Tuesday, April 11, 2017

SURABAYA RAYA DPRD

Dewan Soroti Proyek Underpass Mayjen Sungkono

Maping Underpass Mayjen Sungkono Menuju Jl HR Muhammad Surabaya.
DPRD Kota Surabaya menyoroti kondisi proyek underpass di Bundaran Jalan Mayjen Sungkono menuju Jalan HR Muhammad yang sudah memasuki tahap pengerjaan. Semestinya semua persoalan utilitas sudah diselesaikan. Sehingga proses pengerjaannya berjalan dengan lancar.
"Ini yang tidak bisa saya mengerti, kenapa koordinasi pemkot begitu lemah ? Padahal PDAM itu milik pemerintah kota," terang Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Masduki Thoha, (13/10).
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, politisi dari PKB ini meminta asisten segera turun tangan. Menurutnya, dalam kondisi seperti sekarang peran seorang asisten sangat dibutuhkan.
"Agar tidak ada kesan saling lempar tanggung jawab, asisten harus turun tangan. Ke depan, saya berharap tidak ada lagi koordinasi yang lemah seperti sekarang," sarannya.
Cak Duki, panggilan akrab Masduki Thoha, meminta pemerintah kota berkoordinasi secara intens dengan instansi terkait perihal pembangunan jalan bawah tanah atau underpass menuju Jalan HR Muhammad tersebut.
Menurut Masduki Thoha, masih banyaknya utilitas seperti jaringan pipa PDAM, pipa gas, PLN, jaringan telekomunikasi di lokasi proyek mengindikasikan lemahnya koordinasi yang dilakukan pemerintah kota. "Tidak bisa sekarang ngomong underpass akan dikerjakan tapi di sana masih banyak kendala," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey, juga mendesak pemerintah kota mengajak duduk bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait masalah jaringan utilitas guna membahas program kerja yang akan dilaksanakan.
Awey mengungkapkan, dari beberapa jaringan utilitas yang tertanam, yang paling sulit adalah milik jaringan pipa PDAM. Karena ada potensi menghambat pasokan air ke warga jika pipa dipindahkan.
"Kalau lalu lintas saya kira tidak ada masalah. Di lokasi proyek saya lihat sudah ada rekayasa lalu lintas," ungkap Awey, sapaannya.
Menurut Awey, bukan kali ini saja proyek milik pemkot terhambat masalah jaringan utilitas. Sebelumnya kasus serupa juga terjadi dalam pembangunan Frontage Road (FR) sisi barat Jalan A Yani dan pembangunan box culvert di Jl Arif Rahman Hakim.
Berkaca dari berbagai kendala itu, Awey menyarankan ke depan pemerintah kota membuat semacam maping untuk memetakan setiap kendala di lokasi proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya, pemkot tinggal koordinasi dengan instansi terkait, termasuk soal biaya/anggaran pemindahan jika berkaitan utilitas. "Kalau semua persoalan sudah diselesaikan, proyek tinggal dikerjakan," jelasnya.
Terkait hal ini, sejak Maret 2016 Ketua DPD REI Jatim, Totok Lucida, menjawab bila mereka serius menggarap proyek ini. "Kalau soal kenapa belum mulai-mulai, kami masih proses persiapan semua. Kami koordinasi dengan pengelola utilitas yang ada di bawah Bundaran Satelit itu agar tidak ada gangguan pelayanan," kata Totok, (28/3).
Lebih lanjut, Totok menyebutkan, ada 10 utilitas di bawah Bundaran Satelit itu. Selain PDAM, ada juga pipa gas, jaringan telepon, internet, dan lain sebagainya. Dengan beberapa pihak, PDAM dan PT Telkom, pembicaraan sudah beres, dan mereka siap melakukan pemindahan bersamaan dengan dimulainya pembangunan proyek.
Sementara dengan pengelola utilitas lainnya, masih proses negosiasi. Apalagi, dalam proses pemindahan, juga dilakukan lelang. Tidak dikerjakan begitu saja.
Pembangunan underpass oleh DPD REI Jatim, sudah dimenangkan tendernya oleh PT PP. Selanjutnya untuk sub kontraktornya, juga masih dalam tahap lelang. "Kalau tidak melalui lelang, saya bisa kena KPK nanti," tandas Totok. (F.809)

No comments:

Post a Comment