"Kalau lalu lintas saya kira tidak ada
masalah. Di lokasi proyek saya lihat sudah ada rekayasa lalu lintas,"
ungkap Awey, sapaannya.
Menurut Awey, bukan kali ini saja proyek milik
pemkot terhambat masalah jaringan utilitas. Sebelumnya kasus serupa juga terjadi
dalam pembangunan Frontage Road (FR) sisi barat Jalan A Yani dan pembangunan
box culvert di Jl Arif Rahman Hakim.
Berkaca dari berbagai kendala itu, Awey
menyarankan ke depan pemerintah kota membuat semacam maping untuk memetakan
setiap kendala di lokasi proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya, pemkot
tinggal koordinasi dengan instansi terkait, termasuk soal biaya/anggaran
pemindahan jika berkaitan utilitas. "Kalau semua persoalan sudah
diselesaikan, proyek tinggal dikerjakan," jelasnya.
Terkait hal ini, sejak Maret 2016 Ketua DPD REI Jatim, Totok Lucida, menjawab bila mereka serius menggarap
proyek ini. "Kalau soal kenapa belum mulai-mulai, kami masih proses
persiapan semua. Kami koordinasi dengan pengelola utilitas yang ada di bawah
Bundaran Satelit itu agar tidak ada gangguan pelayanan," kata Totok,
(28/3).
Lebih lanjut, Totok menyebutkan, ada 10 utilitas di bawah Bundaran
Satelit itu. Selain PDAM, ada juga pipa gas, jaringan telepon, internet, dan
lain sebagainya. Dengan beberapa pihak, PDAM dan PT Telkom, pembicaraan sudah
beres, dan mereka siap melakukan pemindahan bersamaan dengan dimulainya
pembangunan proyek.
Sementara dengan pengelola utilitas lainnya, masih proses negosiasi.
Apalagi, dalam proses pemindahan, juga dilakukan lelang. Tidak dikerjakan
begitu saja.
Pembangunan underpass oleh DPD REI Jatim, sudah dimenangkan tendernya oleh PT PP. Selanjutnya
untuk sub kontraktornya, juga masih dalam tahap lelang. "Kalau tidak
melalui lelang, saya bisa kena KPK nanti," tandas Totok. (F.809)
No comments:
Post a Comment